Kejagung-MA-Kemenkumham Sepakat Sidang Digelar Online Selama Wabah Covid-19

Kompas.com - 14/04/2020, 12:18 WIB
Sidang secara online resmi diberlakukan Kejaksaan Negeri Ambon, Senin (30/3/2020) KASIPENKUM KEJATI MALUKU, SAMY SAPULETTESidang secara online resmi diberlakukan Kejaksaan Negeri Ambon, Senin (30/3/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM sepakat menyelenggarakan sidang perkara pidana secara daring atau online selama wabah Covid-19.

Kejagung, MA, dan Kemenkumham telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama terkait hal tersebut melalui video conference, Senin (13/4/2020).

“Semua perkara harus segera diselesaikan walau di tengah wabah Covid-19. Kami sudah sepakat dan saling mendukung pelaksanaan sidang online,” kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Sunarta melalui keterangan tertulis, Selasa (14/4/2020).

Baca juga: Sepekan Digelar, Ini Sejumlah Kendala yang Ditemui Saat Sidang Online

Selain kesepakatan untuk menyelenggarakan sidang secara daring, perjanjian tersebut juga memuat 10 poin lainnya.

Misalnya, peralatan video conference untuk sidang disiapkan masing-masing pihak, serta pembiayaannya dikeluarkan masing-masing institusi.

Berdasarkan data Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Pusdaskrimti) Kejagung, lebih dari 25.000 perkara sudah disidangkan secara daring hingga Senin (13/4/2020) kemarin.

“Tepatnya sudah 25.754 perkara disidangkan oleh jaksa dari 410 Kejari dan cabang Kejari di seluruh Indonesia," ujar Kepala Pusat Daskrimti Kejagung Didik Farkhan melalui keterangan tertulis yang sama.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Otoritas Independen Diperlukan untuk Pastikan Efektivitas UU Perlindungan Data Pribadi

Otoritas Independen Diperlukan untuk Pastikan Efektivitas UU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Menilik 4 Kasus Rizieq Shihab: dari Baru Dilaporkan hingga Sudah Dilimpahkan ke Jaksa

Menilik 4 Kasus Rizieq Shihab: dari Baru Dilaporkan hingga Sudah Dilimpahkan ke Jaksa

Nasional
Presiden Jokowi: Literasi Ekonomi Syariah Indonesia Masih Rendah

Presiden Jokowi: Literasi Ekonomi Syariah Indonesia Masih Rendah

Nasional
Faskes Diminta Antisipasi Kejadian Syok Pasca-vaksinasi Covid-19

Faskes Diminta Antisipasi Kejadian Syok Pasca-vaksinasi Covid-19

Nasional
Tes Covid-19 Tak Hentikan Penularan, Tak Bisa Jadi Alasan Gelar Acara

Tes Covid-19 Tak Hentikan Penularan, Tak Bisa Jadi Alasan Gelar Acara

Nasional
Wapres: Pengelolaan Wakaf Uang Harus Profesional dan Modern

Wapres: Pengelolaan Wakaf Uang Harus Profesional dan Modern

Nasional
Presiden Jokowi Resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah

Presiden Jokowi Resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah

Nasional
Masyarakat Diimbau Tak Gelar Acara dengan Dalih Sudah Tes Covid-19

Masyarakat Diimbau Tak Gelar Acara dengan Dalih Sudah Tes Covid-19

Nasional
 Jokowi: Pemanfaatan Wakaf Jangan Hanya untuk Ibadah, tapi Juga Sosial-Ekonomi

Jokowi: Pemanfaatan Wakaf Jangan Hanya untuk Ibadah, tapi Juga Sosial-Ekonomi

Nasional
Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

Nasional
Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

Nasional
Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

Nasional
Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

Nasional
MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

Nasional
UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X