Jokowi Minta Pengusaha Tak Pecat Karyawan di Tengah Wabah Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta para pengusaha tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pemecatan terhadap karyawan di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

"Saya mengajak pengusaha untuk berusaha keras mempertahankan para pekerjanya," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/4/2020).

Baca juga: PHK Karyawan di Sejumlah Daerah Imbas Wabah Corona, Mana Saja?

Jokowi menyadari pandemi Covid-19 ini membuat kondisi ekonomi menjadi sulit.

Semua profesi juga terkena dampaknya, misalnya pengusaha, pegawai, pekerja pabrik, sopir taksi, sopir bus, sopir truk, kenek, pengemudi ojek, petugas parkir, perajin, pedagang kecil, pelaku usaha mikro, dan masih banyak lagi.

Untuk itu, Jokowi berharap masyarakat juga bisa bergotong royong dan saling membantu.

"Saya mengajak semua pihak untuk peduli kepada masyarakat yang kurang mampu. Dengan bergotong royong secara nasional, kita bisa mempertahankan capaian pembangunan dan memanfaatkannya untuk lompatan kemajuan," kata Jokowi.

Baca juga: 1,2 Juta Pekerja Dirumahkan dan PHK, Menaker Minta Pengusaha Cari Solusi Lain

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menegaskan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran untuk membantu masyarakat terdampak virus corona.

Berbagai program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja ditambah anggarannya sehingga bisa menjangkau masyarakat yang lebih jelas.

Pemerintah juga sudah menganggarkan bantuan sembako dan bantuan tunai untuk warga tak mampu senilai Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan.

Kemudian, ada pula pembebasan dan diskon tarif listrik bagi pelanggan 450 VA dan 900 VA.

Total anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk berbagai program jaring pengaman sosial ini mencapai Rp 110 triliun.

"Pemerintah akan terus berupaya untuk menyisir kembali anggaran-anggaran yang tersedia untuk menambah lagi bantuan sosial, memperluas peluang kerja bagi masyarakat di lapisan bawah untuk program padat karya," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: 4,2 Juta Warga Jabodetabek Dapat Sembako Senilai Rp 1,8 Juta

"Kita harus sadar bahwa tantangan yang kita hadapi tidak mudah, kita harus hadapi bersama-sama," sambungnya.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per 7 April 2020, ada 39.977 perusahaan di sektor formal yang merumahkan dan melakukan PHK terhadap pekerjanya.

Jumlahnya mencapai 1.010.579 pekerja.

Dari jumlah itu sebanyak 873.090 pekerja dari 17.224 perusahaan dirumahkan, sedangkan 137.489 pekerja dari 22.753 perusahaan mengalami PHK.

Hal serupa terjadi sektor informal. Total ada 189.452 buruh dari 34.453 perusahaan yang mengalami PHK atau dirumahkan.