Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/04/2020, 09:45 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kondisi lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan yang melebihi kapasitas dikhawatirkan dapat menjadi salah sumber penyebaran Covid-19 yang masif.

Oleh karena itu, pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan asimilasi dan pembebasan bersyarat kepada para narapidana yang telah menjalani lebih dari separuh masa tahanan.

"Kita tidak bisa pungkiri kalau satu saja ada warga binaan yang tinggal bersama 20 orang di dalam satu kamar, maka kalau satu yang terkena akan (menulari semua) yang ada di dalam kamar itu," kata Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Kemenkumham Ahmad Yuspahruddin dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (14/4/2020).

Baca juga: Kemenkumham: Asimilasi dan Pembebasan Bersyarat Tak Serta Merta Selesaikan Persoalan Over Kapasitas Lapas

Menurut dia, langkah pemberian asimilasi dan pembebasan bersyarat ini sudah sesuai dengan anjuran Organisasi Kesehatan Dunia dan Palang Merah Internasional dalam mencegah penularan Covid-19 di lapas dan rutan yang ada di seluruh dunia.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Ditjen Pas Kemenkumham Junaedi mengungkapkan, saat ini sudah 36.708 narapidana yang mendapat asimilasi dan pembebasan bersyarat selama masa pandemi Covid-19.

Jumlah ini termasuk dengan narapidana yang mendapatkan hak serupa dalam kurun waktu 1 Januari hingga 27 Maret 2020.

Baca juga: Kemenkumham: 13 Eks Napi yang Dibebaskan Kembali Lakukan Kejahatan

Namun, ia mengingatkan, baik ada Covid-19 atau tidak, ada 40.329 narapidana yang berhak memperoleh asimilasi dan pembebasan bersyarat sampai akhir tahun ini.

Hal itu sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Pasal 36-39 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

"Kenapa kemudian jadi heboh? Karena memang di bulan April itu dikeluarkan secara bersama-sama dengan yang dikeluarkan hak asimilasinya," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Singgung Keputusannya Gabung dengan Pemerintahan Jokowi, Prabowo: Saat Itu Ada yang Tak Dukung

Singgung Keputusannya Gabung dengan Pemerintahan Jokowi, Prabowo: Saat Itu Ada yang Tak Dukung

Nasional
Muhammadiyah Terbitkan Maklumat Hasil Hisab: 1 Ramadhan Jatuh pada 23 Maret 2023

Muhammadiyah Terbitkan Maklumat Hasil Hisab: 1 Ramadhan Jatuh pada 23 Maret 2023

Nasional
Muncul Kasus Baru Gagal Ginjal pada Anak, DPR Panggil Kemenkes dan BPOM Pekan Ini

Muncul Kasus Baru Gagal Ginjal pada Anak, DPR Panggil Kemenkes dan BPOM Pekan Ini

Nasional
Respons Sandiaga soal Perjanjian Utang Piutang dengan Anies saat Pilkada DKI 2017

Respons Sandiaga soal Perjanjian Utang Piutang dengan Anies saat Pilkada DKI 2017

Nasional
DPR Setujui Rancangan Peraturan KPU soal Dapil Pileg 2024

DPR Setujui Rancangan Peraturan KPU soal Dapil Pileg 2024

Nasional
Prabowo ke Para Kader Gerindra: Kalau Tak Bisa Percaya ke Pimpinan, Mundur

Prabowo ke Para Kader Gerindra: Kalau Tak Bisa Percaya ke Pimpinan, Mundur

Nasional
Jokowi Minta Kasus Jiwasraya hingga Indosurya Tak Terulang, Masyarakat Harus Dilindungi

Jokowi Minta Kasus Jiwasraya hingga Indosurya Tak Terulang, Masyarakat Harus Dilindungi

Nasional
Anggota DPR Tegaskan Tak Ada Pembicaraan Penundaan Pemilu di Komisi II

Anggota DPR Tegaskan Tak Ada Pembicaraan Penundaan Pemilu di Komisi II

Nasional
Soal Perjanjiannya dengan Anies dan Sandiaga, Prabowo Pilih Diam

Soal Perjanjiannya dengan Anies dan Sandiaga, Prabowo Pilih Diam

Nasional
Prabowo Puji Kepemimpinan Jokowi yang Berani Melawan Tekanan

Prabowo Puji Kepemimpinan Jokowi yang Berani Melawan Tekanan

Nasional
Minta Kasus Jiwasraya-Asabri Tak Terulang, Jokowi: Rakyat Nangis, Minta Uangnya Balik

Minta Kasus Jiwasraya-Asabri Tak Terulang, Jokowi: Rakyat Nangis, Minta Uangnya Balik

Nasional
Prabowo: Cawapres Masih Lama, Saya Saja Belum Tahu Siapa...

Prabowo: Cawapres Masih Lama, Saya Saja Belum Tahu Siapa...

Nasional
Bareskrim Lakukan Penelusuran Terkait Temuan 2 Kasus Gagal Ginjal Akut di Jakarta

Bareskrim Lakukan Penelusuran Terkait Temuan 2 Kasus Gagal Ginjal Akut di Jakarta

Nasional
Puja-puji Kepemimpinan Jokowi, Prabowo: Saya Bukan Menjilat

Puja-puji Kepemimpinan Jokowi, Prabowo: Saya Bukan Menjilat

Nasional
Tolak Pleidoi Agus Nurpatria, Jaksa Tetap pada Tuntutan 3 Tahun Penjara

Tolak Pleidoi Agus Nurpatria, Jaksa Tetap pada Tuntutan 3 Tahun Penjara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.