Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mitra Pelatihan Kartu Prakerja Digandeng Bukan Lewat Penunjukan maupun Tender

Kompas.com - 15/04/2020, 16:51 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky mengatakan, pemerintah tidak melakukan tender untuk menggandeng mitra pelatihan online anggota Kartu Prakerja.

Ia menyebut, yang dilakukan pemerintah adalah menjalin kolaborasi perjanjian kerja sama dengan para mitra ini.

"Ini kesepakatan bersama untuk bekerja sama, bukan tender," kata Panji saat dihubungi, Rabu (15/4/2020).

"Kalau tender itu kami mengadakan barang atau jasa, kami tidak mengadakan barang atau jasa," lanjutnya.

Baca juga: Anggap Wajar Perusahaannya Jadi Mitra Kartu Prakerja, Ini Alasan Belva Stafsus Jokowi

Panji mengaku bahwa pihaknya tidak pernah melakukan penunjukan dalam menggandeng mitra pelatihan.

Ketika pemerintah membuka kerja sama ini, ada delapan digital platform yang menyatakan siap untuk menjadi penyedia pelatihan anggota Kartu Prakerja.

Maka, digandenglah delapan digital platform ini yang seluruhnya mampu menyediakan lebih dari 900 jenis pelatihan online.

"Tidak ada penunjukan ya, saya perlu klarifikasi, tidak ada penunjukkan. Ini kerja sama," ujar Panji.

Baca juga: Perusahaannya Jadi Mitra Kartu Prakerja, Belva: Saya Siap Mundur dari Stafsus Milenial Jokowi

Menurut Panji, ke depan pihaknya bakal menggandeng lebih banyak lagi digital platform untuk pelatihan anggota Kartu Prakerja ini.

Siapapun dapat menjadi mitra pemerintah, asalkan memenuhi syarat sebagai lembaga pelatihan seperti yang telah diatur dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian.

Delapan digital platform yang saat ini telah menjadi mitra pemerintah ke depan juga akan dievaluasi.

"Ke depannya akan ditambah. Tidak ada hambatan untuk masuk ke sini, asal memenuhi syarat di Peremenko dan mau bekerja sama memenuhi layanan masyarakat sesuai dengan aturannya," kata Panji.

Baca juga: Banyak Pelatihan Online Gratis, Mengapa Kartu Prakerja Banderol Harga Tinggi?

Diberitakan sebelumnya, pemerintah telah membuka pendaftaran program Kartu Prakerja sejak Sabtu (11/4/2020).

Para anggota Kartu Prakerja nantinya akan mendapat pelatihan online yang disediakan oleh digital platform mitra resmi pemerintah.

Hingga saat ini, ada sekitar 900 jenis pelatihan online yang disediakan oleh delapan digital platform.

Salah satu mitra Kartu Prakerja, Skill Academy by Ruang Guru, merupakan milik Staf Khusus Jokowi, Adamas Belva. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com