Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Dinilai Kalang Kabut dalam Menghadapi Pandemi Covid-19

Kompas.com - 09/04/2020, 19:42 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai kalang kabut dalam menangani pandemi Covid-19 yang tengah menyebar di Tanah Air.

Hal itu terjadi karena pemerintah tidak menyiapkan mitigasi risiko saat pandemi tersebut muncul pertama kali pada Desember 2019 di Wuhan, China.

"Seharusnya pemerintah buat mitigasi risiko (sejak kasus Covid-19 muncul di China) sehingga hari ini tidak kelihatan kalang kabut," ujar Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah dalam diskusi yang digelar secara online, Kamis (9/4/2020).

Baca juga: Pemerintah Diingatkan Pengadaan Alat Kesehatan Rentan Dikorupsi

Wana mengatakan, saat ini pemerintah terlihat kalang kabut dalam menyediakan data dan informasi.

Termasuk juga dalam proses uji spesimen yang masih rendah.

Sebab pemerintah kesulitan mengoptimalisasi sumber daya yang ada serta pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan.

"Sudah banyak tenaga medis meninggal, ini menandakan Indonesia belum siap sepenuhnya karena kalau awal tahun punya mitigasi risiko, harusnya seluruh instrumen negara bisa mengerahkan tenaganya menanggulangi pandemi, tapi tidak terjadi," kata dia.

Baca juga: 19 Dokter Meninggal Selama Pandemi Covid-19, IDI Rekomendasikan Platform Telemedicine

 

Sikap kalang kabut pemerintah ini, menurut Wana, juga berpotensi memicu tindak pidana koruspi karena tidak adanya prioritas penanganan dan pencegahan.

"Ini berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi karena dengan tidak adanya prioritas dan pencegahan, kita jadi mengeluarkan uang tergantung dengan apa yang sudah di-list pemerintah," katanya.

Hal senada juga disampaikan jurnalis Harian Kompas Ahmad Arif.

Ia mengatakan, selain transparansi anggaran dan kasus, pemerintah juga harus memberikan data akurat terkait kasus Covid-19 yang terjadi.

"Kuncinya kita lomba kumpulkan data akurat. Kemudian dengan pemeriksaan massal. Kalau tidak, antara kasus yang dilaporkan dengan kenyataan, jauh sekali," kata dia.

Baca juga: Mencermati Tes Covid-19, Uji Spesimen yang Sedikit hingga Tingkat Positif yang Tinggi

Menurut Arif, jumlah kasus Covid-19 yang dilaporkan setiap hari oleh pemerintah saat ini merupakan jumlah orang yang sudah dites.

Di luar itu, kata dia, kemungkinan lebih banyak lagi warga yang terkena Covid-19 tetapi tidak terdeteksi.

Apalagi dengan karakter virus yang tidak memberikan gejala sehingga orang cenderung tidak mengetahui bahwa ia terjangkit virus corona.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com