Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pelatihan Awal Kartu Prakerja Dilakukan Online, Ini Penjelasannya

Kompas.com - 15/04/2020, 10:57 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah menggulirkan Kartu Prakerja sebagai program bantuan berupa biaya untuk pengembangan kompetensi para pencari kerja, pekerja yang di-PHK, serta yang membutuhkan peningkatan kapasitas.

Program ini diharapkan efektif dalam membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Namun, muncul penilaian bahwa Kartu Prakerja tidak membuka akses kepada masyarakat bawah karena sejumlah program yang dilakukan secara online.

Baca juga: Seputar Kartu Prakerja, dari Besaran Insentif, Alur Pendaftaran, dan Mereka yang Diutamakan

Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja, Panji Winanteya Ruky, mengaku bahwa pihaknya terpaksa menerapkan pelatihan keterampilan secara online pada pelaksanaan program Kartu Prakerja tahap awal.

Pelatihan secara online ini dinilai paling mungkin dilakukan mengingat wabah Covid-19 mengharuskan masyarakat menerapkan physical distancing.

"Memang di tahap awal ini kami terpaksa memulai dengan pelatihan online dulu untuk memitigasi risiko penularan Covid-19," kata Panji saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/4/2020).

Panji mengatakan, setelah pandemi Covid-19 berakhir dan kebijakan physical distancing tak lagi berlaku, pelatihan keterampilan anggota Kartu Prakerja akan dilakukan secara tatap muka.

Baca juga: Masyarakat Diminta Pakai Saluran Resmi untuk Daftar Kartu Prakerja

Oleh karena itu, bagi masyarakat yang ingin mendapat pelatihan secara tatap muka, dapat mendaftar sebagai anggota Kartu Prakerja pada gelombang-gelombang selanjutnya.

"Manfaat Kartu Prakerja tidak dialokasikan semua di satu waktu, tapi per minggu sampai dengan akhir November," ujar Panji.

Pelatihan secara online ini diyakini dapat berjalan baik mengingat program Kartu Prakerja tahap awal lebih menyasar pada kelompok pekerja yang tinggal di perkotaan.

Artinya, mereka yang tinggal di kota memiliki akses internet yang lebih baik sehingga dapat mengikuti pelatihan keterampilan walaupun tak melalui tatap muka.

"Arahan dari Presiden untuk masa awal ini adalah agar Prakerja mendahulukan pekerja dan pelaku usaha kecil atau mikro yang terdampak," kata Panji.

Baca juga: Anggaran Kartu Prakerja Terbatas, Masyarakat Diminta Dahulukan yang Paling Membutuhkan

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com