KILAS

Menteri Desa PDTT Jelaskan Sebab Penyaluran Dana Desa Belum Maksimal

Kompas.com - 08/04/2020, 19:50 WIB
Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar dalam suatu kesempatan Dok. Kemendes PDTTMenteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar dalam suatu kesempatan

KOMPAS.com – Menteri Desa (Mendes) Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar menjelaskan penyebab penyaluran dana desa belum maksimal.

Padahal, percepatan dana desa saat ini sangat dibutuhkan untuk penanganan dan penanggulangan dampak coronavirus disease 2019 (Covid-19).

Belum maksimalnya penyaluran dana desa menurut Gus Menteri (sapaan akrab Mendes PDTT) disebabkan karena adanya sejumlah masalah.

“Masih ada beberapa daerah yang belum menetapkan Peraturan Bupati (Perbup)/Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang tata cara pembagian dan penetepan rincian dana desa,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Rabu (8/4/2020).

Baca juga: Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemendes PDTT Wajibkan Desa Bentuk Relawan Desa Lawan Covid-19

Mendes PDTT melanjutkan, belum adanya Perbub dan Perwali itu menghambat penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

“Kedua, ada sejumlah kepala daerah yang belum menerbitkan Surat Kuasa pemindahbukuan dana desa dari Kantor Pelayanan Pebendaharaan Negara (KPPN) ke rekening kas desa,” kata Gus Menteri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut dia, hal itu menghambat desa yang telah memenuhi syarat untuk menerima penyaluran dana desa tahap I.

“Masalah lain yang dihadapi untuk percepatan pencairan Dana Desa adalah kecepatan KPPN dalam proses penyelesaian penyaluran dana desa ke rekening desa,” sambung Gus Menteri.

Baca juga: Mendes PDTT Minta Relawan Sosialisasikan Pemakaman Pasien Covid-19 agar Tidak Ditolak Warga

Untuk itu, Mendes PDTT  meminta para kepala daerah untuk mempercepat pengajuan dana desa.

“Saya minta bupati dan wali kota segera proses pengajuan dana desa, maksimal seminggu," ujar dia.

Apa yang ia sampaikan itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk segera mempercepat pencairan dana desa.

Sementara itu, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa PDTT Taufiq Madjid menambahkan, proses pencairan masing-masing daerah yang berbeda juga menjadi sebab keterlambatan penyaluran dana desa.

“Ada yang cepat, ada juga yang terlambat, bahkan sampai ada yang satu minggu. Ada yang sampai puluhan desa per hari,” kata dia.

Baca juga: Mendes PDTT Minta Kepala Desa Siapkan Ruang Isolasi Covid-19

Ia melanjutkan, ada pula wilayah yang membatasi proses penyelesaian penyaluran sampai satu minggu.

“Selain itu, masih ada 31 daerah yang belum menyelesaikan Perbup/Perwali tentang rincian dana desa untuk tiap desa dan ada 64 daerah yang belum membuat surat kuasa pemindahbukuan dana desa ke KPPN,” ujar dirjen PPMD Kemendes PDTT.

Adapun dana desa yang tersalur ke rekening kas desa per 7 April 2020 mencapai Rp 8,4 triliun atau 12 persen dari pagu sebesar Rp 72 triliun.

“Jadi, ada 15.990 desa yang belum menerima dana desa, padahal semua persyaratan sudah terpenuhi,” ujar Taufiq.

Baca juga: Ini 5 Tugas Relawan Desa Lawan Covid-19 Menurut Protokol Kemendes PDTT

Oleh karena itu, pihaknya pun telah mengirimkan surat ke Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan akhir Maret 2020 lalu agar pencairan dana desa dipercepat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

Nasional
UPDATE 24 Oktober: 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Oktober: 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 214.745 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,12 Persen

UPDATE: 214.745 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,12 Persen

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

Nasional
Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

Nasional
Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

Nasional
Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

Nasional
Tanggapan Muhammadiyah soal Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU

Tanggapan Muhammadiyah soal Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU

Nasional
Perludem Tegaskan KPU Berwenang Tetapkan Jadwal Pemilu, Ini 3 Aturannya

Perludem Tegaskan KPU Berwenang Tetapkan Jadwal Pemilu, Ini 3 Aturannya

Nasional
Indonesia Diingatkan untuk Tidak Tunjukkan Kesan Terlalu Pragmatis ke Negara Lain

Indonesia Diingatkan untuk Tidak Tunjukkan Kesan Terlalu Pragmatis ke Negara Lain

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.