Kementerian PUPR Siapkan Program Padat Karya bagi Pekerja Migran dari Malaysia

Kompas.com - 13/04/2020, 18:55 WIB
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam Konsultasi Regional (Konreg) PUPR 2020 di Manado, Senin (2/3/2020). Dokumentasi Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPRMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam Konsultasi Regional (Konreg) PUPR 2020 di Manado, Senin (2/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menyiapkan program padat karya bagi para pekerja migran yang baru dipulangkan dari Malaysia.

Para pekerja migran tersebut terpaksa harus kembali ke Tanah Air setelah Malaysia menetapkan status lockdown untuk negaranya dalam menangani Covid-19.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya sudah bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemnelu) untuk menyiapkan hal tersebut.

"Pekerja migran yang pulang dari Malaysia, kami identifikasi dari mana asalnya, kami siapkan program padat karya," ujar Basuki dalam konferensi pers di BNPB, Senin (13/4/2020).

Baca juga: Perjuangan TKI Ilegal Menyambung Hidup saat Lockdown di Malaysia, Berutang hingga Terpaksa Makan Tikus

Dengan demikian, kata dia, nantinya para pekerja migran yang sudah kembali ke daerahnya, bisa mulai bekerja di program padat karya setelah menyelesaikan isolasi mandiri.

"Nanti mereka di desa setelah isolasi mandiri bisa bekerja di padat karya yang sudah kami siapkan," kata dia.

Adapun Kementerian PUPR merealokasi dan refocusing anggaran mereka tahun 2020 sebesar Rp 36,19 triliun dari total Rp 120 triliun.

Basuki mengatakan, pelaksanaan program padat karya tunai akan menyasar masyarakat yang berada di pedesaan.

"Kami ingin melaksanakan, mempercepat padat karya tunai, yaitu memberikan pekerjaan yang low teknologi, tidak menggunakan teknologi tapi padat karya di pedesaan-pedesaan," kata dia.

Baca juga: KJRI Bantah Ribuan TKI Tertahan di Johor karena Lockdown di Malaysia

Ia mengatakan, program tersebut ditujukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat di pedesaan dengan mendistribusikan uang pembangunan ke desa-desa.

Beberapa programnya antara lain irigasi kecil, pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW) yang terbagi atas pembangunan jalan-jalan produksi persawahan, rumah swadaya, sanitasi sistem berbasis masyarakat (SANIMAS), serta program kota tanpa kumuh (KOTAKU).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Belum Ada Penelitan Tunjukkan Virus Corona B.1.1.7 Lebih Mematikan

Jokowi: Belum Ada Penelitan Tunjukkan Virus Corona B.1.1.7 Lebih Mematikan

Nasional
Jokowi: Indonesia Telah Memiliki 38 Juta Dosis Vaksin Covid-19

Jokowi: Indonesia Telah Memiliki 38 Juta Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
VIDEO: Cerita Pasien 01 Covid-19 Sita Tyasutami soal Penyakit dan Stigma yang Dialaminya

VIDEO: Cerita Pasien 01 Covid-19 Sita Tyasutami soal Penyakit dan Stigma yang Dialaminya

Nasional
Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Nasional
ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

Nasional
Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Nasional
KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

Nasional
KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

Nasional
Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Nasional
Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Nasional
Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Nasional
ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Nasional
Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X