Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ingatkan soal Konflik Kepentingan, ICW: Dalih Stafsus Presiden Tak Benarkan Perbuatannya

Kompas.com - 15/04/2020, 05:54 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski telah menyampaikan permohonan maaf, Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Andi Taufan Garuda Putra dinilai tetap bersalah karena mengirimkan surat ke para camat di seluruh Indonesia.

Tindakan Andi ini dianggap bermuatan konflik kepentingan karena meminta para camat mendukung edukasi dan pendataan kebutuhan alat pelindung diri (APD) untuk melawan wabah Covid-19 yang dilakukan perusahaan pribadinya, PT Amartha Mikro Fintek (Amartha).

Surat tersebut menggunakan kop Sekretariat Kabinet dan dibuat pada 1 April 2020.

"(Andi) berdalih bahwa perbuatannya adalah akibat dari birokrasi penyaluran bantuan dan atau hibah dalam menangani Covid-19 yang buruk," kata Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (14/4/2020).

Baca juga: Jokowi Didesak Pecat Stafsus Andi Taufan karena Berpotensi Konflik Kepentingan

"Namun, hal tersebut tidak serta-merta membenarkan perbuatannya karena besarnya dugaan konflik kepentingan," kata dia. 

ICW menilai, sebagai pejabat publik, Andi tak berpegang pada prinsip etika publik.

Padahal, sudah sepatutnya etika itu dijunjung tinggi, salah satunya dengan menghindari konflik kepentingan dalam menghasilkan kebijakan.

Konflik kepentingan tidak hanya diartikan sebagai upaya mendapat keuntungan material semata, tetapi segala hal yang mengarah pada kepentingan diri, keluarga, perusahaan pribadi, hingga partai politik.

Konflik kepentingan, kata Egi, merupakan salah satu pintu masuk korupsi.

"Oleh sebab itu pejabat publik harus dapat membedakan kepentingan pribadi dan kepentingan publik," ujar dia.

Baca juga: Istana: Stafsus Presiden Andi Taufan Sudah Diberi Teguran Keras

Menurut ICW, langkah yang diambil Andi juga mengabaikan keberadaan Kementerian Dalam Negeri.

Sebab, tugas untuk melakukan korespondensi dengan seluruh camat yang berada di bawah kepala daerah seharusnya menjadi tanggung jawab instansi pimpinan Menteri Tito Karnavian itu.

Untuk itu, ICW mendesak Andi untuk meminta maaf kepada seluruh camat di Indonesia atas perbuatannya.

Tidak hanya itu, Presiden Joko Widodo juga didesak untuk mencopot Andi dari jabatannya sebagai staf khusus.

"Andi Taufan Garuda Putra harus segera mengirimkan surat permintaan maaf kepada camat di Indonesia terkait dengan langkah yang telah ia lakukan sebelumnya," kata Egi.

Sebelumnya diberitakan, Staf Khusus milenial Presiden Joko Widodo, Andi Taufan Garuda Putra menyampaikan permohonan maaf terkait keberadaan surat atas nama dirinya dengan kop Sekretariat Kabinet dan ditujukan kepada camat di seluruh Indonesia.

Baca juga: PSI: Stafsus Presiden Andi Taufan Sebaiknya Mundur

Surat itu merupakan permohonan agar para camat mendukung edukasi dan pendataan kebutuhan alat pelindung diri (APD) demi melawan wabah virus corona (Covid-19) yang dilakukan oleh perusahaan pribadi Andi, yakni PT Amartha Mikro Fintek (Amartha).

"Saya mohon maaf atas hal ini dan menarik kembali surat tersebut," kata Andi melalui keterangan tertulis, Selasa (14/4/2020).

Andi mengatakan, aktivitas perusahaan pribadinya dalam memerangi virus corona di tingkat desa itu merupakan hasil kerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

"Perlu saya sampaikan bahwa surat tersebut bersifat pemberitahuan dukungan kepada Program Desa Lawan Covid-19 yang diinisiasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi," kata dia.

