Komnas HAM Harap Keppres Bencana Nasional Covid-19 Dapat Selesaikan Persoalan Soliditas Pemerintah

Kompas.com - 15/04/2020, 14:59 WIB
Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, di Kantor Komnas HAM, Jl. Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/1/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, di Kantor Komnas HAM, Jl. Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM M Choirul Anam menilai, terbitnya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional, menunjukkan adanya ketidakkompakan pemerintah di dalam upaya penanggulangan Covid-19 di Indonesia.

Padahal, soliditas dan sinergi antar-stakeholder baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah menjadi kunci keberhasilan penanganan Covid-19 di banyak negara.

"Persoalan utamanya di keppres baru ini, di poin ketiganya menunjukkan ketidaksolidan bagaimana kebijakan itu berlangsung dan pengerahan sumber daya manusia itu berlangsung," kata Choirul dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (14/4/2020).

Baca juga: Komnas HAM Minta Aturan Pengajuan PSBB Dievaluasi, Jangan Tunggu Penyebaran Covid-19 Makin Masif

Poin tersebut mengatur soal pembentukan gugus tugas penanganan Covid-19 di daerah yang harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat.

Ia mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Menteri Kesehatan tidak memiliki wewenang untuk menggerakkan gugus tugas daerah yang diketuai oleh kepala daerah.

Satu-satunya pihak yang bisa menggerakkan gugus tugas di daerah adalah ketua gugus tugas di tingkat pusat, yang dalam hal ini dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Segera Terapkan PSBB, Ini Rekomendasi Komnas HAM untuk Jabar dan Banten

Menurut Choirul, ada bias wewenang dalam penanganan Covid-19 ini. Di satu sisi, Covid-19 merupakan persoalan darurat kesehatan masyarakat sebagaimana diatur dalam UU 6/2018.

Namun, pada awal kasus ini mengemuka, pemerintah justru menetapkan kondisi ini sebagai bencana nonalam.

"Makanya keluar Keppres 7/2020 dan Keppres 9/2020, sekarang ditambah Keppres 12/2020. Ini tata kelola pengambil kebijakan tarik ulur dan seperti rekomendasi Komnas HAM sebelumnya, seperti tidak solid dari awal," ucapnya.

Baca juga: 4 Catatan Komnas HAM Terkait Pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta

Akibatnya, proses penanganan Covid-19 di daerah berjalan lambat. Bahkan, sejumlah usulan daerah agar diberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ke pemerintah pusat pun tidak lancar.

Ruang kompromi, sebut dia, muncul ketika gugus tugas juga berhak mengusulkan PSBB terhadap suatu wilayah.

"Kalau teman-teman cermati, di UU 6/2018 core group-nya adalah kesehatan, maka yang paling bertanggungjawab adalah menteri kesehatan. Tapi kalau lihat PP dan Permenkes, penetapan status PSBB itu tidak hanya pemda. Kalau di UU hanya pemda lho. Tapi di PP-nya ditambahin yang juga bisa mengajukan sebagai suatu status adalah gugus tugas," kata dia.

Baca juga: Komnas HAM: Buruh Berhak Digaji di Kondisi Darurat

Ia berharap, keppres baru ini dapat menjadi jawaban atas kurangnya soliditas pemerintah dalam menangani Covid-19. Sebab, bila ada dualisme dalam penanganan Covid-19, dikhawatirkan hal itu justru akan mempersulit proses penanganannya.

"Kalau itu tidak solid, babak belur. Ini kan di level atas (seperti) ada dualisme," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan Komisi II: Pemda Harus Perkuat Tim Testing dan Tracing, Bisa Gandeng Calon Perawat

Pimpinan Komisi II: Pemda Harus Perkuat Tim Testing dan Tracing, Bisa Gandeng Calon Perawat

Nasional
RANHAM Diharapkan Jadi Acuan Pemenuhan Hak Asasi Kelompok Rentan

RANHAM Diharapkan Jadi Acuan Pemenuhan Hak Asasi Kelompok Rentan

Nasional
Baliho Airlangga Marak Saat Pandemi Tuai Kritik, Golkar: Itu Hasil Rapimnas dan Rakernas

Baliho Airlangga Marak Saat Pandemi Tuai Kritik, Golkar: Itu Hasil Rapimnas dan Rakernas

Nasional
BKN Siapkan Argumentasi Hukum Lawan Putusan Ombudsman soal TWK

BKN Siapkan Argumentasi Hukum Lawan Putusan Ombudsman soal TWK

Nasional
Menko PMK Muhadjir Effendy Sebut Obat Pasien Covid-19 Langka

Menko PMK Muhadjir Effendy Sebut Obat Pasien Covid-19 Langka

Nasional
Menkes Sebut Kebutuhan Oksigen Meningkat 2.000 Ton per Hari Akibat Lonjakan Kasus Covid-19

Menkes Sebut Kebutuhan Oksigen Meningkat 2.000 Ton per Hari Akibat Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Maraknya Baliho Jadi Sorotan, Petinggi Parpol Diminta Rem karena Rakyat Sedang Sulit

Maraknya Baliho Jadi Sorotan, Petinggi Parpol Diminta Rem karena Rakyat Sedang Sulit

Nasional
Menlu: Varian Delta Dominasi Penyebaran Virus Corona di Dunia, Termasuk Indonesia dan AS

Menlu: Varian Delta Dominasi Penyebaran Virus Corona di Dunia, Termasuk Indonesia dan AS

Nasional
Menlu Tegaskan Konsistensi RI di Konflik Myanmar dan Soroti Lambatnya Implementasi Konsensus ASEAN

Menlu Tegaskan Konsistensi RI di Konflik Myanmar dan Soroti Lambatnya Implementasi Konsensus ASEAN

Nasional
Firli Berharap Pegawai KPK Jadi Pelopor Bela Negara

Firli Berharap Pegawai KPK Jadi Pelopor Bela Negara

Nasional
TNI Serahkan Mesin Pesawat CASA Angkatan Pertahanan Papua Nugini yang Berhasil Diperbaiki

TNI Serahkan Mesin Pesawat CASA Angkatan Pertahanan Papua Nugini yang Berhasil Diperbaiki

Nasional
Vonis Rizieq Dikuatkan di Tingkat Banding, Kuasa Hukum: Kami Syukuri dan Jalani dengan Sabar

Vonis Rizieq Dikuatkan di Tingkat Banding, Kuasa Hukum: Kami Syukuri dan Jalani dengan Sabar

Nasional
2.000 Prajurit TNI Ikuti Pelatihan Tenaga Tracing Covid-19

2.000 Prajurit TNI Ikuti Pelatihan Tenaga Tracing Covid-19

Nasional
Menteri PPPA: Vaksinasi Covid-19 bagi Pelajar Langkah Awal Pembelajaran Tatap Muka

Menteri PPPA: Vaksinasi Covid-19 bagi Pelajar Langkah Awal Pembelajaran Tatap Muka

Nasional
Ini Syarat Vaksinasi Covid-19 bagi Ibu Hamil...

Ini Syarat Vaksinasi Covid-19 bagi Ibu Hamil...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X