Kompas.com - 11/04/2020, 07:45 WIB
|
Editor Krisiandi

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris membeberkan jumlah anggaran yang telah dan akan dikucurkan oleh Pemerintah Kota Depok dalam penanganan Covid-19.

Sejauh ini, total anggaran yang disiapkan untuk penanganan Covid-19 di Depok mencapai hampir Rp 100 miliar. Sebagian di antaranya sudah cair dan telah dibelanjakan.

Pos anggaran pertama ialah Biaya Tidak Terduga (BTT) APBD Kota Depok 2020. Idris mengatakan, pencairan BTT sudah dilakukan dalam dua tahap.

"Tahap pertama sebesar Rp 20 miliar, dialokasikan untuk Dinas Kesehatan Rp 15 miliar dan untuk RSUD Kota Depok Rp 5 miliar," kata Idris kepada wartawan, Kamis (9/4/2020).

Baca juga: Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 dan PDP di Depok Tak Memadai

Alokasi tahap kedua BTT APBD Kota Depok 2020, lanjut Idris sebesar Rp 22,2 miliar.

Pencairan tahap kedua dialokasikan untuk RS UI sebesar Rp 17 miliar, mitigasi Covid-19 Rp 4 miliar, dan Rp 1 miliar untuk bantuan logistik bagi orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) yang melakukan karantina mandiri di rumah.

Di luar anggaran BTT, Idris berujar bahwa terdapat anggaran sekitar Rp 27 miliar berupa pajak bagi hasil yang belum diserahkan ke Pemprov Jawa Barat.

"Ini kami minta bisa segera dicairkan sebanyak kalau enggak salah Rp 23 miliar," terang Idris.

Selanjutnya, ada alokasi anggaran dana insentif daerah (DID) yang bersumber bukan dari APBD Kota Depok 2020.

DID yang kemungkinan bisa dikucurkan sekitar Rp 21,8 miliar. Di samping itu, masih ada Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau yang diprediksi senilai Rp 2,7 miliar untuk Kota Depok.

"Ini Rp 4,7 miliar untuk pengadaan media transport kit (VTM: viral transport medium -- wadah pembawa virus) pemeriksaan Covid-19," ujar Idris.

Terakhir, ada realokasi DAK (dana alokasi khusus) Fisik Penugasan untuk pengadaan peralatan pencegahan pengendalian penyakit dan sanitasi.

"Totalnya ada Rp 730 juta. Nah ini anggaran itu baru dalam proses," tutup Idris.

Baca juga: Wali Kota Depok Dalami Kemungkinan Jam Malam jika PSBB Diterapkan

Sebagai informasi, Pemerintah Kota Depok mengumumkan total 83 kasus positif Covid-19, dengan 11 orang sembuh, dan 10 orang meninggal dunia menurut data per Jumat (10/4/2020).

Sebanyak 33 orang meninggal sebagai pasien dalam pengawasan (PDP) sebelum terkonfirmasi positif Covid-19, sejak 18 Maret 2020.

Sementara itu, total 546 PDP dan 2.020 orang berstatus ODP. 

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bareskrim Periksa Direktur PT LIB hingga Ketua PSSI Jawa Timur Terkait Tragedi Kanjuruhan

Bareskrim Periksa Direktur PT LIB hingga Ketua PSSI Jawa Timur Terkait Tragedi Kanjuruhan

Nasional
PSI Belum Beri Tahu Ganjar Pranowo Dirinya Dideklarasikan Capres 2024

PSI Belum Beri Tahu Ganjar Pranowo Dirinya Dideklarasikan Capres 2024

Nasional
UPDATE Jumlah Korban Tragedi Kanjuruhan: 330 Luka-luka dan 125 Meninggal Dunia

UPDATE Jumlah Korban Tragedi Kanjuruhan: 330 Luka-luka dan 125 Meninggal Dunia

Nasional
Deklarasi Ganjar Capres, PSI Klaim Tak Ikut-ikutan Nasdem Deklarasikan Anies

Deklarasi Ganjar Capres, PSI Klaim Tak Ikut-ikutan Nasdem Deklarasikan Anies

Nasional
Badan Peradilan Khusus Dibatalkan, MK Ditantang Tuntaskan Masalah Pilkada secara Integratif

Badan Peradilan Khusus Dibatalkan, MK Ditantang Tuntaskan Masalah Pilkada secara Integratif

Nasional
Beri Pesan ke Moeldoko, Demokrat: Berhenti Ganggu Demokrasi Indonesia

Beri Pesan ke Moeldoko, Demokrat: Berhenti Ganggu Demokrasi Indonesia

Nasional
Bawaslu Hormati Putusan MK yang Batalkan Pembentukan Badan Peradilan Pilkada

Bawaslu Hormati Putusan MK yang Batalkan Pembentukan Badan Peradilan Pilkada

Nasional
Kerap Singgung soal Ekonomi Gelap di 2023, Jokowi: Itu Kondisi Dunia

Kerap Singgung soal Ekonomi Gelap di 2023, Jokowi: Itu Kondisi Dunia

Nasional
Mahfud Minta Polri Segera Tetapkan Tersangka Pelaku Kerusuhan Kanjuruhan

Mahfud Minta Polri Segera Tetapkan Tersangka Pelaku Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
Mahfud Perintahkan Panglima TNI Sanksi dan Proses Hukum Prajurit yang Terlibat Tragedi Kanjuruhan

Mahfud Perintahkan Panglima TNI Sanksi dan Proses Hukum Prajurit yang Terlibat Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Petinggi TNI Temui Jokowi di Istana, Panglima Andika-KSAD Dudung Tampak Akrab

Petinggi TNI Temui Jokowi di Istana, Panglima Andika-KSAD Dudung Tampak Akrab

Nasional
Yenny Wahid Dideklarasikan PSI Jadi Cawapres 2024

Yenny Wahid Dideklarasikan PSI Jadi Cawapres 2024

Nasional
KPK Duga Rektor Unila Bikin Aturan Luluskan Mahasiswa Baru Atas Restunya

KPK Duga Rektor Unila Bikin Aturan Luluskan Mahasiswa Baru Atas Restunya

Nasional
PSI Deklarasikan Ganjar Capres 2024

PSI Deklarasikan Ganjar Capres 2024

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil: Jokowi Harus Minta Maaf kepada Korban Tragedi Kanjuruhan

Koalisi Masyarakat Sipil: Jokowi Harus Minta Maaf kepada Korban Tragedi Kanjuruhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.