Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wali Kota Depok Jelaskan Rincian Dana Penanganan Covid-19

Kompas.com - 11/04/2020, 07:45 WIB
Vitorio Mantalean,
Krisiandi

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris membeberkan jumlah anggaran yang telah dan akan dikucurkan oleh Pemerintah Kota Depok dalam penanganan Covid-19.

Sejauh ini, total anggaran yang disiapkan untuk penanganan Covid-19 di Depok mencapai hampir Rp 100 miliar. Sebagian di antaranya sudah cair dan telah dibelanjakan.

Pos anggaran pertama ialah Biaya Tidak Terduga (BTT) APBD Kota Depok 2020. Idris mengatakan, pencairan BTT sudah dilakukan dalam dua tahap.

"Tahap pertama sebesar Rp 20 miliar, dialokasikan untuk Dinas Kesehatan Rp 15 miliar dan untuk RSUD Kota Depok Rp 5 miliar," kata Idris kepada wartawan, Kamis (9/4/2020).

Baca juga: Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 dan PDP di Depok Tak Memadai

Alokasi tahap kedua BTT APBD Kota Depok 2020, lanjut Idris sebesar Rp 22,2 miliar.

Pencairan tahap kedua dialokasikan untuk RS UI sebesar Rp 17 miliar, mitigasi Covid-19 Rp 4 miliar, dan Rp 1 miliar untuk bantuan logistik bagi orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) yang melakukan karantina mandiri di rumah.

Di luar anggaran BTT, Idris berujar bahwa terdapat anggaran sekitar Rp 27 miliar berupa pajak bagi hasil yang belum diserahkan ke Pemprov Jawa Barat.

"Ini kami minta bisa segera dicairkan sebanyak kalau enggak salah Rp 23 miliar," terang Idris.

Selanjutnya, ada alokasi anggaran dana insentif daerah (DID) yang bersumber bukan dari APBD Kota Depok 2020.

DID yang kemungkinan bisa dikucurkan sekitar Rp 21,8 miliar. Di samping itu, masih ada Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau yang diprediksi senilai Rp 2,7 miliar untuk Kota Depok.

"Ini Rp 4,7 miliar untuk pengadaan media transport kit (VTM: viral transport medium -- wadah pembawa virus) pemeriksaan Covid-19," ujar Idris.

Terakhir, ada realokasi DAK (dana alokasi khusus) Fisik Penugasan untuk pengadaan peralatan pencegahan pengendalian penyakit dan sanitasi.

"Totalnya ada Rp 730 juta. Nah ini anggaran itu baru dalam proses," tutup Idris.

Baca juga: Wali Kota Depok Dalami Kemungkinan Jam Malam jika PSBB Diterapkan

Sebagai informasi, Pemerintah Kota Depok mengumumkan total 83 kasus positif Covid-19, dengan 11 orang sembuh, dan 10 orang meninggal dunia menurut data per Jumat (10/4/2020).

Sebanyak 33 orang meninggal sebagai pasien dalam pengawasan (PDP) sebelum terkonfirmasi positif Covid-19, sejak 18 Maret 2020.

Sementara itu, total 546 PDP dan 2.020 orang berstatus ODP. 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com