ICW: Pernyataan Jokowi soal Tak Adanya Pembebasan Napi Korupsi Hanya Kesenangan Semu

Kompas.com - 09/04/2020, 18:32 WIB
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana di kantor ICW, Jakarta Selatan, Senin (9/3/2020). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaPeneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana di kantor ICW, Jakarta Selatan, Senin (9/3/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch ( ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan, pernyataan Presiden Joko Widodo yang menegaskan tidak ada narapidana korupsi yang dibebaskan terkait upaya penanggulangan Covid-19 tidak berarti apa-apa.

Kurnia menilai pernyataan Jokowi hanya "kesenangan semu". 

"Statement Jokowi yang mengatakan menolak usulan Menkumham sebenarnya hanya kesenangan semu," kata Kurnia dalam diskusi online yang diselenggarakan Kode Inisiatif, Kamis (9/4/2020).

Alasannya, lanjut dia, revisi UU Pemasyarakatan (RUU PAS) memperingan syarat bagi napi korupsi memperoleh asimilasi, remisi, dan pembebasan bersyarat.

Baca juga: Patuhi Perintah Jokowi, Kemenkumham Batal Bebaskan Napi Koruptor

Pembahasan RUU PAS diketahui telah disetujui untuk kembali dilanjutkan. DPR dan pemerintah akan segera duduk bersama membahas RUU itu.

"Selama wabah Covid-19 napi korupsi tetap di lapas, tapi setelah itu mereka akan mendapatkan pengurangan hukuman luar biasa dengan revisi UU PAS. Apalagi, di tengah pandemi ini mereka malah memanfaatkan situasi," ujarnya.

Kurnia pun memaparkan poin-poin potensi keringanan hukuman bagi napi korupsi dalam RUU PAS.

Menurutnya, RUU PAS merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Ia membandingkannya dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi napi korupsi untuk mendapatkan asimilasi, remisi, dan pembebasan bersyarat yang telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Kurnia menjelaskan dalam PP 99/2012, napi korupsi harus memenuhi syarat membayar denda dan menjadi justice collaborator jika mau mendapatkan remisi.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Alokasikan Rp 60 Miliar untuk Santunan Tenaga Kesehatan, 34 Persen Telah Digunakan

Pemerintah Alokasikan Rp 60 Miliar untuk Santunan Tenaga Kesehatan, 34 Persen Telah Digunakan

Nasional
117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

Nasional
Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

Nasional
Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Nasional
Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Nasional
Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Nasional
SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

Nasional
Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

Nasional
KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

Nasional
Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X