PSBB di Indonesia: 10 Daerah Disetujui, 5 Ditangguhkan, 2 Daerah Akan Ajukan Permohonan

Karenanya, Dicky menyebut bahwa pemerintah pusat juga harus memberikan pemahaman yang benar tentang PSBB dan strategi apa yang harus terus dilakukan dan diutamakan.

"Contoh terbaik saat ini adalah Korea Selatan. Negara ini tidak menerapkan karantina atau isolasi total serupa lockdown. Namun berhasil menekan penyebaran dan melandaikan kurva melalui strategi cakupan tes dan pelacakan kasus yang masif dan agresif," ucap dia.

Baca juga: Ada 12 Pos Pemeriksaan di Kabupaten Bekasi untuk Awasi PSBB

Dicky mengatakan, belum adanya obat dan vaksin bagi virus corona serta fakta bahwa epidemiologi Covid-19 yang memiliki Ro atau angka reproduksi lebih dari dua menjadikan posisi PSBB dilematis atau perangkap buka tutup.

Selama seluruh populasi belum mencapai kekebalan minimal, peluang datangnya gelombang kedua dan ketiga akan tetap ada.

Gugus Tugas minta PSBB didukung

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, penerapan PSBB harus mendapat dukungan semua pihak hingga ke tingkat desa dan RT/RW.

Hal ini diungkapkan Doni seusai menerima kunjungan dari Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Komisi VIII DPR, di Graha BNPB, Jakarta, Senin (13/4/2020).

"PSBB bisa efektif terlaksana dengan baik manakala dari pusat sampai provinsi, kabupaten, kota sampai desa dan RT/RW bisa berjalan dengan sinergis," ujar Doni.

Menurut Doni, salah satu langkah pencegahan yang sedang digencarkan pemerintah adalah lewat PSBB yang diterapkan di sejumlah daerah.

Dia berharap pemerintah pusat hingga daerah punya semangat yang sama dalam melaksanakan PSBB.

"Dibutuhkan kerja sama, kebersamaan, persatuan dalam upaya mengurangi masyarakat yang terdampak Covid-19," ucap dia.

Baca juga: Wakil Ketua MPR Imbau Pemerintah Stok Pangan Atasi Pandemi Covid-19

Doni juga menuturkan, penegakkan hukum dalam PSBB menjadi pilihan terakhir.

Menurut dia, pemerintah lebih mengedepankan pendekatan teguran yang komunikatif untuk mendisiplinkan masyarakat dalam penerapan PSBB.

"Penegakkan hukum kita berharap langkah penegakkan hukum ini paling terkahir. Pendekatan kita adalah pendekatan komunikasi. Saya yakin kalau aparat penegak hukum dengan cara ini bisa meyakinkan. Rakyat kita pasti patuh karena ini untuk keselamatan diri sendiri," kata Doni.

"Sejumlah kasus di beberapa negara ada perlawanan masyarakat," ucap dia.

Ia pun meminta masyarakat meningkatkan kesadarannya untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 di masa PSBB dengan tetap berada di rumah.

Jika pun harus keluar rumah, sebisa mungkin hanya untuk memenuhi kebutuhan mendesak.

Baca juga: Karyawan Hotel di Depok Tetap Masuk Kerja Selama PSBB

Ia juga menyampaikan, dari data yang dihimpun gugus tugas, penularan terbanyak Covid-19 berasal dari orang dalam pemantauan (ODP) yang sedianya terinfeksi virus corona namun dalam keadaan sehat. Mereka bisa disebut orang tanpa gejala (OTG).

"Kehadirannya (OTG) bisa menjadi penebar maut bagi kelompok rentan, lansia, balita, dan mereka yang punya penyakit kronis jantung, diabetes, kanker, tumor, asma serta beberapa penyakit kronis lain," kata Doni.

"Kita harap agar upaya-upaya meningkatkan kesadaran ini adalah hal prioritas," ucap Doni.