Saat mengirim surat tersebut kepada semua camat di Indonesia, Andi Taufan bermaksud untuk bergerak cepat membantu mencegah dan menanggulangi Covid-19 di desa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Lemas Saat Tahu Izin Berbelit-belit untuk Gelar MotoGP di Mandalika

Jokowi Lemas Saat Tahu Izin Berbelit-belit untuk Gelar MotoGP di Mandalika

Nasional
Jokowi Singgung Ada Kementerian Matikan Perizinan Online, Berujung Ditangkap KPK

Jokowi Singgung Ada Kementerian Matikan Perizinan Online, Berujung Ditangkap KPK

Nasional
Urus Izin Event Kini Pakai Online, Luhut: Tidak Ada Lagi Keluar H-1 Sebelum Acara

Urus Izin Event Kini Pakai Online, Luhut: Tidak Ada Lagi Keluar H-1 Sebelum Acara

Nasional
Luhut Sebut Perizinan Online Bakal Diterapkan untuk Tenaga Kerja Asing

Luhut Sebut Perizinan Online Bakal Diterapkan untuk Tenaga Kerja Asing

Nasional
Kapolri Pastikan Izin Penyelenggaraan 'Event' Tak Lagi Berbelit-belit

Kapolri Pastikan Izin Penyelenggaraan "Event" Tak Lagi Berbelit-belit

Nasional
'Baju yang Dikenakan Kaesang Itu Kekecilan kalau Hanya Sebatas Cawagub'

"Baju yang Dikenakan Kaesang Itu Kekecilan kalau Hanya Sebatas Cawagub"

Nasional
Jokowi: Betapa Sangat Beratnya Jadi Penyelenggara Event di Indonesia

Jokowi: Betapa Sangat Beratnya Jadi Penyelenggara Event di Indonesia

Nasional
Panglima TNI: Perancis Jamin Kelangsungan Suku Cadang Alutsista yang Dibeli RI

Panglima TNI: Perancis Jamin Kelangsungan Suku Cadang Alutsista yang Dibeli RI

Nasional
PKS Dinilai Nekat Usung Sohibul Iman jadi Cagub Jakarta, Kalah Jauh dari Anies-Ridwan Kamil

PKS Dinilai Nekat Usung Sohibul Iman jadi Cagub Jakarta, Kalah Jauh dari Anies-Ridwan Kamil

Nasional
Jokowi Singgung Konser Taylor Swift di Singapura, Beri Contoh soal Cepatnya Perizinan 'Event'

Jokowi Singgung Konser Taylor Swift di Singapura, Beri Contoh soal Cepatnya Perizinan "Event"

Nasional
Soal Rencana Anies Tukar Pikiran dengan Prabowo, Golkar: Semua Komunikasi Itu Baik

Soal Rencana Anies Tukar Pikiran dengan Prabowo, Golkar: Semua Komunikasi Itu Baik

Nasional
PKS Tunjuk Sohibul Iman Jadi Calon Gubernur Jakarta, Golkar: Semua Partai Bisa Usung Kadernya

PKS Tunjuk Sohibul Iman Jadi Calon Gubernur Jakarta, Golkar: Semua Partai Bisa Usung Kadernya

Nasional
Kompolnas Surati Polda Sumbar, Klarifikasi Bocah 13 Tahun Tewas Diduga Dianiaya Polisi

Kompolnas Surati Polda Sumbar, Klarifikasi Bocah 13 Tahun Tewas Diduga Dianiaya Polisi

Nasional
Marshel Widianto Diusung Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel, Airin: Semua Orang Punya Hak untuk Maju

Marshel Widianto Diusung Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel, Airin: Semua Orang Punya Hak untuk Maju

Nasional
Golkar Belum Putuskan Usung Ridwan Kamil di Jakarta, Airlangga: Tergantung Survei

Golkar Belum Putuskan Usung Ridwan Kamil di Jakarta, Airlangga: Tergantung Survei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com