Klarifikasi FAO Terkait Artikel Data Pasien Covid-19 Berdasarkan Pendapatan

Kompas.com - 11/04/2020, 16:46 WIB
Ilustrasi virus corona, Covid-19 Ilustrasi virus corona, Covid-19
Penulis Bayu Galih
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Redaksi Kompas.com mengklarifikasi artikel yang sebelumnya ditulis dengan judul " FAO Catat Pasien Covid-19 Didominasi Masyarakat Kelas Menengah Atas".

Artikel itu merupakan informasi yang bersumber dari data milik World Food Programme ( WFP), dan bukan bersumber dari FAO.

Adapun, FAO sebagai Badan Pangan Dunia merupakan lembaga independen yang berbeda dengan WFP.

Keduanya berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sama-sama berkantor pusat di Roma.

"FAO (Food and Agriculture Organization) dan WFP (World Food Program) adalah dua badan PBB yang independen satu dan lainnya. WFP mempunyai mandat dan otoritas berbeda dengan FAO," demikian klarifikasi yang disampaikan FAO pada Sabtu (11/4/2020).

Sebagai penjelasan redaksi, informasi mengenai klasifikasi pengidap Covid-19 berdasarkan kelas pendapatan merupakan data yang diunggah WFP dalam situs resmi mereka, yaitu https://hungermap.wfp.org/.

Dengan demikian, data itu bersumber dari WFP dan bukan dari FAO seperti yang ditulis dalam artikel sebelumnya.

"FAO baik Kantor Pusat di Roma dan Kantor Perwakilan Indonesia tidak pernah mengeluarkan laporan data mengenai dampak virus corona seperti yang diberitakan dalam artikel," tulis FAO.

Redaksi telah mengubah judul dan sejumlah isi di dalam artikel berikut: Data WFP Sebut Pasien Covid-19 Didominasi Masyarakat Kelas Menengah Atas

Berikut klarifikasi utuh FAO sekaligus hak jawab terkait koreksi berita mereka:

Berkaitan dengan berita elektronik yang berjudul "FAO Catat Pasien Covid-19 Didominasi Masyarakat Kelas Menengah Atas" diterbitkan tanggal 10 April 2020, dengan ini FAO Indonesia menegaskan bahwa berita itu tidak benar dengan alasan:

1. FAO baik Kantor Pusat di Roma dan Kantor Perwakilan Indonesia tidak pernah mengeluarkan laporan data mengenai dampak virus corona seperti yang diberitakan dalam artikel tersebut.

2. FAO (Food and Agriculture Organization) dan WFP (World Food Program) adalah dua badan PBB yang independen satu dan lainnya. WFP mempunyai mandat dan otoritas berbeda dengan FAO.

3. FAO meminta redaksi Kompas.com untuk mencabut pemberitaan tersebut dan memuat ralat dan klarifikasi kami.

4.. FAO adalah Badan Pangan dan Pertanian PBB yang berfokus pada peningkatan kapasitas petani, nelayan, pembudidaya dan peternak di dunia dan memberikan advokasi kebijakan pembangunan pertanian. Di Indonesia, FAO bermitra secara teknis terutama dengan Kementrian Pertanian, Kementrian Kelautan dan Perikananan, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun Kementerian Perencanaan Pembangunan (Bappenas). FAO telah memiliki kantor perwakilan di Indonesia sejak tahun 1978 dan telah menjalankan lebih 650 program dan proyek di Indonesia sampai hari ini.

Demikian surat pernyataan klarifikasi ini dibuat dengan penuh tanggung jawab.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Nasional
Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Nasional
Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Nasional
ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Nasional
Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Nasional
Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Nasional
Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Nasional
Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Nasional
Marzuki Alie Akan Hadir di KLB Demokrat, Minta Keanggotaannya Dipulihkan

Marzuki Alie Akan Hadir di KLB Demokrat, Minta Keanggotaannya Dipulihkan

Nasional
Geledah Apartemen Jimmy Sutopo, Kejagung Temukan 36 Lukisan Berlapis Emas

Geledah Apartemen Jimmy Sutopo, Kejagung Temukan 36 Lukisan Berlapis Emas

Nasional
Diundang ke KLB Demokrat, Marzuki Alie: Saya Sudah Dipecat, Tentu Harus Hadir

Diundang ke KLB Demokrat, Marzuki Alie: Saya Sudah Dipecat, Tentu Harus Hadir

Nasional
Kasus Nurdin Abdullah, KPK Amankan Uang Tunai Rp 1,4 Miliar, 10.000 Dolar AS dan 190.000 Dolar Singapura

Kasus Nurdin Abdullah, KPK Amankan Uang Tunai Rp 1,4 Miliar, 10.000 Dolar AS dan 190.000 Dolar Singapura

Nasional
GAMKI Tolak Dikaitkan dengan Isu KLB Partai Demokrat

GAMKI Tolak Dikaitkan dengan Isu KLB Partai Demokrat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X