Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kisah Korban PHK dan Harapan Bernama Kartu Prakerja…

Kompas.com - 09/04/2020, 07:00 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Ada yang tidak beres. Demikian pikir Ary (31) ketika atasannya mengirim pesan singkat melalui aplikasi Whatsapp.

“Bisa video call? Ada informasi yang ingin saya sampaikan,” begitu teks pesan yang dikirim sang atasan yang masuk ke ponsel Ary, 23 Maret 2020 lalu.

Benar saja. Pada menit pertama panggilan video, sang atasan memberitahu bahwa kondisi keuangan perusahaan yang bergerak di bidang konsultan bahasa internasional itu saat ini sedang anjlok.

Penyebabnya tak lain wabah virus corona (Covid-19) yang melanda Indonesia.

Baca juga: 1,2 Juta Pekerja Dirumahkan dan PHK, Menaker Minta Pengusaha Cari Solusi Lain

Memutuskan hubungan kerja seluruh karyawan pun disebut menjadi pilihan perusahaan. Hari itu ialah hari terakhir Ary dan rekan-rekannya bekerja.

“Jadi, gua di-PHK lewat video call,” ujar Ary saat bercerita dengan Kompas.com pada Rabu (8/4/2020).

Selanjutnya, atasannya membacakan apa saja hak yang Ary dapatkan dari perusahaan yang berkantor di bilangan Semanggi itu.

Pria asal Maluku tersebut hanya bisa menjawab “iya” di setiap pernyataan. Bahkan, tak jarang ia hanya membalas perbincangan itu dengan anggukan sembari tertegun.

Tak peduli anggukannya tak dilihat. Ia masih merasa tidak percaya dengan kabar buruk yang datang.

Baca juga: Covid-19 Hantam Pariwisata NTB: 100 Pekerja Kena PHK, 4.000 Dirumahkan

“Beberapa hari sebelumnya gua memang mimpi kehilangan sepatu sebelah sih. Ternyata itu pertanda buat kabar yang gua terima hari itu. Ya shock aja,” ujar pria lajang itu.

“Intinya bos gua bilang, gua dapat dua kali gaji bulanan sebagai kompensasi. Di atas UMR sih,” lanjut Ary yang menjabat sebagai marketing eksekutif di bekas perusahaannya itu.

Agung (34) sedikit lebih beruntung. Pria yang bekerja di perusahaan agensi dan sama-sama terdampak wabah corona tersebut mendapatkan setengah gaji pada bulan Maret.

“Itu karena mulai pertengahan Maret itu, enggak ada proyek sama sekali dan semua karyawan dirumahkan sementara. Ya jadi dapatnya setengah gaji,” ujar Agung.

Sementara, untuk bulan April ini, perusahaan tidak menggajinya sama sekali. Tak tahu bagaimana dengan bulan-bulan selanjutnya.

Ia yang memiliki seorang istri dan seorang anak yang masih balita pun dilanda kebingungan, apakah perusahaannya hanya tutup sementara, atau seterusnya. Belum ada kepastian.

Baca juga: Pengusaha di Jateng Diminta Tak PHK Buruh, Ganjar: Bicarakan Secara Internal

Ary dan Agung merupakan salah satu dari sekian banyak korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat wabah virus corona di Tanah Air.

Data Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DKI Jakarta mencatat, setidaknya ada 162.416 pegawai di Ibu Kota yang terkena PHK akibat terjangan wabah virus corona.

Namun, data itu bukan data pasti. Sebab, data itu bersumber dari mereka yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan insentif dari pemerintah.

Jadi, jumlah pastinya bisa lebih, bisa juga kurang. Belum lagi ditambah dengan jumlah pegawai yang di-PHK di luar Jakarta.

Kartu Prakerja

Ary dan Agung boleh dibilang tidak dapat berbuat apa-apa saat ini.

Baca juga: Informasi Lengkap Kartu Prakerja: Manfaat, Sasaran hingga Cara Mendaftar

Ary yang menggantungkan hidupnya pada gaji dua bulan berusaha untuk melamar pekerjaan via situs pencari kerja.

Namun di saat seperti sekarang, mungkin tidak ada perusahaan yang menerima karyawan baru.

“Berarti kan sudah dua mingguan gua nganggur. Sampai sekarang belum ada titik terang ya. Mungkin karena perusahaan-perusahaan lagi pada sulit semua. Jadi, ya mau gimana lagi?” ujar Ary.

