Merujuk Keputusan Kapolri, KPK Sebut Karyoto Tak Wajib Setor LHKPN Saat Jabat Wakapolda

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati mengatakan, Deputi Penindakan KPK Karyoto tidak diwajibkan menyetor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (KPK) saat ia menjabat sebagai Wakapolda DI Yogyakarta. 

Karyoto menjabat wakapolda sebelum resmi menjadi Deputi Penindakan KPK.

Ipi mengatakan, Karyoto sebagai wakapolda tidak wajib menyetor LHKPN sebagaimana diatur dalam Keputusan Kapolri Nomor Kep/1059/X/2017 yang merinci jabatan-jabatan apa saja di kepolisian yang wajib menyetor LHKPN.

"Terkait dengan pertanyaan sejumlah jurnalis apakah yANG BERSANGKUTAN saat menjabat Wakapolda termasuk wajib lapor atau tidak, maka mengacu pada daftar jabatan di Lampiran C Keputusan Kapolri No. Kep/1059/X/2017 posisi Wakapolda bukan termasuk wajib lapor LHKPN," kata Ipi dalam keterangan tertulis, Rabu (15/4/2020).

KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati memberi keterangan pada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (9/1/2020).

Ipi menuturkan, KPK sejak awal memang menyarankan agar setiap setiap instansi membuat aturan internal agar implementasi pencegahan korupsi melalui pelaporan LHKPN dapat dilakukan secara maksimal.

Keputusan Kapolri tersebut, kata Ipi, mengatur perluasan dan penyebutan jabatan yang lebih spesifik sebagai wajib lapor LHKPN di lingkungan Polri.

Sebab, UU 28 Tahun 1999 yang mewajibkan LHKPN menyatakan hanya pejabat eselon 1 di lingkungan Polri dan penyidik yang diwajibkan menyetor LHKPN.

"Dicantumkan atau tidaknya jabatan Wakapolda sebagai wajib lapor terbuka kemungkinan kami bahas lebih lanjut bersama Polri untuk lebih memaksimalkan upaya pencegahan korupsi," kata Ipi.

Ipi menegaskan, KPK memandang kepatuhan LHKPN sebagai instrumen penting dalam pencegahan korupsi.

"Karenanya, KPK terus mendorong instansi agar menerbitkan aturan internal untuk mendorong kepatuhan LHKPN pegawai di lingkungan instansi masing-masing, termasuk melakukan perluasan wajib lapor untuk jabatan-jabatan yang dinilai strategis," kata Ipi.

Diberitakan sebelumnya, Karyoto tercatat terakhir kali menyetor LHKPN pada 2013 ketika ia menjabat sebagai Direktur Kriminal Umum Polda DI Yogyakarta.

Baca juga: Karyoto, Deputi Penindakan KPK yang Baru, Naik Pangkat Jadi Jenderal Polisi Bintang Dua

Dalam LHKPN tersebut, Karyoto tertulis memiliki total harta kekayaan senilai Rp 5.453.000.000 yang terdiri dari sejumlah bentuk harta.

Karyoto merupakan Direktur Penindakan KPK yang baru dilantik Ketua KPK Firli Bahuri pada Selasa (14/4/2020) kemarin.

Selain Karyoto, KPK juga melantik tiga pejabat lainnya, yaitu Deputi Informasi dan Data KPK Mochamad Hadiyana, Direktur Penyelidikan Endar Priantoro dan Kepala Biro Hukum Ahmad Burhanudin.