Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Uji Spesimen Covid-19 Dimasifkan dan Gandeng TNI-Polri

Kompas.com - 14/04/2020, 12:50 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta uji spesimen dan pelacakan pasien Covid-19 dilakukan lebih masif.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, melalui konferensi video, Selasa (14/4/2020).

"Pengujian sampel secara masif harus ditingkatkan, tingkatkan pengujian sampel yang masif. Harus dilakukan dengan pelacakan yang agresif serta dengan diikuti isolasi yang ketat," ujar Jokowi.

Baca juga: Pengiriman Spesimen Covid-19 dari Gorontalo Terhambat Minimnya Penerbangan ke Makassar

Ia pun meminta uji spesimen dan pelacakan pasien positif Covid-19 melibatkan TNI-Polri sehingga prosesnya semakin masif.

Jajarannya harus memanfaatkan teknologi, isalnya sensor tubuh, big data dan lainnya dalam proses pelacakan pasien Covid-19.

"Saya sampaikan benar-benar diberi perhatian tingkat pengujian sampel yang masif, pelacakan yang agresif dan isolasi yang ketat," kata Presiden Jokowi.

Baca juga: Ini 2 Alat Deteksi Corona yang Diklaim Bisa Mengetes 10.000 Spesimen Per Hari

"Dan dibutuhkan dukungan sarana prasarana medis yang memadai termasuk penggunaan teknologi. Baik yang menyangkut sensor tubuh, baik menyangkut big data, baik menyangkut IoT (Internet of Things), AI (Artificial Intelligence), semua harus kita pakai," lanjut dia.

Sebelummya, Presiden Jokowi meminta spesimen yang dites lewat polymerase chain reaction (PCR) diperbanyak.

Hal itu bertujuan untuk mengetahui jumlah riil penderita Covid-19 di Indonesia.

Instruksi tersebut disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas melalui sambungan konferensi video, Senin (13/4/2020).

Baca juga: Tangani Covid-19, Pemerintah Telah Aktifkan 60 Laboratorium untuk Periksa Spesimen

Presiden Jokowi menyatakan, saat ini jumlah spesimen yang telah dites melalui metode PCR sebanyak 26.500. Ia meminta jumlahnya terus ditingkatkan.

"Tes PCR sampai hari ini juga sudah menjangkau 26.500 tes. Ini juga lompatan yang baik, tetapi saya ingin agar setiap hari paling tidak kita bisa mengetes lebih dari 10.000 (spesimen)," kata dia.

Ia menilai pengujian 10.000 spesimen setiap harinya realistis dilakukan.

Sebab, saat ini sudah ada pengadaan 18 alat tes PCR cepat yang dilakukan Kementerian BUMN.

Baca juga: Jokowi Minta Lebih dari 10.000 Spesimen Bisa Dites PCR Setiap Hari

Masing-masing alat disebut bisa mengetes 500 spesimen.

Dengan alat yang sudah ada sebelumnya, maka Presiden Jokowi menargetkan lebih dari 10.000 spesimen bisa dites setiap harinya.

"Minggu ini saya kira 1, 2, 3 alat itu sudah bisa di-install. Sehari satu alat bisa 500 tes PCR. Berarti kalau 18 berarti per hari bisa mengetes 9.000 PCR per harinya. Ini sangat baik," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com