Kementerian PUPR Siapkan Program Padat Karya bagi Pekerja Migran dari Malaysia

Kompas.com - 13/04/2020, 18:55 WIB
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam Konsultasi Regional (Konreg) PUPR 2020 di Manado, Senin (2/3/2020). Dokumentasi Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPRMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam Konsultasi Regional (Konreg) PUPR 2020 di Manado, Senin (2/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menyiapkan program padat karya bagi para pekerja migran yang baru dipulangkan dari Malaysia.

Para pekerja migran tersebut terpaksa harus kembali ke Tanah Air setelah Malaysia menetapkan status lockdown untuk negaranya dalam menangani Covid-19.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya sudah bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemnelu) untuk menyiapkan hal tersebut.

"Pekerja migran yang pulang dari Malaysia, kami identifikasi dari mana asalnya, kami siapkan program padat karya," ujar Basuki dalam konferensi pers di BNPB, Senin (13/4/2020).

Baca juga: Perjuangan TKI Ilegal Menyambung Hidup saat Lockdown di Malaysia, Berutang hingga Terpaksa Makan Tikus

Dengan demikian, kata dia, nantinya para pekerja migran yang sudah kembali ke daerahnya, bisa mulai bekerja di program padat karya setelah menyelesaikan isolasi mandiri.

"Nanti mereka di desa setelah isolasi mandiri bisa bekerja di padat karya yang sudah kami siapkan," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun Kementerian PUPR merealokasi dan refocusing anggaran mereka tahun 2020 sebesar Rp 36,19 triliun dari total Rp 120 triliun.

Basuki mengatakan, pelaksanaan program padat karya tunai akan menyasar masyarakat yang berada di pedesaan.

"Kami ingin melaksanakan, mempercepat padat karya tunai, yaitu memberikan pekerjaan yang low teknologi, tidak menggunakan teknologi tapi padat karya di pedesaan-pedesaan," kata dia.

Baca juga: KJRI Bantah Ribuan TKI Tertahan di Johor karena Lockdown di Malaysia

Ia mengatakan, program tersebut ditujukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat di pedesaan dengan mendistribusikan uang pembangunan ke desa-desa.

Beberapa programnya antara lain irigasi kecil, pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW) yang terbagi atas pembangunan jalan-jalan produksi persawahan, rumah swadaya, sanitasi sistem berbasis masyarakat (SANIMAS), serta program kota tanpa kumuh (KOTAKU).



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ahli Sebut Masyarakat Belum Perlu Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga, Nakes Saja

Ahli Sebut Masyarakat Belum Perlu Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga, Nakes Saja

Nasional
Antibodi Vaksin Sinovac Memang Turun Setelah 6 Bulan, tapi Masih Cukup Lawan Virus Corona

Antibodi Vaksin Sinovac Memang Turun Setelah 6 Bulan, tapi Masih Cukup Lawan Virus Corona

Nasional
Viral Foto Vaksin Dosis Ketiga untuk Influencer, Satgas Covid-19: 'Booster' Vaksin Hanya bagi Nakes

Viral Foto Vaksin Dosis Ketiga untuk Influencer, Satgas Covid-19: "Booster" Vaksin Hanya bagi Nakes

Nasional
Banding Ditolak, Ini Jawaban Kuasa Hukum Napoleon Bonaparte soal Lanjut Kasasi

Banding Ditolak, Ini Jawaban Kuasa Hukum Napoleon Bonaparte soal Lanjut Kasasi

Nasional
KPK Eksekusi Eks Kadis PUPR Lampung Selatan Hermansyah Hamidi ke Rutan Klas IA Bandar Lampung

KPK Eksekusi Eks Kadis PUPR Lampung Selatan Hermansyah Hamidi ke Rutan Klas IA Bandar Lampung

Nasional
Skoliosis Dapat Disembuhkan dengan Penanganan Tepat, Ini Penjelasannya

Skoliosis Dapat Disembuhkan dengan Penanganan Tepat, Ini Penjelasannya

Nasional
YLBHI: Ada 202 Kasus Pelanggaran HAM Kepolisian Sepanjang 2019-2021

YLBHI: Ada 202 Kasus Pelanggaran HAM Kepolisian Sepanjang 2019-2021

Nasional
Satgas: Tes Antigen sebagai Diagnosis Covid-19 Hanya jika Alat Diagnostik Terbatas

Satgas: Tes Antigen sebagai Diagnosis Covid-19 Hanya jika Alat Diagnostik Terbatas

Nasional
Tolak Fasilitas Isoman di Hotel, Politisi Demokrat: Anggota DPR Mampu Bayar Sendiri

Tolak Fasilitas Isoman di Hotel, Politisi Demokrat: Anggota DPR Mampu Bayar Sendiri

Nasional
Matakin Ingatkan Pemerintah Agar Tak Ada Penyelewengan Bansos Covid-19

Matakin Ingatkan Pemerintah Agar Tak Ada Penyelewengan Bansos Covid-19

Nasional
Anggota Komisi I Sebut Ada Sejumlah Kesalahan yang Dilakukan 2 Oknum TNI AU Terkait Kekerasan di Papua

Anggota Komisi I Sebut Ada Sejumlah Kesalahan yang Dilakukan 2 Oknum TNI AU Terkait Kekerasan di Papua

Nasional
Masih Terjadi Peningkatan Kematian, Satgas Covid-19 Minta Pemda dan Masyarakat Lakukan Ini

Masih Terjadi Peningkatan Kematian, Satgas Covid-19 Minta Pemda dan Masyarakat Lakukan Ini

Nasional
Satgas Minta Pasien Covid-19 Manfaatkan Tempat Isolasi Terpusat jika Tak Bisa Mandiri

Satgas Minta Pasien Covid-19 Manfaatkan Tempat Isolasi Terpusat jika Tak Bisa Mandiri

Nasional
UPDATE 29 Juli: Sebaran 43.479 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE 29 Juli: Sebaran 43.479 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
UPDATE: 19,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 19,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X