Daftar Setelah 1 April, Biaya Pencatatan Nikah di Luar KUA Bisa Dikembalikan

Kompas.com - 08/04/2020, 20:14 WIB
Menteri Agama Fachrul Razi di kantor Kementerian Agama, Senin (2/3/2020). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaMenteri Agama Fachrul Razi di kantor Kementerian Agama, Senin (2/3/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan calon pengantin yang telah mendaftar pencatatan nikah di luar Kantor Urusan Agama ( KUA) dan telah membayar tarif sebesar Rp 600.000 setelah 1 April 2020, dapat mengajukan permohonan pembatalan.

Biaya pencatatan nikah dapat dikembalikan dengan mengajukan surat permohonan di situs bimasislam.kemenag.go.id.

"Kalau yang sudah telanjur membayar, padahal dia mendaftarnya setelah 1 April, maka uangnya dapat dikembalikan," kata Fachrul dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Rabu (8/4/2020).

Baca juga: Pencatatan Nikah Hanya di KUA, Layani Calon Pengantin yang Daftar Sebelum 1 April

Ia menjelaskan saat ini pencatatan nikah hanya dilakukan di KUA.

Pencatatan itu diperuntukkan bagi calon pengantin yang mendaftar sebelum 1 April 2020. Itu pun dengan ketentuan ketat mengingat situasi pandemi virus corona saat ini.

"Pembatasan jumlah orang yg mengikuti prosesi akad nikah dalam ruangan prosesi nikah tidak lebih dari 10 orang," ujar Fahcrul.

Selain itu, calon pengantin dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi nikah harus menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun, dan memakai hand sanitizer.

Calon pengantin pria dan petugas wali nikah juga diwajibkan memakai sarung tangan saat ijab kabul. Jarak duduk di ruangan pun diatur.

Fachrul mengatakan KUA tidak melayani pencatatan nikah bagi calon pengantin yang mendaftar setelah 1 April.

Namun, calon pengantin tetap dapat mendaftarkan pencatatan nikah secara online. Pelaksanaan pencatatan atau akad nikah dilakukan setelah situasi kondusif.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Komisi X Sebut Klaster Pendidikan Ditarik dari RUU Cipta Kerja karena Banyak Penolakan

Komisi X Sebut Klaster Pendidikan Ditarik dari RUU Cipta Kerja karena Banyak Penolakan

Nasional
PDI-P Bentuk Tim Penegak Disiplin Partai saat Pilkada, Awasi Penerapan Protokol Kesehatan

PDI-P Bentuk Tim Penegak Disiplin Partai saat Pilkada, Awasi Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
Sekeluarga Bisa Tes Usap Gratis Jika Ada Anggota Positif Covid-19

Sekeluarga Bisa Tes Usap Gratis Jika Ada Anggota Positif Covid-19

Nasional
Mendagri: Kampanye Pertemuan Terbatas Hanya di Daerah Sulit Sinyal

Mendagri: Kampanye Pertemuan Terbatas Hanya di Daerah Sulit Sinyal

Nasional
Operasi Yustisi 24 September: 143.260 Ditegur, Satu Disanksi Kurungan

Operasi Yustisi 24 September: 143.260 Ditegur, Satu Disanksi Kurungan

Nasional
Dirjen Dukcapil Minta Pemda Koreksi Angka Kematian

Dirjen Dukcapil Minta Pemda Koreksi Angka Kematian

Nasional
Alasan KPU Masih Bolehkan Kampanye Pertemuan Terbuka di Pilkada 2020

Alasan KPU Masih Bolehkan Kampanye Pertemuan Terbuka di Pilkada 2020

Nasional
Perppu Pilkada Dinilai Mendesak untuk Diterbitkan

Perppu Pilkada Dinilai Mendesak untuk Diterbitkan

Nasional
BPOM Temukan 50.000 Tautan Iklan Penjual Obat dan Makanan Ilegal

BPOM Temukan 50.000 Tautan Iklan Penjual Obat dan Makanan Ilegal

Nasional
Lelang Beragam Ponsel dan Mobil, KPK Hasilkan Rp 1,028 Miliar

Lelang Beragam Ponsel dan Mobil, KPK Hasilkan Rp 1,028 Miliar

Nasional
KPU: Jangan Kita Selalu Berpikir Sanksi, tetapi Aturannya Langgar UU

KPU: Jangan Kita Selalu Berpikir Sanksi, tetapi Aturannya Langgar UU

Nasional
Kabulkan Permintaan Prabowo, Jokowi Tunjuk 2 Eks Anggota Tim Mawar Menjabat di Kemenhan

Kabulkan Permintaan Prabowo, Jokowi Tunjuk 2 Eks Anggota Tim Mawar Menjabat di Kemenhan

Nasional
Disetujui Jokowi, Prabowo Tunjuk 2 Eks Anggota Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

Disetujui Jokowi, Prabowo Tunjuk 2 Eks Anggota Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

Nasional
Menurut Mendagri, Pilkada 2020 Bisa Jadi Momentum Lawan Covid-19

Menurut Mendagri, Pilkada 2020 Bisa Jadi Momentum Lawan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X