Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI Realokasi Anggaran Rp 196,8 Miliar Guna Tangani Covid-19

Kompas.com - 15/04/2020, 12:49 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, untuk menangani pandemi Covid-19, TNI melakukan refocusing atau realokasi anggaran sebesar Rp 196,8 miliar.

Hadi memaparkan, total refocusing anggaran Rp 196,8 miliar tersebut terdiri dari kebutuhan anggaran Mabes TNI Rp 25,7 miliar, TNI AD sebesar Rp 39,9 miliar, TNI AL Rp 64,5 miliar dan TNI AU sebesar Rp 69,5 miliar.

Menurut Hadi, perubahan alokasi anggaran itu digunakan untuk pengadaan alat kesehatan dan alat tes Covid-19.

Baca juga: TNI-Polri Buat 7 Dapur Umum untuk Warga Terdampak Pandemi Covid-19

"Kebutuhan anggaran refocusing mabes TNI dialokasikan untuk pengadaan alat laboratorium PCR dan reagen kit khusus corona virus. Kemudian, TNI AD untuk alokasi pengadaan, APD, test kit dan swab dengan keperluan smart helmet," kata Hadi dalam rapat kerja dengan Komisi I melalui konferensi video, Rabu (15/4/2020).

Hadi juga mengatakan, realokasi anggaran TNI Angkatan Laut (AL) dialokasikan untuk peningkatan pengadaan fasilitas kesehatan seperti ruang isolasi, pengadaan bahan baku hand sanitizer, vitamin, ventilator dan pemberian intensif untuk tenaga kesehatan di RS Pasir Angin.

"Sedangkan kebutuhan anggaran refocusing TNI AU dialokasikan untuk pemberian insentif tenaga kesehatan di RSPAU Dr Harjo Lukito di Yogyakarta, RSAU di Bandung, dan RSAU Dr Isnawan di Halim," ujarnya.

Baca juga: KSAD: TNI Siap Bantu Kementan Jaga Produksi dan Distribusi Pertanian

Lebih lanjut, Hadi mengatakan, sebesar Rp 3,2 triliun kebutuhan anggaran selain refocusing yang belum terpenuhi.

Anggaran tersebut, kata dia, dibutuhkan untuk pengerahan 95.000 personel TNI selama 150 hari hingga biaya operasi kontingensi dan rehabilitasi.

"Kedua adalah kebutuhan alat kesehatan rumah sakit TNI sebesar 1,81 triliun," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK: Uang Suap Kasus DJKA dari Penggelembungan Anggaran Proyek Jalur Kereta

KPK: Uang Suap Kasus DJKA dari Penggelembungan Anggaran Proyek Jalur Kereta

Nasional
Golkar Masih Bahas Pencalonan RK di Pilkada, Pantau Terus Elektabilitas

Golkar Masih Bahas Pencalonan RK di Pilkada, Pantau Terus Elektabilitas

Nasional
Tangani Aduan Kasus 'Vina Cirebon', Komnas HAM Mintai Keterangan 27 Orang Saksi Termasuk Liga Akbar

Tangani Aduan Kasus "Vina Cirebon", Komnas HAM Mintai Keterangan 27 Orang Saksi Termasuk Liga Akbar

Nasional
Judi 'Online' Mesti Diperangi Supaya Tak Mengancam 'Indonesia Emas'

Judi "Online" Mesti Diperangi Supaya Tak Mengancam "Indonesia Emas"

Nasional
Polri Klaim Bakal Tindak Tegas Anggotanya yang Terlibat Judi 'Online'

Polri Klaim Bakal Tindak Tegas Anggotanya yang Terlibat Judi "Online"

Nasional
Upaya Perangi Judi 'Online' Bisa Efektif jika Penegak Hukum Bersih

Upaya Perangi Judi "Online" Bisa Efektif jika Penegak Hukum Bersih

Nasional
KPK Diminta Selidiki Pihak yang Bantu Pelarian Harun Masiku

KPK Diminta Selidiki Pihak yang Bantu Pelarian Harun Masiku

Nasional
Pemerintah Diminta Berdayakan Keluarga Cegah Praktik Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Berdayakan Keluarga Cegah Praktik Judi "Online"

Nasional
Menko Polhukam Sebut Transaksi Judi 'Online' di Kalangan Menengah Atas Capai Rp 40 Miliar

Menko Polhukam Sebut Transaksi Judi "Online" di Kalangan Menengah Atas Capai Rp 40 Miliar

Nasional
Wakil Ketua MPR Dapat Laporan Ada Warga Penerima Bansos Main Judi 'Online'

Wakil Ketua MPR Dapat Laporan Ada Warga Penerima Bansos Main Judi "Online"

Nasional
KPK Bantah Administrasi Penyitaan Ponsel Sekjen PDI-P Hasto Salah

KPK Bantah Administrasi Penyitaan Ponsel Sekjen PDI-P Hasto Salah

Nasional
Dorong Pembentukan Pansus Haji 2024, Timwas Haji DPR: Ini Masalah Serius

Dorong Pembentukan Pansus Haji 2024, Timwas Haji DPR: Ini Masalah Serius

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Tata Kelola Perdagangan Kratom

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Tata Kelola Perdagangan Kratom

Nasional
Kemenag Alihkan Kuota Tambahan Haji Reguler untuk Haji Plus, Timwas Haji DPR: Langgar Undang-undang

Kemenag Alihkan Kuota Tambahan Haji Reguler untuk Haji Plus, Timwas Haji DPR: Langgar Undang-undang

Nasional
Kongres III Nasdem Rencananya Dibuka Jokowi dan Ditutup Prabowo pada Agustus Nanti

Kongres III Nasdem Rencananya Dibuka Jokowi dan Ditutup Prabowo pada Agustus Nanti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com