Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Ambil Kebijakan Lebih Tegas soal Aktivitas Warga

Kompas.com - 15/04/2020, 17:08 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta untuk menerapkan kebijakan yang lebih tegas dalam melarang aktivitas masyarakat terkait pencegahan penyebaran Covid-19.

Hal tersebut sebagai salah satu rekomendasi dari Tim Panel Sosial untuk Kebencanaan dari survei "Persepsi Masyarakat terhadap Mobilitas dan Transportasi" terkait pandemi Covid-19.

Peneliti Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI) yang juga anggota Tim Panel Sosial untuk Kebencanaan Dicky Pelupessy mengatakan, campur tangan pemerintah dalam melarang dan mengendalikan masyarakat sangat penting.

Jika tidak ada intervensi, maka segala upaya pencegahan yang dilakukan tidak bisa berjalan baik untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

"Campur tangan pemerintah dalam mengesahkan dan menerapkan kebijakan yang lebih tegas untuk melarang masyarakat berkumpul bersama, baik untuk kegiatan ibadah, mudik, ataupun kegiatan lainnya sangat penting," ujar Dicky, dikutip dari siaran pers, Rabu (14/4/2020).

Baca juga: Masih Banyak Masyarakat Berencana Mudik, Ini Antisipasi yang Perlu Dilakukan Pemerintah

Menurut Dicky, peranan pemerintah untuk lebih tegas melarang masyarakat melakukan beberapa kegiatan tersebut sangat diperlukan.

Hal itu tak terbatas hanya dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang saat ini diterapkan oleh beberapa wilayah.

"Dengan terciptanya penerapan kebijakan yang tepat dan cepat tanggap dari pemerintah, masyarakat akan mampu bertahan menghadapi situasi pandemi dan akan dapat menyelamatkan lebih banyak masyarakat Indonesia," kata dia.

Berdasarkan hasil survei Tim Panel Sosial untuk Kebencanaan, masih banyak masyarakat yang berencana untuk mudik ke kampung halaman.

Survei memperlihatkan terdapat 43,78 persen responden yang berencana mudik.

Jumlah tersebut dinilai masih tinggi, meski sisanya, sebanyak 56,22 persen menjawab tidak akan mudik.

"Hasil survei tersebut menunjukkan masih banyak penduduk yang merencanakan mudik saat libur lebaran di tengah situasi pandemi Covid-19 yang belum mereda ini," ujar Dicky.

Baca juga: Survei Ungkap 43,78 Persen Responden Masih Berencana Mudik

Selain itu, kata dia, survei juga menunjukkan sebanyak 69,06 persen responden mengungkapkan alasan mudiknya dikarenakan keperluan Idul Fitri.

Sementara itu, sebanyak 60,88 persen responden menyatakan akan berangkat mudik saat cuti bersama Idul Fitri.

Adapun survei Studi Sosial Covid-19 ini melibatkan 3.853 responden dengan rentang usia 15–60 tahun ke atas.

Survei dilakukan pada 28 hingga 30 Maret 2020.

Tim Panel Sosial untuk Kebencanaan sendiri merupakan kolaborasi para peneliti kebencanaan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), UI, Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB).

Kemudian Institut Pertanian Bogor (IPB), Politeknik Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, U-INSPIRE, Jurnalis Bencana dan Krisis Indonesia serta didukung oleh Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Dewas

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Dewas

Nasional
Moeldoko Lantik Deputi IV dan V KSP, Isi Posisi Juri Ardiantoro dan Jaleswari Pramodhawardani

Moeldoko Lantik Deputi IV dan V KSP, Isi Posisi Juri Ardiantoro dan Jaleswari Pramodhawardani

Nasional
Jokowi Soroti Minimnya Dokter Spesialis, Indonesia Rangking 147 Dunia

Jokowi Soroti Minimnya Dokter Spesialis, Indonesia Rangking 147 Dunia

Nasional
Defisit Produksi Minyak Besar, Politisi Golkar: Ubah Cara dan Strategi Bisnis

Defisit Produksi Minyak Besar, Politisi Golkar: Ubah Cara dan Strategi Bisnis

Nasional
Airlangga: Jokowi dan Gibran Sudah Masuk Keluarga Besar Golkar

Airlangga: Jokowi dan Gibran Sudah Masuk Keluarga Besar Golkar

Nasional
Terima Kasih ke Jokowi, Prabowo: Pemilu Tertib atas Kepemimpinan Beliau

Terima Kasih ke Jokowi, Prabowo: Pemilu Tertib atas Kepemimpinan Beliau

Nasional
1 Juta Warga Berobat ke Luar Negeri, Jokowi: Kita Kehilangan Rp 180 T

1 Juta Warga Berobat ke Luar Negeri, Jokowi: Kita Kehilangan Rp 180 T

Nasional
Kronologi Ganjar Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, KPU Telat Kirim Undangan

Kronologi Ganjar Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, KPU Telat Kirim Undangan

Nasional
Kala Hakim MK Beda Suara

Kala Hakim MK Beda Suara

Nasional
Usai Penetapan Presiden-Wapres Terpilih, Gibran Sambangi Warga Rusun Muara Baru sambil Bagi-bagi Susu

Usai Penetapan Presiden-Wapres Terpilih, Gibran Sambangi Warga Rusun Muara Baru sambil Bagi-bagi Susu

Nasional
Disebut Bukan Lagi Kader PDI-P, Gibran: Dipecat Enggak Apa-apa

Disebut Bukan Lagi Kader PDI-P, Gibran: Dipecat Enggak Apa-apa

Nasional
PKS Bertandang ke Markas Nasdem Sore Ini

PKS Bertandang ke Markas Nasdem Sore Ini

Nasional
Respons Anies Usai Prabowo Berkelakar soal Senyuman Berat dalam Pidato sebagai Presiden Terpilih

Respons Anies Usai Prabowo Berkelakar soal Senyuman Berat dalam Pidato sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Usai Puja-puji Pers, Prabowo Tiadakan Sesi Tanya Jawab Wartawan

Usai Puja-puji Pers, Prabowo Tiadakan Sesi Tanya Jawab Wartawan

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Kekayaan Prabowo Capai Rp 2 Triliun

Jadi Presiden Terpilih, Kekayaan Prabowo Capai Rp 2 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com