Kompas.com - 13/04/2020, 11:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi PPP di DPR, Achmad Baidowi mengatakan, polemik mengenai Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Covid-19 memperlihatkan lemahnya koordinasi antar-instansi pemerintah.

Polemik terjadi karena tafsir Kementerian Perhubungan atas Permenhub 18 dinilai bertentangan dengan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), terutama soal aturan boleh atau tidaknya ojek online mengambil penumpang.

Kemenhub menyatakan bahwa Permenhub 18 membuat angkutan berbasis aplikasi itu bisa mengambil penumpang, sedangan Permenkes menyatakan hanya boleh untuk angkutan barang.

"Hal ini menunjukkan lemahnya aspek komunikasi dan koordinasi antar-instansi di pemerintahan dalam penerapan PSBB, sehingga menghasilkan kebijakan berbeda," kata Baidowi dalam keterangan tertulis, Senin (13/4/2020).

Baca juga: Mencermati 3 Aturan Terkait Sepeda Motor dan Ojek Online Saat Wabah Covid-19...

Baidowi mengatakan, perbedaan peraturan tersebut merugikan ojek online yang tidak memiliki kejelasan apakah dibolehkan membawa penumpang.

"Hal seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi. Gara- gara keputusan yang berbeda tersebut, maka para ojek dirugikan. Di satu sisi dilarang, namun di sisi lain diperbolehkan," ujarnya.

Baidowi menyoroti Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 Pasal 11 Ayat 1 huruf c yang melarang sepeda motor berbasis aplikasi mengangkut penumpang.

Namun, pada pasal yang sama huruf d sepeda motor secara umum diperbolehkan mengangkut penumpang dengan ketentuan memenuhi protokol kesehatan.

Baca juga: Layanan Ojek Motor Belum Bisa Diakses Melalui Aplikasi

Ia menilai, terdapat ambiguitas dalam Pasal 11 Ayat 1 huruf d tersebut. Sebab, dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 prinsip PSBB adalah dengan pembatasan jumlah penumpang dengan semangat physical distancing.

"Maka, jika pemotor diperbolehkan mengangkut penumpang tentu tidak memenuhi ketentuan physical distancing," ucapnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR ini mengatakan, Permenhub tersebut akan sulit diimplementasikan di lapangan.

"Terlihat ketentuan tersebut lebih bernuansa ekonomi-politik. Padahal, pemerintah sudah menyiapkan paket stimulus Rp 405,1 triliun, dari jumlah tersebut sebagian bisa digunakan sebagian untuk membantu para pengemudi ojek online," ujar dia.

Baca juga: Ojek Online Sudah Boleh Angkut Penumpang, Grab Masih Tunggu Aturannya Resmi

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi memperbolehkan ojek online mengangkut penumpang di wilayah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona (Covid-19).

Permenhub tersebut ditandatangani Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan

Pada Pasal 11 huruf (c) aturan itu, awalnya menyebutkan bahwa sepeda motor berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang.

Baca juga: Cerita Ojek Online Beralih Jadi Pembuat Masker karena Pandemi Covid-19

Namun, pada huruf (d) dijelaskan bahwa sepeda motor dengan tujuan tertentu tetap dapat mengangkut penumpang, asalkan memenuhi sejumlah syarat:

1. aktivitas lain yang diperbolehkan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar;

2. melakukan disinfeksi kendaraan dan perlengkapansebelum dan setelah selesai digunakan; 3. menggunakan masker dan sarung tangan;

4. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit

Baca juga: Kemenhub Izinkan Ojek Online Angkut Penumpang dengan Beberapa Syarat

Sementara itu, dalam Peraturan Menkes Nomor 9 Tahun 2020, aturan mengenai sepeda motor berbasis aplikasi diatur bahwa: Layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang.

Sedangkan, tidak dijelaskan secara spesifik mengenai pembatasan penumpang untuk kendaraan roda dua.

Aturan itu hanya berisi ketentuan umum bahwa transportasi yang mengangkut penumpang harus ada pembatasan dengan memperhatikan jumlah penumpang dan jarak antar-penumpang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kantor DPW di Aceh Dilempari Telur Busuk, Partai Nasdem: Ini Ujian

Kantor DPW di Aceh Dilempari Telur Busuk, Partai Nasdem: Ini Ujian

Nasional
Update 3 Desember: Kasus Covid-19 Bertambah 3.655 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.677.655

Update 3 Desember: Kasus Covid-19 Bertambah 3.655 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.677.655

Nasional
Jokowi: Ada Negara Maju yang Tak Ingin Melihat Negara Berkembang Jadi Maju

Jokowi: Ada Negara Maju yang Tak Ingin Melihat Negara Berkembang Jadi Maju

Nasional
1 Warga Luka Ringan imbas Gempa Garut

1 Warga Luka Ringan imbas Gempa Garut

Nasional
KSP Sebut Inflasi Pangan Terus Menurun Sejak Juli

KSP Sebut Inflasi Pangan Terus Menurun Sejak Juli

Nasional
Penghina Pemerintah dan Lembaga Negara Tak Melulu Langsung Dipenjara

Penghina Pemerintah dan Lembaga Negara Tak Melulu Langsung Dipenjara

Nasional
Kalah Gugatan Nikel di WTO, Mendag Pastikan Indonesia Banding

Kalah Gugatan Nikel di WTO, Mendag Pastikan Indonesia Banding

Nasional
Elektabilitas Anies Salip Prabowo, Nasdem: Rakyat Ingin Presiden Baru yang Berbeda

Elektabilitas Anies Salip Prabowo, Nasdem: Rakyat Ingin Presiden Baru yang Berbeda

Nasional
Gempa di Garut, BMKG Imbau Warga Hindari Bangunan Rumah Retak

Gempa di Garut, BMKG Imbau Warga Hindari Bangunan Rumah Retak

Nasional
Gempa Bumi di Garut, BMKG: Aktivitas Gempa Menengah, dari Aktivitas Lempeng Indo-Australia

Gempa Bumi di Garut, BMKG: Aktivitas Gempa Menengah, dari Aktivitas Lempeng Indo-Australia

Nasional
Jokowi Minta Guru Perhatikan 3 Hal ini Saat Mendidik Siswa

Jokowi Minta Guru Perhatikan 3 Hal ini Saat Mendidik Siswa

Nasional
Minta Kader Tunggu Keputusan Mega soal Capres-Cawapres, Hasto: Sambil Menunggu, Satukan Diri dengan Kekuatan Rakyat

Minta Kader Tunggu Keputusan Mega soal Capres-Cawapres, Hasto: Sambil Menunggu, Satukan Diri dengan Kekuatan Rakyat

Nasional
Update Gempa Cianjur: Jumlah Rumah Rusak Kini Capai 35.601 Unit, yang Rusak Berat Ada 7.818

Update Gempa Cianjur: Jumlah Rumah Rusak Kini Capai 35.601 Unit, yang Rusak Berat Ada 7.818

Nasional
PDI-P: Menggerakkan Ekonomi Rakyat Jauh Lebih Penting daripada Memanaskan Politik Nasional

PDI-P: Menggerakkan Ekonomi Rakyat Jauh Lebih Penting daripada Memanaskan Politik Nasional

Nasional
Megawati Minta Kadernya Tak Lupa Pada Rakyat saat Menjabat

Megawati Minta Kadernya Tak Lupa Pada Rakyat saat Menjabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.