Sementara Agung masih bisa bernapas agak lega. Sang istri kebetulan bekerja di perusahaan media massa sehingga dapat sedikit membantu perekonomian keluarga kecilnya.

Baca juga: Rincian Besaran Gaji yang Diterima Peserta Kartu Pra Kerja

Ary dan Agung mendengar informasi di media online soal program pemerintah bagi korban PHK akibat wabah virus corona, yakni Kartu Prakerja.

Ary mengaku, cukup bersemangat dengan program itu. Mungkin, itu adalah jalan bagi dirinya untuk kembali mendapatkan pekerjaan yang layak.

“Tertarik bangetlah. Secara gua kan sudah enggak punya uang lagi. Kan lumayan dapat pelatihan dan insentif untuk nyambung hidup,” ujar Ary.

Ia pun telah mengunjungi situs www.prakerja.go.id. Namun, sayangnya ia tidak menemukan akses untuk pendaftaran.

Ia hanya melihat informasi tentang tips bagaimana meningkatkan kemampuan bekerja di berbagai bidang.

“Cuma ada untuk meningkatkan skill. Enggak ada akses untuk ke pelatihan dan pekerjaan. Ya intinya gua kesulitan deh cari pintu masuk ke program itu gimana,” ujar Ary.

Baca juga: Ratusan Karyawan Ramayana Depok yang Di-PHK Akan Didaftarkan Program Kartu Prakerja

Agung juga demikian. Lantaran tidak menemukan apa yang dicari, ia pun mengaku, tidak tertarik lagi dengan program tersebut.

“Ya habis gimana? Sulit. Lagipula yang kena PHK kan banyak banget ya. Apa program itu mampu mengakomodasinya? Saya rasa sulit ya. Makanya, usaha sendiri sajalah,” ujar Agung.

Klarifikasi

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari menegaskan bahwa situs Kartu Prakerja memang sudah dibuat dan sudah dapat diakses.

Namun, operasionalnya belum diluncurkan secara resmi.

“Saat ini website prakerja.go.id itu memang belum disediakan fitur untuk pendaftaran. Karena ini menunggu, entah dirilis Presiden atau Menko Ekonomi. Waktunya kapan, saya juga tidak dapat mendahului,” ujar Denni saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu.

Baca juga: Jokowi Minta Bansos Dibeli dari Pedagang, Diantar Pakai Ojek

Ia memastikan, apabila pendaftaran dibuka, calon penerima manfaat tidak kesulitan untuk mengaksesnya.

Sementara, soal apakah Kartu Prakerja dapat menampung seluruh korban PHK akibat Covid-19, Denni tidak dapat menjawabnya.

Denni memaparkan, per tahunnya, Kartu Prakerja dialokasikan bagi 5,6 juta orang.
Namun yang jadi persoalan adalah pemerintah tidak memiliki data pasti terkait berapa jumlah pegawai yang terkena PHK akibat Covid-19.

Di sisi lain, Denni khawatir program tersebut pada akhirnya tidak berbanding lurus dengan ekspektasi masyarakat, terutama korban PHK akibat wabah Covid-19.

“Harusnya ekspektasinya pas. Tapi yang perlu diingat adalah ini program baru. Butuh banyak sekali penyempurnaan. Kami akan berbuat sebaik-baiknya untuk kelancaran program ini,” ujar Denni.

Meski demikian, Denni menegaskan, sesuai arahan Presiden Jokowi, Kartu Prakerja kali ini akan memprioritaskan bagi korban PHK akibat wabah virus corona.

Baca juga: Jokowi Programkan Penyaluran Paket Sembako dan BLT, Ini Rinciannya

Bentuk prioritasnya adalah dengan melihat daerah mana yang kasus positif Covid-19 tinggi. Di situlah alokasi calon penerima manfaat akan lebih besar dibandingkan daerah lainnya.

“Oleh sebab itu saat inilah kita semua butuh empati. Tolong utamakan dulu saudara-saudara kita yang terdampak Covid-19 ini. Kita harus lulus sebagai bangsa yang bersatu,” ujar Denni.

Saat ini, Denni pun meminta siapapun yang tertarik mendaftarkan diri ke Kartu Prakerja untuk tetap mengunjungi website itu.

Sebab, di dalamnya terdapat bidang-bidang pelatihan yang akan disediakan.

“Masyarakat sambil menunggu launching, bisa dilihat-lihat, kira-kira nanti saya akan masuk ke pelatihan apa ya? Mulailah browsing-browsing,” ujar Denni.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com