Darurat Kesehatan, Penegak Hukum Diminta Tak Mudah Penjarakan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti berharap aparat penegak hukum tidak mudah menjatuhkan kurungan penjara kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran selama masa pandemi Covid-19.

Ia mengingatkan, pemerintah telah menetapkan kondisi darurat kesehatan masyarakat dan bukan kondisi darurat keamanan selama masa pandemi.

Oleh karena itu, Bivitri menilai, kurang tepat bila aparat penegak hukum justru memenjarakan masyarakat hanya karena melakukan pelanggaran ringan, seperti berkumpul atau berkerumun di tempat umum.

"Kita sekarang bukan dalam situasi darurat keamanan, tapi darurat kesehatan masyarakat. Jadi pendekatan yang harus dilakukan bukan asal menahan," ucap Bivitri dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (14/4/2020).

Baca juga: Pengamat Sebut Darurat Sipil Tak Bisa Diterapkan saat Darurat Kesehatan

Seperti diketahui, aparat kepolisian berencana menindak masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan dengan mendatangkan massa besar.

Oleh karena itu, sosialisasi terus dilakukan oleh kepolisian agar masyarakat menunda terlebih dahulu kegiatan yang mendatangkan keramaian selama masa pandemi Covid-19.

Tindakan tegas itu diambil lantaran ada kekhawatiran Covid-19 dapat menyebar di tengah masyarakat ketika sebuah kegiatan dalam skala besar diselenggarakan.

Namun, menurut Bivitri, langkah aparat penegak hukum yang ingin memenjarakan para pelanggar bukanlah tindakan yang tepat.

"Justru menahan orang itu tidak akan mengatasi penyebaran Covid-19 bahkan memperluas," ucapnya.

Baca juga: Status Tanggap Darurat Penangan Covid-19 Berlaku, Ini Ultimatum Kapolda Papua

Ia pun mengapresiasi langkah Jaksa Agung ST Burhanuddin yang memerintahkan jajaran di bawahnya yang ada di daerah untuk menggunakan pendekatan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 dalam menegakkan hukum terhadap pelaku pelanggaran selama masa pandemi Covid-19.

Dengan pendekatan itu, maka setiap pelanggar dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana ringan yang ancaman hukumannya maksimal satu tahun.

Sehingga, para pelaku tidak perlu ditahan agar nantinya penjara justru penuh kembali.

Sebab, pada saat yang sama, kini pemerintah telah membebaskan lebih dari 36.000 narapidana agar mengurangi potensi penyebaran Covid-19 di lembaga pemasyarakatan.

"(Padahal) kita baru melakukan upaya perapihan lapas kita, tapi kemudian dipenuhi pelanggar Pasal 93," kata dia.