Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSBB di Indonesia: 10 Daerah Disetujui, 5 Ditangguhkan, 2 Daerah Akan Ajukan Permohonan

Kompas.com - 14/04/2020, 06:17 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

Surat pengajuan itu akan dilayangkan Selasa (14/4/2020).

“Kita akan mengajukan PSBB. Rencananya, besok kita sudah mengajukan PSBB ke pemerintah pusat. Karena rencana Kota Makassar untuk memberlakukan PSBB sementara dibahas di forum Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dengan Forkopimda tentang kondisi tersebut. Keadaan sudah sangat mendesak, sehingga harus mengajukan PSBB,” kata Iqbal dalam keterangan persnya, Senin (13/4/2020).

Menurut Iqbal, pihaknya juga sudah membicarakan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentang pemberlakuan PSBB di Kota Makassar.

Pemerintah Kota Makassar telah lebih dulu membicarakan rencana PSBB dengan seluruh camat dan lurah di Kota Makassar beserta aparat kepolisian dan TNI.

“Kalau saya lihat data, hanya satu kecamatan yang bersih dari total 15 kecamatan di Kota Makassar, sedangkan 14 kecamatan telah terpapar virus Covid-19. Bahkan ada 5 kecamatan yang menjadi zona merah di Kota Makassar. Kondisi ini mendesak, karena penyebaran virus ini terjadi pada transmisi lokal,” ujar dia. 

Terkait kesiapan pemberlakuan PSBB di Kota Makassar, Iqbal mengaku sedang melakukan pendataan masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Baca juga: Kota Makassar Ajukan PSBB, Situasi Dianggap Sudah Mendesak

Permohonan PSBB juga akan diajukan oleh Wali Kota Bandung Oded M Danial.

Hal itu dilakukan karena warganya dianggap mulai mengabaikan seruan untuk tetap tinggal di rumah dalam beberapa hari terakhir.

"Yang mengajukan kita langsung ke pusat, tapi (menunggu) rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat. Diharapkan paling lambat pekan depan sudah mengajukan," ucap Oded, Senin (13/4/2020).

Meski demikian, hingga saat ini pihaknya masih menunggu rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat.

Sebab, kebijakan itu dianggap sudah masuk dalam paket rencana PSBB Bandung Raya yang meliputi Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Sumedang.

"Pengajuan menunggu dari Pak Gubernur, karena beliau juga punya kajian. Kalau saya kajiannya lokal Bandung, beliau punya untuk Bandung Raya, karena PSBB yang akan diberlakukan di Bandung Raya ada dalam koordinasi Gubernur," kata Oded.

Ia juga mengatakan, selama beberapa hari terakhir ini aktivitas masyarakat di luar rumah dianggap mulai meningkat.

Karena itu, melalui kebijakan PSBB, ia berharap dapat menertibkan warga untuk tetap berada di rumah.

"Makanya saya melihat kalau semakin hari semakin ramai, terlepas ada yang jenuh, ada kepentingan, apa pun alasannya, kalau trennya semakin ramai lagi seperti tidak ada masalah, maka saya katakan siap-siap saja. Bisa jadi PSBB segera dilakukan," kata dia.

Baca juga: Pemkot Bandung Usulkan PSBB Pekan Depan

PSBB efektif jika dilakukan secara nasional

Menanggapi bertambahnya jumlah daerah yang melakukan PSBB, Komite Ahli TB Indonesia dr Pandu Riono mengatakan, penyebaran virus corona hanya bisa diturunkan secara signifkan dengan penerapan PSBB secara nasional.

"Secara parsial kurang efektif karena kita harus mencegah penularan berjalan lebih luas," kata Pandu saat dihubungi wartawan, Senin (13/4/2020).

Senada dengan Pandu, epidemiolog Indonesia kandidat doktor dari Griffith University Australia Dicky Budiman menyebut PSBB atau karantina wilayah harus dilakukan sebagai pelengkap dari strategi utama, yaitu tes, pelacakan, perawatan, dan isolasi kontak.

"Artinya, PSBB tidak akan efektif bila strategi utama tidak dilaksanakan," kata Dicky kepada Kompas.com, Senin (13/4/2020).

Dicky juga menyoroti adanya kesalahpahaman yang menyebut bahwa telatnya penerapan karantina wilayah atau PSBB menjadi kesalahan besar di Indonesia dan Jakarta.

Padahal dalam strategi pandemi, inti atau prinsip utamanya adalah test, trace, treat dan isolate.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Nasional
Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Nasional
Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Nasional
Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Sampaikan 7 Fakta Kecurangan Pilpres di Dalam Dokumen Kesimpulan

Tim Hukum Anies-Muhaimin Sampaikan 7 Fakta Kecurangan Pilpres di Dalam Dokumen Kesimpulan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com