Kompas.com - 09/04/2020, 16:56 WIB
Presiden Joko Widodo mengungkapkan kemarahannya saat menjawab pertanyaan wartawan terkait pencatutan nama Presiden dalam permintaan saham Freeport  di Istana Merdeka, Jakarta,  Senin (7/12/2015). Presiden menilai bahwa tindakan itu melanggar  kepatutan, kepantasan, moralitas dan wibawa negara. KOMPAS/WISNU WIDIANTOROPresiden Joko Widodo mengungkapkan kemarahannya saat menjawab pertanyaan wartawan terkait pencatutan nama Presiden dalam permintaan saham Freeport di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/12/2015). Presiden menilai bahwa tindakan itu melanggar kepatutan, kepantasan, moralitas dan wibawa negara.
Penulis Ihsanuddin
|


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta para pengusaha tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pemecatan terhadap karyawan di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

"Saya mengajak pengusaha untuk berusaha keras mempertahankan para pekerjanya," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/4/2020).

Baca juga: PHK Karyawan di Sejumlah Daerah Imbas Wabah Corona, Mana Saja?

Jokowi menyadari pandemi Covid-19 ini membuat kondisi ekonomi menjadi sulit.

Semua profesi juga terkena dampaknya, misalnya pengusaha, pegawai, pekerja pabrik, sopir taksi, sopir bus, sopir truk, kenek, pengemudi ojek, petugas parkir, perajin, pedagang kecil, pelaku usaha mikro, dan masih banyak lagi.

Untuk itu, Jokowi berharap masyarakat juga bisa bergotong royong dan saling membantu.

"Saya mengajak semua pihak untuk peduli kepada masyarakat yang kurang mampu. Dengan bergotong royong secara nasional, kita bisa mempertahankan capaian pembangunan dan memanfaatkannya untuk lompatan kemajuan," kata Jokowi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: 1,2 Juta Pekerja Dirumahkan dan PHK, Menaker Minta Pengusaha Cari Solusi Lain

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menegaskan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran untuk membantu masyarakat terdampak virus corona.

Berbagai program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja ditambah anggarannya sehingga bisa menjangkau masyarakat yang lebih jelas.

Pemerintah juga sudah menganggarkan bantuan sembako dan bantuan tunai untuk warga tak mampu senilai Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan.

Kemudian, ada pula pembebasan dan diskon tarif listrik bagi pelanggan 450 VA dan 900 VA.

Total anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk berbagai program jaring pengaman sosial ini mencapai Rp 110 triliun.

"Pemerintah akan terus berupaya untuk menyisir kembali anggaran-anggaran yang tersedia untuk menambah lagi bantuan sosial, memperluas peluang kerja bagi masyarakat di lapisan bawah untuk program padat karya," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: 4,2 Juta Warga Jabodetabek Dapat Sembako Senilai Rp 1,8 Juta

"Kita harus sadar bahwa tantangan yang kita hadapi tidak mudah, kita harus hadapi bersama-sama," sambungnya.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per 7 April 2020, ada 39.977 perusahaan di sektor formal yang merumahkan dan melakukan PHK terhadap pekerjanya.

Jumlahnya mencapai 1.010.579 pekerja.

Dari jumlah itu sebanyak 873.090 pekerja dari 17.224 perusahaan dirumahkan, sedangkan 137.489 pekerja dari 22.753 perusahaan mengalami PHK.

Hal serupa terjadi sektor informal. Total ada 189.452 buruh dari 34.453 perusahaan yang mengalami PHK atau dirumahkan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinasti Politik Kepala Daerah di Indonesia yang Sungguh Ambyar

Dinasti Politik Kepala Daerah di Indonesia yang Sungguh Ambyar

Nasional
KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

Nasional
Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Nasional
Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Nasional
Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Nasional
Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Nasional
Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Nasional
TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

Nasional
Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Nasional
Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Nasional
Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Nasional
Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Nasional
Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Nasional
Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Nasional
Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.