Kompas.com - 14/04/2020, 23:13 WIB
Warga melintas di depan spanduk bertuliskan stop mudik di Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu (8/4/2020). Polresta Kediri mengimbau masyarakat untuk tidak mudik guna menghindari penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/aww. ANTARA FOTO/Prasetia FauzaniWarga melintas di depan spanduk bertuliskan stop mudik di Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu (8/4/2020). Polresta Kediri mengimbau masyarakat untuk tidak mudik guna menghindari penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi (Balilatfo) Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Ivanovich Agusta mengatakan, para kepala desa memerlukan kebijakan yang lebih tegas dari pemerintah pusat terkait mudik Lebaran 2020.

Hal tersebut berdasarkan survei yang digelar Balilatfo Kemendes PDTT terhadap 3.931 kepala desa yang berada di 31 provinsi di Indonesia.

"Kami mencoba mendalami pendapat 89,75 persen kepala desa menyatakan tidak setuju jika warganya yang saat ini berada di kota melakukan mudik Lebaran 2020 di tengah kondisi pandemi Covid-19," ujar Agusta dalam pemaparan hasil survei yang digelar secara daring, Selasa (14/4/2020).

Baca juga: Jumlah Kasus Covid-19 Diprediksi Meningkat jika Masyarakat Tetap Mudik Lebaran

Pendapat para kepala desa yang tidak setuju warganya mudik itu mengerucut kepada dua pilihan kebijakan.

Pertama, sebanyak 49,86 persen kepala desa ingin ada imbauan pemerintah agar masyarakat tidak mudik.

Kedua, sebanyak 50,14 persen kepala desa ingin pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Terdapat pendapat yang berimbang terhadap kebijakan imbauan tidak mudik atau larangan mudik. Ini mengindikasikan masih ada keraguan kepala desa yang membutuhkan keputusan lebih tegas dari pimpinan (pemerintah pusat)," jelas Agusta.

Oleh karena itu, pihaknya menyarankan alternatif format kebijakan yang mengandung larangan sekaligus imbauan.

"Misalnya, mudik dilarang, dan kehidupan migran di kota didukung oleh pemerintah kota. Atau, kepada masyarakat yang terpaksa mudik harus punya alasan kuat, lalu lapor ke relawan desa lawan Covid-19," tutur Agusta.

Lebih lanjut, Agusta menjelaskan dalam survei ini latar belakang desa-desa yang dipimpin para kepala desa yang menjadi responden itu turut dikaji.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional
Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3T untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3T untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

Nasional
KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Nasional
OTT Bupati Musi Banyuasin, KPK Temukan Rp 1,5 Miliar dari Tas dan Rp 270 Juta dari Kantung Plastik

OTT Bupati Musi Banyuasin, KPK Temukan Rp 1,5 Miliar dari Tas dan Rp 270 Juta dari Kantung Plastik

Nasional
BEM UNJ Tolak Rencana Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa ke Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

BEM UNJ Tolak Rencana Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa ke Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Kronologi OTT Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Kronologi OTT Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Nasional
Sebaran 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Sebaran 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Bupati Musi Banyuasin Dijanjikan Uang Rp 2,6 Miliar oleh Direktur Perusahaan Pemenang Tender

Bupati Musi Banyuasin Dijanjikan Uang Rp 2,6 Miliar oleh Direktur Perusahaan Pemenang Tender

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Ada 490.512 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Oktober: Ada 490.512 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Ada 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Oktober: Ada 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 270.811 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,75 Persen

UPDATE: 270.811 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,75 Persen

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Sebaran 997 Kasus Baru Covid-19, di DKI Paling Tinggi

UPDATE 16 Oktober: Sebaran 997 Kasus Baru Covid-19, di DKI Paling Tinggi

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 29,85 Persen dari Target

UPDATE 16 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 29,85 Persen dari Target

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati Musi Banyuasin Punya Harta Rp 34 Miliar, Termasuk Aset di Australia

Jadi Tersangka, Bupati Musi Banyuasin Punya Harta Rp 34 Miliar, Termasuk Aset di Australia

Nasional
Profil Dodi Reza Alex Noerdin, Bupati Musi Banyuasin yang Susul Ayahnya Masuk Penjara

Profil Dodi Reza Alex Noerdin, Bupati Musi Banyuasin yang Susul Ayahnya Masuk Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.