Kompas.com - 13/04/2020, 17:51 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah menerima donasi untuk penanganan Covid-19 dengan nilai total lebih dari Rp 196 miliar hingga Senin (13/4/2020).

Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Indonesia yang berpartisipasi dalam kegiatan donasi tersebut.

"Donasi masyarakat luar biasa dan kami mengapresiasinya, karena sudah lebih dari Rp 196 miliar telah diterima. Terima kasih masyarakat iIndonesia, dimana pun saudara-saudara berada," kata Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Senin (13/4/2020).

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Soroti Buruknya Komunikasi Pemerintah Tangani Covid-19

Dia menyatakan, donasi dari masyarakat itu menunjukkan nilai-nilai gotong royong yang begitu lekat dengan kehidupan bangsa.

Menurut Yuri, sikap gotong royong ini harus terus dijaga dan diperkuat selama menghadapi pandemi virus corona.

"Anda telah menunjukkan kepada dunia, bahwa gotong royong adalah nilai utama budaya kita. Ini yang akan kita terus pertahankan, karena sifat gotong royong ini yang sedang diuji," tuturnya.

Selanjutnya, ia melaporkan bahwa pemerintah telah mengadakan lebih dari 800 ribu alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan.

Yuri menyebutkan APD yang diadakan dan didistribusikan pemerintah merupakan produk kesehatan dengan kualitas terbaik.

"Inilah kesungguhan pemerintah agar semuanya bisa bekerja profesional dan lebih tenang," ujar Yuri.

Kemudian, hingga saat ini, tercatat setidaknya ada 20 ribu relawan medis dan nonmedis yang telah mendaftarkan diri sebagai bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

Nasional
Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

Nasional
Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

Nasional
Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

Nasional
Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

Nasional
BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

Nasional
BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

Nasional
Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

Nasional
Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Nasional
Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal 'Timing'

Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal "Timing"

Nasional
Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

Nasional
Vaksinasi Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Masuk Mal, Pemerintah Diharap Konsisten

Vaksinasi Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Masuk Mal, Pemerintah Diharap Konsisten

Nasional
Sidang Etik Ditunda Gara-gara Lili Mangkir, Dewas KPK Jadwalkan Ulang pada 11 Juli

Sidang Etik Ditunda Gara-gara Lili Mangkir, Dewas KPK Jadwalkan Ulang pada 11 Juli

Nasional
Cuaca Panas Jelang Wukuf, Jemaah Haji Indonesia Diminta Jaga Kondisi Kulit

Cuaca Panas Jelang Wukuf, Jemaah Haji Indonesia Diminta Jaga Kondisi Kulit

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.