Tak Ada Perwakilan PKS dan Demokrat dalam Satgas Lawan Covid-19 bentukan DPR

Kompas.com - 13/04/2020, 22:30 WIB
Ilustrasi virus corona (Covid-19) SHUTTER STOCKIlustrasi virus corona (Covid-19)

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas Lawan Covid-19 yang dibentuk DPR untuk membantu pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 tidak memiliki perwakilan dari Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat.

Ketua Fraksi PPP di DPR, Arsul Sani, membenarkan soal tidak adanya perwakilan dari kedua fraksi itu dalam susunan Satgas.

"Yang jelas Satgas ini bukan alat kelengkapan DPR , jadi soal orangnya tidak terkait dengan representasi fraksi," kata Arsul ketika dihubungi wartawan, Senin (13/4/2020).

Baca juga: Percepat Tangani Corona, DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19

Arsul mengatakan, meski susunan Satgas Lawan Covid-19 sudah dibentuk, namun PKS dan Partai Demokrat dipersilakan jika ingin bergabung.

"Tapi kalau yang mau bergabung boleh siapa saja, dari fraksi mana saja," ujarnya.

Secara terpisah, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mempertanyakan, dasar pembentukan Satgas Lawan Covid-19 tersebut.

"Iya (PKS) enggak masuk (Satgas), dan kita enggak tahu juga dasar pembentukannya serta mekanismenya," kata Jazuli ketika dihubungi, Senin (13/4/2020).

Baca juga: Tanpa APBN, Ini yang Akan Dilakukan Satgas Lawan Covid-19 Bentukan DPR

Kendati demikian, Jazuli mengaku tak ambil pusing dengan dibentuknya Satgas Lawan Covid-19 tanpa perwakilan PKS.

Sebab, PKS sudah mulai melakukan kegiatan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

"PKS apresiasi aja, kalau DPR ada kepedulian terhadap rakyat, karena kalau PKS sudah 2 bulan ini, potong gaji untuk bantu beli APD para medis dan bagi sembako untuk warga terutama pekerja harian," ujarnya.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Nasional
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X