Pemerintah Dinilai Kalang Kabut dalam Menghadapi Pandemi Covid-19

Kompas.com - 09/04/2020, 19:42 WIB
Ilustrasi virus corona (Covid-19) ShutterstockIlustrasi virus corona (Covid-19)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai kalang kabut dalam menangani pandemi Covid-19 yang tengah menyebar di Tanah Air.

Hal itu terjadi karena pemerintah tidak menyiapkan mitigasi risiko saat pandemi tersebut muncul pertama kali pada Desember 2019 di Wuhan, China.

"Seharusnya pemerintah buat mitigasi risiko (sejak kasus Covid-19 muncul di China) sehingga hari ini tidak kelihatan kalang kabut," ujar Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah dalam diskusi yang digelar secara online, Kamis (9/4/2020).

Baca juga: Pemerintah Diingatkan Pengadaan Alat Kesehatan Rentan Dikorupsi

Wana mengatakan, saat ini pemerintah terlihat kalang kabut dalam menyediakan data dan informasi.

Termasuk juga dalam proses uji spesimen yang masih rendah.

Sebab pemerintah kesulitan mengoptimalisasi sumber daya yang ada serta pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan.

"Sudah banyak tenaga medis meninggal, ini menandakan Indonesia belum siap sepenuhnya karena kalau awal tahun punya mitigasi risiko, harusnya seluruh instrumen negara bisa mengerahkan tenaganya menanggulangi pandemi, tapi tidak terjadi," kata dia.

Baca juga: 19 Dokter Meninggal Selama Pandemi Covid-19, IDI Rekomendasikan Platform Telemedicine

 

Sikap kalang kabut pemerintah ini, menurut Wana, juga berpotensi memicu tindak pidana koruspi karena tidak adanya prioritas penanganan dan pencegahan.

"Ini berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi karena dengan tidak adanya prioritas dan pencegahan, kita jadi mengeluarkan uang tergantung dengan apa yang sudah di-list pemerintah," katanya.

Hal senada juga disampaikan jurnalis Harian Kompas Ahmad Arif.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

OTT Bupati Banggai Laut: Uang Suap Hasil Atur Lelang Proyek Akan Dipakai untuk Serangan Fajar Pilkada

OTT Bupati Banggai Laut: Uang Suap Hasil Atur Lelang Proyek Akan Dipakai untuk Serangan Fajar Pilkada

Nasional
Saat Prabowo Marah Besar dan Merasa Dikhianati Edhy Prabowo

Saat Prabowo Marah Besar dan Merasa Dikhianati Edhy Prabowo

Nasional
Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, Pemerintah Masih Berharap Partisipasi Publik Tinggi

Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, Pemerintah Masih Berharap Partisipasi Publik Tinggi

Nasional
RUU Kategori Ekonomi Paling Banyak di Prolegnas 2020-2024, Tunjukkan Orientasi Negara

RUU Kategori Ekonomi Paling Banyak di Prolegnas 2020-2024, Tunjukkan Orientasi Negara

Nasional
SAFEnet: Pasal Karet UU ITE Mengintai 99 Persen Pengguna Internet

SAFEnet: Pasal Karet UU ITE Mengintai 99 Persen Pengguna Internet

Nasional
Uang Suap Bupati Banggai Laut Diduga untuk Serangan Fajar di Pilkada 2020

Uang Suap Bupati Banggai Laut Diduga untuk Serangan Fajar di Pilkada 2020

Nasional
Reaktif Covid-19, Bupati Banggai Laut dan Dua Tersangka Lain Dibantarkan

Reaktif Covid-19, Bupati Banggai Laut dan Dua Tersangka Lain Dibantarkan

Nasional
 Mengaku Sudah Ingatkan Edhy Prabowo, Hashim: Prabowo Subianto Tak Suka Monopoli Ekspor Lobster

Mengaku Sudah Ingatkan Edhy Prabowo, Hashim: Prabowo Subianto Tak Suka Monopoli Ekspor Lobster

Nasional
Bupati Banggai Laut Diduga Terima Suap dari Rekanan, Sudah Terkumpul Rp 1 Miliar

Bupati Banggai Laut Diduga Terima Suap dari Rekanan, Sudah Terkumpul Rp 1 Miliar

Nasional
Kronologi OTT Bupati Banggai Laut, Penemuan Uang Rp 2 Miliar dalam Kardus

Kronologi OTT Bupati Banggai Laut, Penemuan Uang Rp 2 Miliar dalam Kardus

Nasional
Jelang Pilkada 2020, Wakil Ketua DPR Ingatkan Masyarakat Tak Berkumpul di TPS Nanti

Jelang Pilkada 2020, Wakil Ketua DPR Ingatkan Masyarakat Tak Berkumpul di TPS Nanti

Nasional
Pilkada Karawang, Survei Indikator: Cellica-Aep Ungguli 2 Pesaingnya

Pilkada Karawang, Survei Indikator: Cellica-Aep Ungguli 2 Pesaingnya

Nasional
Covid-19 Jadi Ujian Kepala Daerah, Bima Arya: Di-bully Risiko Biasa

Covid-19 Jadi Ujian Kepala Daerah, Bima Arya: Di-bully Risiko Biasa

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Banggai Laut sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Bupati Banggai Laut sebagai Tersangka

Nasional
DPR Diminta Cari Cara Aman untuk Libatkan Publik dalam Pembahasan RUU Prioritas 2021

DPR Diminta Cari Cara Aman untuk Libatkan Publik dalam Pembahasan RUU Prioritas 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X