Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/04/2020, 19:42 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai kalang kabut dalam menangani pandemi Covid-19 yang tengah menyebar di Tanah Air.

Hal itu terjadi karena pemerintah tidak menyiapkan mitigasi risiko saat pandemi tersebut muncul pertama kali pada Desember 2019 di Wuhan, China.

"Seharusnya pemerintah buat mitigasi risiko (sejak kasus Covid-19 muncul di China) sehingga hari ini tidak kelihatan kalang kabut," ujar Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah dalam diskusi yang digelar secara online, Kamis (9/4/2020).

Baca juga: Pemerintah Diingatkan Pengadaan Alat Kesehatan Rentan Dikorupsi

Wana mengatakan, saat ini pemerintah terlihat kalang kabut dalam menyediakan data dan informasi.

Termasuk juga dalam proses uji spesimen yang masih rendah.

Sebab pemerintah kesulitan mengoptimalisasi sumber daya yang ada serta pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan.

"Sudah banyak tenaga medis meninggal, ini menandakan Indonesia belum siap sepenuhnya karena kalau awal tahun punya mitigasi risiko, harusnya seluruh instrumen negara bisa mengerahkan tenaganya menanggulangi pandemi, tapi tidak terjadi," kata dia.

Baca juga: 19 Dokter Meninggal Selama Pandemi Covid-19, IDI Rekomendasikan Platform Telemedicine

 

Sikap kalang kabut pemerintah ini, menurut Wana, juga berpotensi memicu tindak pidana koruspi karena tidak adanya prioritas penanganan dan pencegahan.

"Ini berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi karena dengan tidak adanya prioritas dan pencegahan, kita jadi mengeluarkan uang tergantung dengan apa yang sudah di-list pemerintah," katanya.

Hal senada juga disampaikan jurnalis Harian Kompas Ahmad Arif.

Ia mengatakan, selain transparansi anggaran dan kasus, pemerintah juga harus memberikan data akurat terkait kasus Covid-19 yang terjadi.

"Kuncinya kita lomba kumpulkan data akurat. Kemudian dengan pemeriksaan massal. Kalau tidak, antara kasus yang dilaporkan dengan kenyataan, jauh sekali," kata dia.

Baca juga: Mencermati Tes Covid-19, Uji Spesimen yang Sedikit hingga Tingkat Positif yang Tinggi

Menurut Arif, jumlah kasus Covid-19 yang dilaporkan setiap hari oleh pemerintah saat ini merupakan jumlah orang yang sudah dites.

Di luar itu, kata dia, kemungkinan lebih banyak lagi warga yang terkena Covid-19 tetapi tidak terdeteksi.

Apalagi dengan karakter virus yang tidak memberikan gejala sehingga orang cenderung tidak mengetahui bahwa ia terjangkit virus corona.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com