Sejumlah Daerah Belum Fokuskan Anggaran untuk Covid-19, Jokowi Minta Menteri Beri Teguran

Kompas.com - 14/04/2020, 11:20 WIB
Presiden Joko Widodo saat memberi keterangan pers terkait penanganan Covid-19, di Istana Merdeka, Selasa (24/3/2020). DOK. Biro Pers Sekretariat Presiden - Muchlis Jr Presiden Joko Widodo saat memberi keterangan pers terkait penanganan Covid-19, di Istana Merdeka, Selasa (24/3/2020).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku sudah mendapat laporan ada sejumlah pemerintah daerah yang belum melakukan realokasi anggaran untuk penanganan virus corona Covid-19.

Jokowi pun meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menegur daerah yang belum menjalankan instruksinya itu.

"Saya melihat, masih ada beberapa daerah yang APBD-nya business as usual. Saya minta Mendagri, saya minta Menkeu, agar mereka ditegur," kata Jokowi dalam rapat kabinet paripurna, Selasa (14/4/2020).

Jokowi tak menyebut satu per satu daerah yang dimaksud.

Baca juga: Presiden Jokowi Teken Keppres Tetapkan Wabah Covid-19 Bencana Nasional

Ia hanya merinci bahwa masih ada 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial bagi masyarakat.

Lalu, ada 140 daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Bahkam 34 daerah belum menyampaikan data anggaran covid-19," kata Jokowi.

Jokowi menilai, hal ini menunjukkan sejumlah pemerintah daerah masih belum memiliki respon yang tanggap dalam situasi tak normal seperti sekarang.

Padahal, kata dia, harusnya pemerintah daerah dan pusat bisa satu visi dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini.

Baca juga: Jokowi Pangkas 94 Persen Anggaran Kemenristek untuk Penanganan Covid-19

Instruksi Jokowi agar daerah melakukan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 sudah disampaikan sejak 20 Maret lalu.

Pemerintah Pusat sendiri sudah melakukan perubahan anggaran lewat

Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2020 mengenai Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2020.

Ada 20 anggaran kementerian lembaga yang dipangkas lewat aturan itu.

Sementara anggaran Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta anggaran belanja pemerintah pusat mengalami penambahan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebut Skenario Terburuk 70.000 Kasus Per Hari, Menkes: Alhamdulillah Puncaknya Itu 57.000, Sekarang Mulai Turun

Sebut Skenario Terburuk 70.000 Kasus Per Hari, Menkes: Alhamdulillah Puncaknya Itu 57.000, Sekarang Mulai Turun

Nasional
Menteri PPPA: Kesulitan Ekonomi Jadi Modus Utama Iming-iming kepada Korban TPPO

Menteri PPPA: Kesulitan Ekonomi Jadi Modus Utama Iming-iming kepada Korban TPPO

Nasional
ICW Duga Pimpinan KPK Tak Mau Tangkap Harun Masiku

ICW Duga Pimpinan KPK Tak Mau Tangkap Harun Masiku

Nasional
Mensos Risma Tekankan Pentingnya Gotong Royong dalam Penanganan Pandemi

Mensos Risma Tekankan Pentingnya Gotong Royong dalam Penanganan Pandemi

Nasional
Pinangki Tak Kunjung Dieksekusi, Anggota Komisi III Minta Kejagung Peka Tangani Kasus yang Disorot Publik

Pinangki Tak Kunjung Dieksekusi, Anggota Komisi III Minta Kejagung Peka Tangani Kasus yang Disorot Publik

Nasional
Kemenag Realokasikan Rp 1,981 Triliun untuk Penanganan Pandemi Covid-19

Kemenag Realokasikan Rp 1,981 Triliun untuk Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Covid-19 Diklaim Turun, Menkes: Presiden Ajak Kita Bersyukur tapi Tetap Waspada

Covid-19 Diklaim Turun, Menkes: Presiden Ajak Kita Bersyukur tapi Tetap Waspada

Nasional
Kemenag: Mobilitas Kiai Tinggi, Riskan Terkena Covid-19

Kemenag: Mobilitas Kiai Tinggi, Riskan Terkena Covid-19

Nasional
Sebaran Kasus Varian Alpha, Delta, dan Beta per 30 Juli, Terbanyak di DKI Jakarta

Sebaran Kasus Varian Alpha, Delta, dan Beta per 30 Juli, Terbanyak di DKI Jakarta

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Sengaja Rintangi Pencarian Harun Masiku

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Sengaja Rintangi Pencarian Harun Masiku

Nasional
Soal Nasib PPKM, Menkes: Sudah Dibahas, Keputusan Disampaikan Presiden atau Menko

Soal Nasib PPKM, Menkes: Sudah Dibahas, Keputusan Disampaikan Presiden atau Menko

Nasional
Penundaan Eksekusi Dinilai Tak Wajar, Pinangki Diistimewakan Kejaksaan?

Penundaan Eksekusi Dinilai Tak Wajar, Pinangki Diistimewakan Kejaksaan?

Nasional
Besok, Dewas KPK Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli

Besok, Dewas KPK Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli

Nasional
Menkes: Tolong, Vaksin Booster Dosis Ketiga Hanya untuk Tenaga Kesehatan

Menkes: Tolong, Vaksin Booster Dosis Ketiga Hanya untuk Tenaga Kesehatan

Nasional
Wapres: Sudah Ada 605 Kiai dan Ulama Meninggal akibat Covid-19

Wapres: Sudah Ada 605 Kiai dan Ulama Meninggal akibat Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X