Kompas.com - 15/04/2020, 16:10 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kiri) dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (kanan) mengikuti KTT ASEAN Plus Three secara virtual dari Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (14/4/2020). Dalam KTT tersebut Presiden Jokowi mendorong adanya penguatan kerja sama negara ASEAN Plus Three (APT) untuk menciptakan resiliensi terhadap tantangan pandemi Covid-19 dan pelemahan ekonomi. ANTARA FOTO/Biro Pers - Lukas/hma/hp. ANTARA FOTO/Biro Pers-LukasPresiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kiri) dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (kanan) mengikuti KTT ASEAN Plus Three secara virtual dari Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (14/4/2020). Dalam KTT tersebut Presiden Jokowi mendorong adanya penguatan kerja sama negara ASEAN Plus Three (APT) untuk menciptakan resiliensi terhadap tantangan pandemi Covid-19 dan pelemahan ekonomi. ANTARA FOTO/Biro Pers - Lukas/hma/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta kementerian terkait tidak mempersulit izin produksi alat pelindung diri (APD) di Indonesia.

APD yang dimaksud, antara lain baju hazmat, masker, pelindung wajah, dan sebagainya.

Sebab, di tengah pandemi Covid-19, tenaga medis sangat membutuhkan beragam APD itu untuk menangani pasien yang terjangkit virus corona.

"Semua kementerian urusan ini jangan sampai ada yang menghambat proses perizinannya. Baik urusan APD yang masih butuh standar ini, standar ini," kata Jokowi dalam rapat terbatas melalui konferensi video, Rabu (15/4/2020).

Baca juga: Kekurangan APD, Perawat Terpaksa Tanyakan Kebutuhan Pasien Covid-19 via Grup WhatsApp

Kepala Negara menambahkan, para menterinya yang bidang kerjanya berkaitan dengan izin produksi APD justru harus membantu badan usaha yang hendak melakukan produksi masal perlengkapan itu.

Ia pun meminta para menterinya mendengar keluhan pihak yang hendak memproduksi masal APD tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Menjadi kewajiban kita untuk memperbaiki agar standar itu terpenuhi. Tetapi jangan dipersulit. Tolong ini dengarkan betul keluhan-keluhan yang ada di bawah," kata Presiden Jokowi.

"Sehingga tidak ada lagi yang namanya proses perizinan ini menghambat produksi yang ada," lanjut dia.

Baca juga: WHO: Kekurangan APD Kronis dan Global, Solusinya Kerja Sama dan Solidaritas

Untuk diketahui, hingga Kamis (9/4/2020) kemarin, pemerintah mengaku telah mendistribusikan sebanyak 700.000 set alat pelindung diri (APD) ke seluruh provinsi di Indonesia.

Seiring itu, masih ada 300.000 set APD yang segera didistribusikan.

Meski demikian, masih ada saja pemberitaan soal rumah sakit rujukan di Indonesia yang kekurangan APD. Salah satunya RSUD Gambiran, Kota Kediri, Jawa Timur. 

Salah seorang perawat bernama Minarsih mengatakan, kondisi itu menyebabkan tenaga medis memutuskan mengurangi kontak langsung dengan pasien Covid-19 yang berada di ruangan isolasi. 

Baca juga: Jumlah ODP 2.000 Orang, Sumedang Kekurangan APD

“Kami terpaksa mengurangi intensitas keluar masuk ruang isolasi karena keterbatasan APD. Di zona merah, APD hanya bisa dipakai sekali dan langsung dibuang,” ucap Minarsih dikutip dari Surya, Jumat (3/4/2020).

Sebagai gantinya, Minarsih membuat grup WhatsApp yang terdiri dari petugas ruangan dan pasien. Sehingga komunikasi bisa dilakukan secara daring tanpa harus masuk ke dalam ruang isolasi.

Selain menghilangkan kebosanan dan menyampaikan motivasi, grup WA juga dipakai untuk melaporkan kebutuhan pasien, misalnya cairan infus yang habis.

Melalui WA pula para pasien bisa saling berinteraksi dan mengenal satu sama lain, dan membangun semangat sembuh bersama-sama.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Siapkan Opsi Selain PeduliLindungi, Ketua DPR: Urgen untuk Jamin Hak Warga

Pemerintah Siapkan Opsi Selain PeduliLindungi, Ketua DPR: Urgen untuk Jamin Hak Warga

Nasional
Geledah 3 Lokasi di Probolinggo, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Geledah 3 Lokasi di Probolinggo, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Nasional
Menkes: Vaksinasi Dosis Pertama di 5 Kota Penyelenggara PON XX Capai 62,7 Persen

Menkes: Vaksinasi Dosis Pertama di 5 Kota Penyelenggara PON XX Capai 62,7 Persen

Nasional
Demo Mahasiswa Depan KPK, Polisi Siapkan Tes Covid-19 Antigen Untuk Periksa secara Acak

Demo Mahasiswa Depan KPK, Polisi Siapkan Tes Covid-19 Antigen Untuk Periksa secara Acak

Nasional
Uji Materi UU KY, Ahli Sebut Pembentuk UU Berwenang Atur Rekrutmen Hakim

Uji Materi UU KY, Ahli Sebut Pembentuk UU Berwenang Atur Rekrutmen Hakim

Nasional
Moeldoko: Tidak Boleh Ada Lagi Pungli dan Perizinan yang Berbelit-belit

Moeldoko: Tidak Boleh Ada Lagi Pungli dan Perizinan yang Berbelit-belit

Nasional
Menaker: Nilai Bantuan Subsidi Upah Rp 1 Juta, Tak Ada Potongan Apa Pun

Menaker: Nilai Bantuan Subsidi Upah Rp 1 Juta, Tak Ada Potongan Apa Pun

Nasional
Publik Dinilai Perlu Menghukum Parpol yang Kadernya Korupsi

Publik Dinilai Perlu Menghukum Parpol yang Kadernya Korupsi

Nasional
IDAI Dorong Vaksinasi Covid-19 untuk Anak di Bawah 12 Tahun Segera Dilakukan

IDAI Dorong Vaksinasi Covid-19 untuk Anak di Bawah 12 Tahun Segera Dilakukan

Nasional
Antisipasi Demo Mahasiswa di Gedung KPK, Polisi Perketat Pengamanan

Antisipasi Demo Mahasiswa di Gedung KPK, Polisi Perketat Pengamanan

Nasional
Pimpinan DPR Tentukan Plt Pengganti Azis Syamsuddin pada Senin Ini

Pimpinan DPR Tentukan Plt Pengganti Azis Syamsuddin pada Senin Ini

Nasional
Epidemiolog Ingatkan Potensi Gelombang Ketiga Covid-19 meski Tak Setinggi Puncak Kasus

Epidemiolog Ingatkan Potensi Gelombang Ketiga Covid-19 meski Tak Setinggi Puncak Kasus

Nasional
Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi yang Kian Menurun Saat Pandemi...

Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi yang Kian Menurun Saat Pandemi...

Nasional
Pemerintah Diminta Mengkaji Sebelum Izinkan Konser dan Acara Besar

Pemerintah Diminta Mengkaji Sebelum Izinkan Konser dan Acara Besar

Nasional
Soal Pengganti Azis Syamsuddin, Pimpinan DPR Tunggu Golkar Kirim Surat

Soal Pengganti Azis Syamsuddin, Pimpinan DPR Tunggu Golkar Kirim Surat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.