Menteri PPPA: Perempuan dan Anak Masuk Kelompok Rentan Terdampak Covid-19

Kompas.com - 09/04/2020, 19:10 WIB
Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmavati KOMPAS.COM/GHINAN SALMANMenteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmavati

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang mengatakan, perempuan dan anak-anak termasuk kelompok yang rentan terdampak wabah Covid-19.

Hal ini disampaikan Bintang dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR melalui konferensi video, Kamis (9/4/2020).

"Perempuan dan anak termasuk kelompok yang rentan baik paparan maupun dampak dari covid 19," kata Bintang.

Baca juga: Pemerintah Diminta Transparan soal Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19

Bintang mengatakan, salah satu dampak bagi perempuan perempuan adalah kesulitan ekonomi dalam mengurus rumah tangga di tengah pandemi Covid-19.

Selain itu, perempuan yang memiliki pekerjaan informal akan kesulitan untuk menerapkan physical distancing sehingga mudah terinfeksi Covid-19.

"Misalnya pekerja swalayan, ojek online, layanan pelanggan ataupun pekerja di pasar, itu sulit untuk menjaga jarak dan hanya dibekali dengan alat pelindungan seadanya," ujar dia. 

Bintang juga mengatakan, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) berdampak pada perempuan selama pandemi Covid-19 ini.

Sementara itu, perempuan yang memiliki wirausaha juga merasakan berkurangnya pendapatan.

"Pekerja perempuan banyak mengalami PHK atau dirumahkan. Berdasarkan catatan Kementerian Ketenagakerjaan per 1 April 2020, pekerja yang di-PHK dan 1.983 pekerja dirumahkan termasuk pekerja perempuan," ucap dia. 

Baca juga: Jumlah Positif Covid-19 di Sumsel Jadi 17 Orang, Pasien Terbaru Punya Riwayat Perjalanan ke Batam

Lebih lanjut, Bintang mengatakan, dari sisi anak-anak, kebijakan belajar di rumah kurang memenuhi sarana dan prasarana serta kemampuan orang tua belum mumpuni untuk membantu anak, sehingga pembelajaran kurang optimal.

"Kurang memadainya sarana prasarana yang dimiliki dan kemampuan orang tua yang kurang mumpuni, membuat mereka (anak-anak) terancam tidak mendapatkan pendidikan yang optimal," ucap dia. 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Nasional
KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

Nasional
Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Nasional
Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Nasional
Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Nasional
Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Nasional
Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Nasional
Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Nasional
Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Nasional
4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

Nasional
Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Nasional
Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Nasional
Menlu AS Mike Pompeo Kunjungi Indonesia Pekan Depan

Menlu AS Mike Pompeo Kunjungi Indonesia Pekan Depan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X