Prediksi Pakar soal Covid-19: Capai 1,3 Juta Kasus, Puncak Pandemi, hingga Gelombang Kedua

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) membuat model skenario untuk memprediksi jumlah kasus virus corona di Indonesia.

Adapun tim tersebut terdiri dari empat orang pakar epidemiologi yakni Pandu Riono, Iwan Ariawan, Muhammad N Farid, dan Hafizah Jusril.

Mereka membuat berbagai macam prediksi, mulai dari prediksi jumlah kasus terinfeksi, kasus meninggal dunia, hingga prediksi jumlah kasus jika mudik Lebaran tetap dilakukan.

Diprediksi capai 1,3 juta orang

Tim FKM UI membuat prediksi jumlah kasus yang diukur berdasarkan tingkat intervensi pemerintah.

Tingkat intervensi yang digunakan mulai dari ukuran tanpa intervensi, intervensi ringan, moderat, hingga tinggi.

Baca juga: Pakar: 1,3 Juta Jiwa di Indonesia Bisa Terinfeksi Covid-19, Jika...

Salah satu pakar epidemiologi yang membuat model tersebut, Pandu Riono mengatakan, apabila pemerintah menerapkan intervensi moderat, jumlah pasien yang terjangkit Covid-19 di Indonesia bisa mencapai 1,3 juta orang.

"Sekitar 1,3 juta total prediksi kasus yang butuh perawatan rumah sakit," kata Pandu pada Kompas.com, Senin (13/4/2020).

Intervensi moderat yang dimaksud yakni keadaan saat pemerintah telah melaksanakan tes massal, tetapi dengan cakupan yang rendah.

Bentuk intervensi moderat lain yakni menerapkan jaga jarak fisik dan sosial di masyarakat dengan menutup sementara tempat-tempat yang menimbulkan kerumunan, misalnya sekolah atau pusat bisnis.

Namun, apabila pemerintah melaksanakan intervensi skala rendah atau mild intensity, jumlah pasien yang terjangkit Covid-19 di Indonesia diprediksi melonjak mencapai 2,5 juta jiwa.

Intervensi rendah yang dimaksud misalnya mengedepankan sukarela masyarakat dalam penerapan jaga jarak fisik dan sosial serta membatasi kerumunan.

Sementara itu, apabila pemerintah menerapkan intervensi skala tinggi atau high intensity, jumlah pasien Covid-19 di Indonesia diprediksi mencapai 600.000 jiwa.

Intervensi skala tinggi yang dimaksud yakni tes massal virus corona dilakukan secara masif dengan jumlah peserta yang banyak dan cakupan yang luas.

Selain itu, pemerintah menerapkan aturan yang bersifat wajib dan mengikat terkait jaga jarak fisik dan sosial.

Tingkat kematian bisa fatal

Masih dalam model yang sama, Pandu mengatakan, jumlah kematian juga bisa menjadi sangat tinggi.

Angka fatal tersebut bisa mencapai lebih dari 40.000 jiwa jika tidak ditangani serius.

Baca juga: Pakar Epidemiologi Ragukan Dugaan WN Jepang Tularkan Covid-19 ke Kasus Pasien 1 dan 2

Menurut Pandu, angka ini bisa terjadi jika pemerintah hanya melakukan intervensi penanganan kasus dengan tingkat sedang seperti sekarang ini.

"Jika intervensi sedang, prediksi kematian total menjadi 47.984 jiwa," ujar dia. 

Pandu dan rekannya juga membuat prediksi kematian berdasarkan empat skenario intervensi pemerintah.

Skenario pertama, apabila pemerintah tidak melakukan intervensi apa pun dalam penanganan Covid-19, jumlah kematian diprediksi mencapai 240.244 jiwa.

Skenario kedua, dengan intervensi ringan yakni pemerintah masih menggunakan kebijakan menjaga jarak sosial secara sukarela dan hanya membatasi kerumunan massal, jumlah kematian bisa mencapai 144.266 jiwa.

