Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antisipasi Puncak Pandemi Covid-19, Ketua MPR Minta Pemerintah Perbanyak Rapid Test dan PCR

Kompas.com - 14/04/2020, 22:04 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah memperbanyak pengadaan alat rapid test dan PCR (Polymerase Chain Reaction) untuk mengantisipasi puncak pandemi Covid-19 pada Mei 2020.

Bambang juga mendorong pemerintah memperbanyak pengadaan alat kesehatan dalam jumlah besar.

"Dan mendorong pemerintah perlu menambah jumlah laboratorium di Indonesia yang memiliki kemampuan melakukan tes PCR serta memasifkan pelaksanaan tes cepat atau rapid test yang dianggap dapat memetakan penyebaran Covid-19 di daerah," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Selasa (14/4/2020).

Baca juga: TNI-Polri Buat 7 Dapur Umum untuk Warga Terdampak Pandemi Covid-19

Bambang juga meminta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memperluas kapasitas tes PCR, terutama di wilayah zona merah.

Menurut Bambang, dengan banyaknya warga yang dites dengan metode PCR, pemerintah daerah dapat segera mengetahui hasil positif untuk ditindaklanjuti sesuai protokol pencegahan Covid-19.

"Dan bagi yang terbukti positif dapat segera dilakukan tindakan sesuai protokol kesehatan guna mencegah penularan virus ke orang lain," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono memprediksi puncak pandemi Covid-19 akan terjadi pada pertengahan Mei 2020.

"Pertengahan bulan Mei sudah meningkat drastis, itu hariannya ya," kata Pandu kepada Kompas.com, Selasa (14/4/2020).

"Jadi di saat itulah, kalau enggak ada mudik. Kalau ada mudik itu agak meningkat drastis lagi pas Lebaran," ujar dia.

Pandu mengatakan, pemerintah harus menekan jumlah pasien terinfeksi pada puncak pandemi. Salah satu caranya dengan memperlambat capaian puncak pandemi Covid-19.

Baca juga: Tetapkan Kebijakan Covid-19, Pemda Perlu Perhatikan Pemerintah Pusat

Menurut Pandu, pelambatan puncak pandemi jika dibarengi dengan kebijakan pencegahan yang baik, akan bisa menekan jumlah penambahan kasus di puncak masa pandemi.

Kebijakan yang dimaksud Pandu adalah melakukan tes massal dengan lebih masif dan meluas, serta pemberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan lebih baik.

"Kalau penularan menurun itu artinya yang tadinya diharapkan puncaknya bulan Mei mungkin bisa bulan Juni karena ada slowing down," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com