Klarifikasi FAO Terkait Artikel Data Pasien Covid-19 Berdasarkan Pendapatan

Kompas.com - 11/04/2020, 16:46 WIB
Ilustrasi virus corona, Covid-19 Ilustrasi virus corona, Covid-19
Penulis Bayu Galih
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Redaksi Kompas.com mengklarifikasi artikel yang sebelumnya ditulis dengan judul "FAO Catat Pasien Covid-19 Didominasi Masyarakat Kelas Menengah Atas".

Artikel itu merupakan informasi yang bersumber dari data milik World Food Programme (WFP), dan bukan bersumber dari FAO.

Adapun, FAO sebagai Badan Pangan Dunia merupakan lembaga independen yang berbeda dengan WFP.

Keduanya berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sama-sama berkantor pusat di Roma.

"FAO (Food and Agriculture Organization) dan WFP (World Food Program) adalah dua badan PBB yang independen satu dan lainnya. WFP mempunyai mandat dan otoritas berbeda dengan FAO," demikian klarifikasi yang disampaikan FAO pada Sabtu (11/4/2020).

Sebagai penjelasan redaksi, informasi mengenai klasifikasi pengidap Covid-19 berdasarkan kelas pendapatan merupakan data yang diunggah WFP dalam situs resmi mereka, yaitu https://hungermap.wfp.org/.

Dengan demikian, data itu bersumber dari WFP dan bukan dari FAO seperti yang ditulis dalam artikel sebelumnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"FAO baik Kantor Pusat di Roma dan Kantor Perwakilan Indonesia tidak pernah mengeluarkan laporan data mengenai dampak virus corona seperti yang diberitakan dalam artikel," tulis FAO.

Redaksi telah mengubah judul dan sejumlah isi di dalam artikel berikut: Data WFP Sebut Pasien Covid-19 Didominasi Masyarakat Kelas Menengah Atas

Berikut klarifikasi utuh FAO sekaligus hak jawab terkait koreksi berita mereka:

Berkaitan dengan berita elektronik yang berjudul "FAO Catat Pasien Covid-19 Didominasi Masyarakat Kelas Menengah Atas" diterbitkan tanggal 10 April 2020, dengan ini FAO Indonesia menegaskan bahwa berita itu tidak benar dengan alasan:

1. FAO baik Kantor Pusat di Roma dan Kantor Perwakilan Indonesia tidak pernah mengeluarkan laporan data mengenai dampak virus corona seperti yang diberitakan dalam artikel tersebut.

2. FAO (Food and Agriculture Organization) dan WFP (World Food Program) adalah dua badan PBB yang independen satu dan lainnya. WFP mempunyai mandat dan otoritas berbeda dengan FAO.

3. FAO meminta redaksi Kompas.com untuk mencabut pemberitaan tersebut dan memuat ralat dan klarifikasi kami.

4.. FAO adalah Badan Pangan dan Pertanian PBB yang berfokus pada peningkatan kapasitas petani, nelayan, pembudidaya dan peternak di dunia dan memberikan advokasi kebijakan pembangunan pertanian. Di Indonesia, FAO bermitra secara teknis terutama dengan Kementrian Pertanian, Kementrian Kelautan dan Perikananan, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun Kementerian Perencanaan Pembangunan (Bappenas). FAO telah memiliki kantor perwakilan di Indonesia sejak tahun 1978 dan telah menjalankan lebih 650 program dan proyek di Indonesia sampai hari ini.

Demikian surat pernyataan klarifikasi ini dibuat dengan penuh tanggung jawab.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Desakan agar Jokowi Beri Sikap Terhadap Polemik Pemberhentian 56 Pegawai KPK

Desakan agar Jokowi Beri Sikap Terhadap Polemik Pemberhentian 56 Pegawai KPK

Nasional
4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

Nasional
Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

Nasional
[POPULER NASIONAL] Negara Rugi Rp 430 Miliar akibat Kasus Alex Noerdin | Keluhan Pengguna PeduliLindungi

[POPULER NASIONAL] Negara Rugi Rp 430 Miliar akibat Kasus Alex Noerdin | Keluhan Pengguna PeduliLindungi

Nasional
Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Nasional
Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Nasional
Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Nasional
Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Nasional
Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Nasional
Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Nasional
TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

Nasional
Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Nasional
Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Nasional
Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Nasional
Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.