Kompas.com - 15/04/2020, 17:08 WIB
Pemudik yang berasal dari beberapa zona merah yang hendak masuk ke wilayah Kota Tasikmalaya dilakukan pendataan guna mencegah penyebaran virus corona, Jumat (10/4/2020). KOMPAS.COM/IRWAN NUGRAHAPemudik yang berasal dari beberapa zona merah yang hendak masuk ke wilayah Kota Tasikmalaya dilakukan pendataan guna mencegah penyebaran virus corona, Jumat (10/4/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta untuk menerapkan kebijakan yang lebih tegas dalam melarang aktivitas masyarakat terkait pencegahan penyebaran Covid-19.

Hal tersebut sebagai salah satu rekomendasi dari Tim Panel Sosial untuk Kebencanaan dari survei "Persepsi Masyarakat terhadap Mobilitas dan Transportasi" terkait pandemi Covid-19.

Peneliti Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI) yang juga anggota Tim Panel Sosial untuk Kebencanaan Dicky Pelupessy mengatakan, campur tangan pemerintah dalam melarang dan mengendalikan masyarakat sangat penting.

Jika tidak ada intervensi, maka segala upaya pencegahan yang dilakukan tidak bisa berjalan baik untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

"Campur tangan pemerintah dalam mengesahkan dan menerapkan kebijakan yang lebih tegas untuk melarang masyarakat berkumpul bersama, baik untuk kegiatan ibadah, mudik, ataupun kegiatan lainnya sangat penting," ujar Dicky, dikutip dari siaran pers, Rabu (14/4/2020).

Baca juga: Masih Banyak Masyarakat Berencana Mudik, Ini Antisipasi yang Perlu Dilakukan Pemerintah

Menurut Dicky, peranan pemerintah untuk lebih tegas melarang masyarakat melakukan beberapa kegiatan tersebut sangat diperlukan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal itu tak terbatas hanya dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang saat ini diterapkan oleh beberapa wilayah.

"Dengan terciptanya penerapan kebijakan yang tepat dan cepat tanggap dari pemerintah, masyarakat akan mampu bertahan menghadapi situasi pandemi dan akan dapat menyelamatkan lebih banyak masyarakat Indonesia," kata dia.

Berdasarkan hasil survei Tim Panel Sosial untuk Kebencanaan, masih banyak masyarakat yang berencana untuk mudik ke kampung halaman.

Survei memperlihatkan terdapat 43,78 persen responden yang berencana mudik.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Perjalanan Kabinet Indonesia Maju dan Peluang 'Reshuffle' Setelah PAN Merapat

2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Perjalanan Kabinet Indonesia Maju dan Peluang "Reshuffle" Setelah PAN Merapat

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Atasi Pandemi dengan PSBB hingga Berbagai Bentuk PPKM

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Atasi Pandemi dengan PSBB hingga Berbagai Bentuk PPKM

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Sebut Dunia Penuh Ketidakpastian | Belum Ada Kasus Pelanggaran HAM Berat yang Diselesaikan Jokowi-Ma'ruf

[POPULER NASIONAL] Jokowi Sebut Dunia Penuh Ketidakpastian | Belum Ada Kasus Pelanggaran HAM Berat yang Diselesaikan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Tahun Kedua Ma'ruf Amin Jadi Wapres, Ketidakpuasan Publik dan Upaya Memperbaikinya

Tahun Kedua Ma'ruf Amin Jadi Wapres, Ketidakpuasan Publik dan Upaya Memperbaikinya

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Catat Kelanjutan Pemburukan Pemberantasan Korupsi

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Catat Kelanjutan Pemburukan Pemberantasan Korupsi

Nasional
UPDATE: 248.113 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,60 Persen

UPDATE: 248.113 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,60 Persen

Nasional
Ini Alasan Mengapa Kini Naik Pesawat Wajib Tes PCR

Ini Alasan Mengapa Kini Naik Pesawat Wajib Tes PCR

Nasional
Usai Jalani Pemeriksaan di KPK, Bupati Nonaktif Kuansing Andi Putra Resmi Ditahan

Usai Jalani Pemeriksaan di KPK, Bupati Nonaktif Kuansing Andi Putra Resmi Ditahan

Nasional
UPDATE 20 Oktober: Sudah Ada 109.796.866 Warga Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

UPDATE 20 Oktober: Sudah Ada 109.796.866 Warga Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE: Sebaran 914 Kasus Baru Covid-19, Jabar Tertinggi dengan 122

UPDATE: Sebaran 914 Kasus Baru Covid-19, Jabar Tertinggi dengan 122

Nasional
Percepat Pemulihan, Indonesia Tingkatkan Diplomasi Ekonomi dengan UEA dan Qatar

Percepat Pemulihan, Indonesia Tingkatkan Diplomasi Ekonomi dengan UEA dan Qatar

Nasional
UPDATE: 64.622.692 Orang Dapatkan Dosis Kedua Vaksin Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 64.622.692 Orang Dapatkan Dosis Kedua Vaksin Covid-19 di Indonesia

Nasional
Sebaran 16.376 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah dengan 2.161

Sebaran 16.376 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah dengan 2.161

Nasional
UPDATE 20 Oktober: Ada 6.706 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 20 Oktober: Ada 6.706 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Akan Ditahan Usai Jadi Tersangka, Bupati Kuansing Andi Putra Tiba di Gedung KPK

Akan Ditahan Usai Jadi Tersangka, Bupati Kuansing Andi Putra Tiba di Gedung KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.