Tak Ada Perwakilan PKS dan Demokrat dalam Satgas Lawan Covid-19 bentukan DPR

Kompas.com - 13/04/2020, 22:30 WIB
Ilustrasi virus corona (Covid-19) SHUTTER STOCKIlustrasi virus corona (Covid-19)

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas Lawan Covid-19 yang dibentuk DPR untuk membantu pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 tidak memiliki perwakilan dari Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat.

Ketua Fraksi PPP di DPR, Arsul Sani, membenarkan soal tidak adanya perwakilan dari kedua fraksi itu dalam susunan Satgas.

"Yang jelas Satgas ini bukan alat kelengkapan DPR , jadi soal orangnya tidak terkait dengan representasi fraksi," kata Arsul ketika dihubungi wartawan, Senin (13/4/2020).

Baca juga: Percepat Tangani Corona, DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19

Arsul mengatakan, meski susunan Satgas Lawan Covid-19 sudah dibentuk, namun PKS dan Partai Demokrat dipersilakan jika ingin bergabung.

"Tapi kalau yang mau bergabung boleh siapa saja, dari fraksi mana saja," ujarnya.

Secara terpisah, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mempertanyakan, dasar pembentukan Satgas Lawan Covid-19 tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Iya (PKS) enggak masuk (Satgas), dan kita enggak tahu juga dasar pembentukannya serta mekanismenya," kata Jazuli ketika dihubungi, Senin (13/4/2020).

Baca juga: Tanpa APBN, Ini yang Akan Dilakukan Satgas Lawan Covid-19 Bentukan DPR

Kendati demikian, Jazuli mengaku tak ambil pusing dengan dibentuknya Satgas Lawan Covid-19 tanpa perwakilan PKS.

Sebab, PKS sudah mulai melakukan kegiatan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

"PKS apresiasi aja, kalau DPR ada kepedulian terhadap rakyat, karena kalau PKS sudah 2 bulan ini, potong gaji untuk bantu beli APD para medis dan bagi sembako untuk warga terutama pekerja harian," ujarnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahasiswa Aksi di Gedung KPK, Firli Bahuri Pimpin Rakor di Jambi

Mahasiswa Aksi di Gedung KPK, Firli Bahuri Pimpin Rakor di Jambi

Nasional
Sekjen Lodewijk F Paulus Dipertimbangkan Golkar Gantikan Azis Syamsuddin

Sekjen Lodewijk F Paulus Dipertimbangkan Golkar Gantikan Azis Syamsuddin

Nasional
Menkes Pastikan Venue PON di Papua Dilakukan 'Fogging' Antisipasi Malaria

Menkes Pastikan Venue PON di Papua Dilakukan "Fogging" Antisipasi Malaria

Nasional
Rapat Pelaksanaan PON XX Papua, Menko PMK Ingatkan untuk Antisipasi Kerumunan Penonton

Rapat Pelaksanaan PON XX Papua, Menko PMK Ingatkan untuk Antisipasi Kerumunan Penonton

Nasional
Pemerintah Siapkan Opsi Selain PeduliLindungi, Ketua DPR: Urgen untuk Jamin Hak Warga

Pemerintah Siapkan Opsi Selain PeduliLindungi, Ketua DPR: Urgen untuk Jamin Hak Warga

Nasional
Geledah 3 Lokasi di Probolinggo, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Geledah 3 Lokasi di Probolinggo, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Nasional
Menkes: Vaksinasi Dosis Pertama di 5 Kota Penyelenggara PON XX Capai 62,7 Persen

Menkes: Vaksinasi Dosis Pertama di 5 Kota Penyelenggara PON XX Capai 62,7 Persen

Nasional
Demo Mahasiswa Depan KPK, Polisi Siapkan Tes Covid-19 Antigen untuk Periksa secara Acak

Demo Mahasiswa Depan KPK, Polisi Siapkan Tes Covid-19 Antigen untuk Periksa secara Acak

Nasional
Uji Materi UU KY, Ahli Sebut Pembentuk UU Berwenang Atur Rekrutmen Hakim

Uji Materi UU KY, Ahli Sebut Pembentuk UU Berwenang Atur Rekrutmen Hakim

Nasional
Moeldoko: Tidak Boleh Ada Lagi Pungli dan Perizinan yang Berbelit-belit

Moeldoko: Tidak Boleh Ada Lagi Pungli dan Perizinan yang Berbelit-belit

Nasional
Menaker: Nilai Bantuan Subsidi Upah Rp 1 Juta, Tak Ada Potongan Apa Pun

Menaker: Nilai Bantuan Subsidi Upah Rp 1 Juta, Tak Ada Potongan Apa Pun

Nasional
Publik Dinilai Perlu Menghukum Parpol yang Kadernya Korupsi

Publik Dinilai Perlu Menghukum Parpol yang Kadernya Korupsi

Nasional
IDAI Dorong Vaksinasi Covid-19 untuk Anak di Bawah 12 Tahun Segera Dilakukan

IDAI Dorong Vaksinasi Covid-19 untuk Anak di Bawah 12 Tahun Segera Dilakukan

Nasional
Antisipasi Demo Mahasiswa di Gedung KPK, Polisi Perketat Pengamanan

Antisipasi Demo Mahasiswa di Gedung KPK, Polisi Perketat Pengamanan

Nasional
Pimpinan DPR Tentukan Plt Pengganti Azis Syamsuddin pada Senin Ini

Pimpinan DPR Tentukan Plt Pengganti Azis Syamsuddin pada Senin Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.