Mendagri: Kalau Vaksin Covid-19 Tak Ditemukan, Perlu Pakai Cara yang Lebih Keras Cegah Penularan

Kompas.com - 14/04/2020, 16:31 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat memberikan paparan dalam rapat kerja perecepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (28/2/2020). KOMPAS.com/AJI YK PUTRAMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat memberikan paparan dalam rapat kerja perecepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (28/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, berdasarkan prediksi Badan Intelijen Negara (BIN) puncak pandemi Covid-19 terjadi pada bulan Mei dan Juni 2020.

Ia mengatakan, saat ini diperlukan upaya pencegahan penularan Covid-19 dengan lebih sistematis.

"Harapan kita skenarionya segera ditemukan obat atau vaksinnya, ini nanti cepat selesai. Namun, jika tidak, maka perlu ada upaya-upaya untuk mencegah penularan dengan cara yang lebih sistematis dan mungkin dengan cara yang lebih keras. Tapi semua opsi sedang dilaksanakan," kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Selasa (14/4/2020).

Baca juga: Puncak Pandemi Covid-19 Diprediksi Terjadi pada Pertengahan Mei

Tito mengatakan, mengenai penanganan Covid-19, ia sudah menginstruksikan kepada kepala daerah untuk merealokasi anggaran dalam situasi krisis nasional ini.

Tito meminta kepala daerah fokus pada realokasi anggaran untuk bidang kesehatan hingga memperkuat pengamanan sosial.

"Memperkuat social safety net, jaringan pengamanan sosial, memberikan bantuan-bantuan pada warga baik tunai maupun non tunai, dan bagi dunia usaha, dampak ekonomi agar tidak terlalu dalam, terutama UMKM dan mikro. Inilah yang sedang dilaksanakan oleh semua daerah," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Soal Puncak Pandemi dan Gelombang Kedua Covid-19, Kemenkes: Kuncinya Disiplin Masyarakat

Lebih lanjut, Tito juga mengatakan, ia sudah melakukan konferensi video dengan KPK, BPKP, Kabareskrim Polri, hingga pihak Kejaksaan Agung terkait penanganan Covid-19 agar memahami situasi saat ini tidak seperti biasanya.

"Sehingga ini betul-betul bisa dipahami, situasi ini adalah situasi yang sangat tidak biasa, kondisi luar biasa," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Kini Bebas Zona Merah Covid-19

Indonesia Kini Bebas Zona Merah Covid-19

Nasional
Saat WHO Ingatkan Indonesia Belum Keluar dari Bahaya Covid-19

Saat WHO Ingatkan Indonesia Belum Keluar dari Bahaya Covid-19

Nasional
Jokowi: Kita Harus Berikan Harapan Pandemi Covid-19 Tertangani dengan Cepat, Adil dan Merata

Jokowi: Kita Harus Berikan Harapan Pandemi Covid-19 Tertangani dengan Cepat, Adil dan Merata

Nasional
Kemenkes: Belum Ada Negara yang Aman dari Pandemi Covid-19

Kemenkes: Belum Ada Negara yang Aman dari Pandemi Covid-19

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran yang Mubazir di Jakarta... | Jokowi: Jangan Ada yang 'Back Up' Mafia Tanah

[POPULER NASIONAL] Anggaran yang Mubazir di Jakarta... | Jokowi: Jangan Ada yang "Back Up" Mafia Tanah

Nasional
KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.