Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi I Minta TNI-Polri Usut Akar Masalah Bentrokan di Papua

Kompas.com - 13/04/2020, 16:08 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Sukamta, mendesak pimpinan TNI dan Polri segera mengusut dan menuntaskan masalah yang memicu bentrokan anggota TNI-Polri di Kabupaten Membramo Raya, Papua, Minggu (12/4/2020).

"Kami berharap pimpinan TNI, pimpinan Polri, dan pemerintah bisa segera menemukan akar persoalannya dengan jelas dan bekerja serius menghilangkannya," kata Sukamta, Senin (13/4/2020).

Menurut Sukamta, persoalan yang memantik bentrokan tersebut terbilang sepele.

Baca juga: Sempat Bentrok hingga Jatuh Korban Jiwa, TNI-Polri Tetap Bersatu Jaga Keamanan Papua

Ia heran mengapa personel TNI dan Polri begitu mudah terprovokasi, meski sudah dibina dengan baik.

"Selama ini pembinaan yang dilakukan oleh Panglima TNI dan Kapolri sudah bagus, tetapi ternyata masih saja terjadi (bentrokan)," kata dia.

"Apalagi kalau dilihat pencetusnya hal yang sepele sekali. Sangat tidak masuk akal. Jangan-jangan itu hanya menjadi pencetus, sedangkan masalah sebenarnya kita belum tahu," imbuh Sukamta.

Karena itu Sukamta menyatakan bahwa dirinya menyesalkan insiden bentrokan di Papua itu dan berharap persoalan sebenarnya dapat diketahui.

"Kami menyesalkan dengan masih terjadinya insiden bentrokan antara anggota TNI dan Polri," ucapnya.

Atas insiden pada Minggu (12/4/2020) pagi itu, pimpinan TNI-Polri di wilayah tersebut langsung mengambil tindakan tegas.

Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw langsung menginstruksikan agar senjata yang dibawa para anggotanya ditarik.

Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya serangan balasan dari rekan-rekan korban.

“Semua yang memegang senjata kami tarik, dan kami amankan agar tidak ada aksi balasan," kata Paulus, di Base Ops Lanud Silas Papare, Minggu.

Pihaknya pun terus berupaya menenangkan anggotanya. Seluruh anggota diminta tetap berada di dalam markas komando.

"Kami akan konsolidasi untuk menenangkan semua anggota kami, prajurit kami, terutama perwira di lapangan untuk bisa menenangankan semuanya dan tidak keluar dari komando,” kata dia.

Baca juga: Cegah Bentrok TNI-Polri di Papua Terulang, Komunikasi Pimpinan Anak Buah Diperlukan

Sementara itu, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen Herman Asaribab mengaku telah menerjunkan tim investigasi kepada jajarannya. Dia siap memberikan sanksi jika anggotanya terbukti bersalah.

"Apa-apa yang sudah terjadi di lapangan karena ini miss komunikasi, tetapi bukan berarti selesai. Tindakan hukum tetap berjalan untuk kita menegakkan sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Herman, Minggu (12/4/2020).

Pangdam juga menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya tiga polisi.

"Saya mewakili seluruh prajurit di Kodam XVII/Cenderawasih ikut berdukacita bagi saudara-saudara kita yang sudah mendahului, dan bagi keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, keikhlasan dan kesabaran," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com