Menkes Tangguhkan PSBB yang Diajukan Sorong, Palangkaraya, dan Rote Ndao

Kompas.com - 13/04/2020, 12:50 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan menolak penerapan Pembatas Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diajukan oleh tiga daerah.

Adapun tiga daerah itu yakni Kota Sorong di Papua Barat, Kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Rote Ndao di Nusa Tenggara Timur.

Penolakan itu disampaikan lewat tiga surat keputusan yang ditandatangani Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan dikirimkan ke masing-masing kepala daerah, pada Minggu (12/4/2020) kemarin.

Baca juga: Kemenkes Setujui PSBB di Pekanbaru

Salinan ketiga surat tersebut diterima kompas.com dari Kepala Bidang Humas Kemenkes Busroni pada hari ini, Senin (13/4/2020).

Dalam surat itu, Terawan menjelaskan belum bisa mengabulkan PSBB berdasarkan hasil kajian epidemiologis dan aspek lainnya, serta memperhatikan pertimbangan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Dalam surat juga dijelaskan, daerah harus memenuhi sejumlah kriteria untuk ditetapkan PSBB.

Salah satunya jumlah kasus dan atau jumlah kematian yang meningkat dan menyebar secara signifikan.

Baca juga: Ini 9 Daerah yang Tetapkan Status PSBB Setelah Disetujui Menkes

Disebutkan juga bahwa daerah yang memenuhi kriteria PSBB harus siap dalam aspek sosial, ekonomi, serta aspek lainnya.

Dalam surat tersebut, Menkes Terawan juga meminta ketiga daerah tersebut untuk tetap terus melakukan upaya penanggulangan COVID-19 dengan berpedoman pada protokol dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan penolakan PSBB di tiga daerah ini, maka sampai sekarang baru ada 10 daerah yang juga telah disetujui melakukan PSBB.

Sepuluh daerah itu yakni DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, dan Pekanbaru.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Komisi I: Butuh Investasi Besar untuk Remajakan Alutsista

Anggota Komisi I: Butuh Investasi Besar untuk Remajakan Alutsista

Nasional
Tak Ada Lonjakan Kasus 20 Hari Usai Lebaran, Covid-19 Terkendali?

Tak Ada Lonjakan Kasus 20 Hari Usai Lebaran, Covid-19 Terkendali?

Nasional
Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat 'Restorative Justice'

Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat "Restorative Justice"

Nasional
Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah Belah

Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah Belah

Nasional
Jokowi Disebut Berpotensi Jadi 'King Maker' pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

Jokowi Disebut Berpotensi Jadi "King Maker" pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

Nasional
DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode 'Omnibus Law'

DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode "Omnibus Law"

Nasional
45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

Nasional
'Exercise' Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

"Exercise" Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

Nasional
Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

Nasional
66 Anggota Dewan Hadir Langsung Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU PPP

66 Anggota Dewan Hadir Langsung Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU PPP

Nasional
Gus Yahya Tegaskan Tak Pernah Keluarkan Pernyataan Negatif ke PKB

Gus Yahya Tegaskan Tak Pernah Keluarkan Pernyataan Negatif ke PKB

Nasional
Siapkan Pengamanan Pemilu Serentak 2024, Polri Gelar Operasi Mantap Brata

Siapkan Pengamanan Pemilu Serentak 2024, Polri Gelar Operasi Mantap Brata

Nasional
PPKM di Luar Jawa-Bali, Kantor Sektor Non-esensial Bisa WFO Mulai dari 50-100 Persen

PPKM di Luar Jawa-Bali, Kantor Sektor Non-esensial Bisa WFO Mulai dari 50-100 Persen

Nasional
Korlantas Sebut ETLE Mobile Digunakan Petugas yang Punya Otoritas Khusus

Korlantas Sebut ETLE Mobile Digunakan Petugas yang Punya Otoritas Khusus

Nasional
KPK Beri Pembekalan Antikorupsi untuk Menteri LHK dan Jajarannya

KPK Beri Pembekalan Antikorupsi untuk Menteri LHK dan Jajarannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.