Masuk Lewat Jalur Tikus, 47 TKI dari Malaysia Diamankan Bakamla

Kompas.com - 15/04/2020, 12:32 WIB
Badan Keamanan Laut (Bakamla) Zona Maritim Barat berhasil selamatkan 47 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang pulang dari Malaysia melalui jalaur tidak resmi atau illegal. Ke 47 TKI tersebut tersbut diketahui masuk mellaui perairan Teluk Mata Ikan, Nongsa, Batam, Kepulauan Riau (Kepri) dan saat ini sudah dibawa ke Mako Bakamlan Zona Barat di Jembatan dua Barelang. DOK HUMAS BAKAMLABadan Keamanan Laut (Bakamla) Zona Maritim Barat berhasil selamatkan 47 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang pulang dari Malaysia melalui jalaur tidak resmi atau illegal. Ke 47 TKI tersebut tersbut diketahui masuk mellaui perairan Teluk Mata Ikan, Nongsa, Batam, Kepulauan Riau (Kepri) dan saat ini sudah dibawa ke Mako Bakamlan Zona Barat di Jembatan dua Barelang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Keamanan Laut (Bakamla) berhasil mengamankan 47 TKI dari Malaysia yang masuk ke Indonesia melalui jalur tikus atau tidak resmi melalui pelabuhan tikus di Perairan Nongsa, Teluk Mata Ikan, Batam, Kepulauan Riau.

Mereka diamankan petugas sekitar pukul 02.00 WIB pada Rabu (15/4/2020) dini hari.

“Dini hari tadi Bakamla mengamankan 47 TKI yang mencoba masuk lewat jalur ilegal,” ujar Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Aan Kurnia dalam keterangan tertulis, Rabu (15/4/2020).

Baca juga: 47 TKI dari Malaysia Masuk Secara Ilegal ke Perairan Nongsa Batam, Diselamatkan Bakamla Zona Maritim Barat

Dia menjelaskan, mereka tertangkap tengah melewati jalur tikus ketika petugas Balas tengah melaksanakan patroli Operasi Garda Lintas Batas Bakamla.

Setelah berhasil diringkus, kini mereka diamankan sementara di Pangkalan Armada Zona Maritim Barat Bakamla, Batam.

Dari hasil pemeriksaan, diketahui mereka berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Antara lain warga Lombok, Aceh, hingga Cilacap.

Baca juga: 17 TKI Ilegal dari Pulau Sikincan Malaysia Diamankan di Tanjung Balai

Selain itu, petugas juga telah mengecek kondisi kesehatan mereka.

"Dari pendataan kesehatan awal, tidak ada TKI yang bergejala, rata-rata suhu tubuh 35 derajat celcius," katanya.

Aan menambahkan, nantinya para TKI tersebut akan diserahkan ke petugas kesehatan dan karantina daerah.

Hal itu dilakukan guna menjalani pemeriksaan kesehatan lebih lanjut sesuai dengan protokol yang ditetapkan oleh pemerintah.

Baca juga: KJRI Bantah Ribuan TKI Tertahan di Johor karena Lockdown di Malaysia

Dia mengatakan, apabila hasil pemeriksaan kesehatan dinyatakan terdapat TKI yang terindikasi ODP, selanjutnya mereka akan menjalani karantina selama 14 hari di daerahnya masing-masing.

Menurutnya, hal itu sesuai dengan antisipasi dari pemerintah Indonesia yang juga bekerja sama dengan Pemerintah Malaysia dalam mengantisipasi gelombang kembalinya TKI ke daerahnya masing-masing.

"Selain itu, pengamanan ini juga dilakukan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia yang juga berdampak pada pengurangan jumlah sebaran COVID-19 di seluruh dunia," terang dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

Nasional
Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Nasional
Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Nasional
Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Nasional
Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Nasional
Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Nasional
KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

Nasional
BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

Nasional
Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Nasional
Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Nasional
Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Nasional
KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

Nasional
Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Nasional
Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Nasional
Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X