KASBI Desak Pemerintah dan DPR Batalkan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Kompas.com - 09/04/2020, 19:15 WIB
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pejuang Hak-hak Buruh berunjuk rasa di Alun-alun Serang, Banten, Sabtu (21/3/2020). Mereka menolak pengesahan RUU Omnibus Law dan mendesak Pemerintah untuk membatalkanya. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/hp. ANTARA FOTO/ASEP FATHULRAHMANSejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pejuang Hak-hak Buruh berunjuk rasa di Alun-alun Serang, Banten, Sabtu (21/3/2020). Mereka menolak pengesahan RUU Omnibus Law dan mendesak Pemerintah untuk membatalkanya. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/hp.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mendesak pemerintah dan DPR untuk membatalkan pembahasan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

"Kita memang mendesak agar pihak DPR dan pemerintah melakukan pembatalan terhadap omnibus law," kata Nining dalam diskusi online yang diselenggarakan oleh YLBHI, Kamis (9/4/2020).

"Sejak dari awal selain proses dan kemudian kontennya juga sangat bertentangan dengan konstitusi negara kita yaitu Undang-Undang Dasar dan kemudian Pancasila," sambungnya.

Baca juga: Selama Masa Pandemi Covid-19, DPR Disarankan Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nining juga menilai pembahasan RUU Cipta Kerja di tengah pandemi Covid-19 tidak tepat.

Karena itu, ia menyarankan agar pemerintah dan DPR fokus memutus mata rantai penularan Covid-19 terlebih dahulu.

"Kita hari ini berhadapan dengan persoalan pandemi seharusnya pemerintah bersama DPR itu memang fokus bagaimana penanganan Covid-19. Bukan kemudian melakukan pembahasan terhadap omnibus law," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, penolakan sejumlah elemen masyarakat agar DPR dan pemerintah tak membahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja di tengah wabah Covid-19 tak direspons dengan baik.

DPR dan pemerintah tetap melanjutkan pembahasan RUU sapu jagat tersebut dengan dalih tetap ingin produktif, di tengah status darurat kesehatan.

Badan Legislasi (Baleg) DPR dalam rapat dengar pendapatnya, pada Selasa (7/4/2020) memutuskan, tahap awal pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja adalah mengundang pemerintah guna melihat kesiapan untuk membahas RUU tersebut.

Baca juga: KASBI Tegaskan Tak Pernah Dilibatkan Bahas RUU Cipta Kerja

Wakil Ketua Baleg Willy Aditya mengatakan, rapat kerja dengan pemerintah akan dilakukan pada pekan depan.

"Raker yang terdekat di Baleg minggu depan untuk cek kesiapan pemerintah. Dengan Pak Airlangga, dan mungkin beberapa menteri terkait," kata Willy ketika dihubungi wartawan, Selasa (7/4/2020).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Belum Ada Keputusan soal 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK, KPK: Seluruh Pegawai Aset Lembaga

Belum Ada Keputusan soal 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK, KPK: Seluruh Pegawai Aset Lembaga

Nasional
KPK Sebut Pembebastugasan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK Tak Akan Ganggu Kinerja

KPK Sebut Pembebastugasan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK Tak Akan Ganggu Kinerja

Nasional
Tambah 5 di 3 Negera, Total 4.601 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Tambah 5 di 3 Negera, Total 4.601 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Jokowi: Agresi Israel terhadap Palestina Harus Dihentikan

Jokowi: Agresi Israel terhadap Palestina Harus Dihentikan

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Bertambah dan Antisipasi Penularan Corona Saat Arus Balik

Kasus Covid-19 Terus Bertambah dan Antisipasi Penularan Corona Saat Arus Balik

Nasional
Kecam Agresi Militer Israel, Jokowi Bahas Nasib Palestina Bersama Pemimpin Sejumlah Negara

Kecam Agresi Militer Israel, Jokowi Bahas Nasib Palestina Bersama Pemimpin Sejumlah Negara

Nasional
Partai Ummat Sebut Tindakan Israel pada Palestina Tak Bisa Ditoleransi

Partai Ummat Sebut Tindakan Israel pada Palestina Tak Bisa Ditoleransi

Nasional
Pemerintah Sebut Ada 1,5 Juta Orang Memaksa Mudik di Masa Pelarangan

Pemerintah Sebut Ada 1,5 Juta Orang Memaksa Mudik di Masa Pelarangan

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.385 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 723

UPDATE: Sebaran 2.385 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 723

Nasional
Kritik Kerumunan Ancol, PSI Nilai Survei Anies untuk Pilpres Akan Turun

Kritik Kerumunan Ancol, PSI Nilai Survei Anies untuk Pilpres Akan Turun

Nasional
UPDATE: 8.954.300 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.721.627 Dosis Pertama

UPDATE: 8.954.300 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.721.627 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 15 Mei: Ada 91.636 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 15 Mei: Ada 91.636 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update 15 Mei: Ada 84.063 Pasien Suspek Covid-19 di Indonesia

Update 15 Mei: Ada 84.063 Pasien Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 15 Mei: 29.587 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 15 Mei: 29.587 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.181 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Kini 1.597.067

UPDATE: Bertambah 4.181 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Kini 1.597.067

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X