Skenario ketiga, intervensi sedang atau kondisi di mana pemerintah sudah melakukan tes massal tetapi dengan cakupan yang rendah.

Kemudian, termasuk sudah menjalankan kebijakan keharusan jaga jarak sosial dengan menutup sementara sekolah dan bisnis maka jumlah kematian diprediksi mencapai 47.984 jiwa.

Skenario keempat, dengan intervensi pemerintah yang tinggi saat penanganan Covid-19 atau keadaan pemerintah telah melakukan tes massal yang dilakukan secara masif dengan cakupan tinggi.

Kemudian, ini disertai kewajiban bagi masyarakat untuk menjaga jarak sosial maka jumlah kematian diprediksi sebanyak 11.898 jiwa.

Baca juga: Epidemiolog: PSBB di DKI Jakarta Belum Efektif Kendalikan Massa

Pemodelan ini dibuat Pandu dan kawan-kawan yang rampung pada 27 Maret 2020 ini pun telah diserahkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Sebelum merilis model ini, Pandu pernah mengeluarkan prediksinya bahwa kasus Covid-19 di Indonesia sebenarnya telah muncul sejak Januari dan Februari 2020.

Jika tetap mudik

Pada 12 April 2020, Pandu dan rekannya kembali membuat model prediksi jumlah kasus apabila mudik tetap dilaksanakan.

Pandu mengatakan, kegiatan mudik rawan untuk menularkan Covid-19 cukup banyak.

"Semua kan dari pergerakan manusia. Jadi manusia dibatasi pergerakannya tidak boleh mudik itu satu cara supaya virus dari kota besar jangan pulang kampung," kata Pandu pada Kompas.com, Selasa (14/5/2020)

Pada model kali ini, FKM UI membatasi prediksi mudik di sekitar Pulau Jawa.

Hasilnya diketahui, apabila warga pulau Jawa selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) melakukan mudik, jumlah kasus terinfeksi pada 24 Mei 2020 atau 1 Syawal mencapai kurang lebih 650.000 orang.

Namun, jika warga Pulau Jawa selain Jabodetabek tidak mudik, jumlah kasus pada 24 Mei mencapai kurang lebih 600.000 orang.

Sementara itu, jumlah kasus di Jabodetabek pada tanggal yang sama diperkirakan mencapai kurang lebih 200.000 orang.

Baca juga: Survei: Kepala Desa Butuh Keputusan Tegas Pemerintah Pusat soal Mudik Lebaran 2020

FKM UI juga memprediksi jumlah kasus hingga 1 Juli 2020.

Hasilnya, apabila warga di Pulau Jawa selain Jabodetabek tetap melakukan mudik, jumlah kasus positif Covid-19 dan butuh perawatan di rumah sakit meningkat kurang lebih 1 juta orang.

Kemudian, apabila warga di Pulau Jawa selain Jabodetabek tidak melakukan mudik, jumlah kasus positif Covid-19 yang butuh perawatan sebanyak kurang lebih 800.000 orang.

Sementara itu, jumlah kasus di Jabodetabek pada tanggal tersebut diprediksi 200.000 orang.

Dengan demikian, berdasarkan pemodelan itu, Pandu mengimbau masyarakat untuk tidak mudik sehingga penularan tidak terjadi secara lebih masif dan membahayakan warga yang tinggal di desa.

"Kalau pulang kampung itu, (virus) menyebar di daerah, kampung-kampung, yang pelayanannya sangat terbatas, menularkan ke orang-orang yang ada di sana," ujar Pandu.

Penghitungan ini dilakukan FKM UI berdasarkan data survei potensi pemudik angkutan Lebaran tahun 2020 dari Kementerian Perhubungan.

Dari data tersebut, diketahui ada 14,9 juta orang atau 44,1 persen orang dari Jabodetabek yang melakukan mudik Lebaran.

Data lainnya berasal dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Sebanyak 56 persen warga Jabodetabek tidak mudik, 37 persen masih mempertimbangkan dan tujuh persen telah mudik.

Kemudian, muncul asumsi 20 persen penduduk di Jabodetabek mudi ke provinsi lain di Pulau Jawa.

Shutterstock Ilustrasi virus corona dan gejala terinfeksi virus corona

Pandu juga memprediksi puncak pandemi Covid-19. Menurut dia, puncak pandemi kemungkinan terjadi pada pertengahan Mei 2020.

"Pertengahan bulan Mei sudah meningkat drastis, itu hariannya ya," ujar Pandu.

"Jadi di saat itulah, kalau enggak ada mudik. Kalau ada mudik itu agak meningkat drastis lagi pas Lebaran," kata dia.

Pandu mengatakan, pemerintah harus menekan jumlah pasien terinfeksi pada puncak pandemi, salah satu caranya dengan memperlambat capaian puncak pandemi Covid-19.

Menurut Pandu, pelambatan puncak pandemi jika dibarengi dengan kebijakan pencegahan yang baik akan bisa menekan jumlah penambahan kasus di puncak masa pandemi.

Baca juga: Antisipasi Puncak Pandemi Covid-19, Ketua MPR Minta Pemerintah Perbanyak Rapid Test dan PCR

Kebijakan yang dimaksud Pandu adalah melakukan tes massal dengan lebih masif dan meluas, serta pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan lebih baik.

"Kalau penularan menurun itu artinya yang tadinya diharapkan puncaknya bulan Mei mungkin bisa bulan Juni karena ada slowing down," kata dia.

Pelambatan puncak pandemi ini, menurut Pandu, berkaitan dengan teori flattening the curve atau pelandaian kurva kasus pasien terinfeksi.

Ia mengatakan, jika jumlah kasus terus menurun karena kebijakan pemerintah, akan mempermudah rumah sakit menampung pasien Covid-19 dengan lebih maksimal.

Dengan demikian, lanjut Pandu, penanganan Covid-19 menjadi lebih baik dan jumlah pasien terinfeksi saat puncak pandemi tidak terlalu tinggi.

"Jadi kita punya dua tujuan merendahkan jumlah kasus jadi puncaknya tidak tinggi dan juga terjadinya kasusnya yang lebih rendah itu tidak lebih cepat jadi lebih lambat," ujar Pandu.

Waspadai pandemi gelombang kedua

Kendati demikian, menurut Pandu, Indonesia bisa saja mengalami pandemi virus corona atau Covid-19 gelombang kedua.

Hal itu, kata dia, terjadi jika masyarakat dan pemerintah lalai saat terjadi penurunan jumlah kasus pasien terinfeksi virus corona.

"Bisa saja (pademi gelombang kedua). Di mana-mana juga bisa, misalnya sudah turun ya kita harus melakukan penekanan," ujar dia. 

Baca juga: Indonesia Bisa Alami Pandemi Covid-19 Gelombang Kedua jika Pemerintah Lalai

Pandu mengatakan, pandemi gelombang kedua terjadi saat ada penurunan jumlah kasus pasien positif Covid-19.

Namun, tiba-tiba terjadi lagi pelonjakan jumlah pasien. Kondisi itulah, menurut Pandu, yang disebut pandemi Covid-19 gelombang kedua.

"Nanti ada penurunan. kalau sudah terjadi penurunan, kita lalai kita enggak waspada itu bisa naik lagi," kata Pandu.

"Yang disebut gelombang kedua itu yang disebut gelombang pertamanya sudah selesai sudah ada penurunan," ucap dia.

Oleh karena itu, Pandu berharap pemerintah dan masyarakat tidak lalai dalam menghadapi Covid-19.

Salah satu caranya dengan menerapkan PSBB dan tidak mudik saat Lebaran.

"Kalau kita lalai kita tidak boleh terlena. Ini saja terlambatnya sudah sebulan lebih PSBB saja repotnya setengah mati harus pakai birokrasi," ucap Pandu.