Ombudsman: Membiarkan Kelangkaan Masker dan APD adalah Maladministrasi

Kompas.com - 08/04/2020, 12:06 WIB
Anggota Ombudsman Republik Indonesia Alamsyah Saragih usai mengisi diskusi di bilangan Senayan, Jakarta, Sabtu (22/2/2020).  KOMPAS.com/Dian Erika Anggota Ombudsman Republik Indonesia Alamsyah Saragih usai mengisi diskusi di bilangan Senayan, Jakarta, Sabtu (22/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI menerima banyak pertanyaan dari publik mengenai ekspor masker dan alat pelindung diri ( APD) di tengah tingginya kebutuhan dalam negeri akibat wabah virus corona ( Covid-19).

Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih mengatakan, apabila pemerintah terbukti membiarkan terjadi kelangkaan masker dan APD di dalam negeri, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai maladministrasi.

"Melakukan pembiaran terhadap kondisi itu sehingga kebutuhan masyarakat dan pelayanan kesehatan terganggu adalah suatu maladministrasi," kata Alamsyah dalam siaran pers, Rabu (8/4/2020).

Baca juga: Wali Kota Batam Minta Pengusaha Garmen Produksi Masker Kain untuk Warga

Alamsyah mengatakan, pada 8 Maret 2020 lalu, Ombudsman sudah mengingatkan pemerintah untuk menerbitkan larangan ekspor dan diiringi penerbitan regulasi untuk mengatur harga dalam situasi darurat kesehatan masyarakat Covid-19.

Apabila pemerintah menyadari tingginya kebutuhan masker dan APD di dalam negeri, kata Alamsyah, semestinya produsen dalam negeri 'dijerat' dengan kebijakan domestic market obligation.

"Untuk itu Kemenkes atau instansi terkait dapat mengusulkan ekspor bahan baku masker, antiseptik dan APD ke dalam larangan dan/atau pembatasan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan," ujar Alamsyah.

Sehingga, Kementerian Perdagangan dan bea cukai dapat mencegah ekspor produk tersebut.

Diketahui, masker jadi barang langka di Indonesia sejak awal 2020 setelah munculnya kekhawatiran virus corona. Harga masker di beberapa daerah juga melonjak tajam.

Baca juga: Gerakan Wajib Kenakan Masker Kain di Kota Tangerang Meluas ke Transportasi Umum

Di tengah kelangkaan masker, hingga Februari, Indonesia tercatat masih melakukan ekspor masker.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekspor masker sepanjang Januari tercatat sebesar 2,1 juta dollar AS.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Akan Gelar Rapat Paripurna Tetapkan Listyo Sigit Jadi Kapolri Hari Ini

DPR Akan Gelar Rapat Paripurna Tetapkan Listyo Sigit Jadi Kapolri Hari Ini

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Telah Petakan Potensi Bencana

Menko PMK: Pemerintah Telah Petakan Potensi Bencana

Nasional
Langkah Komjen Listyo Sigit Prabowo hingga Jadi Kapolri...

Langkah Komjen Listyo Sigit Prabowo hingga Jadi Kapolri...

Nasional
Moeldoko: Vaksinasi Covid-19 terhadap Korban Bencana Pertimbangkan Jumlah Vaksin

Moeldoko: Vaksinasi Covid-19 terhadap Korban Bencana Pertimbangkan Jumlah Vaksin

Nasional
Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, KSPI: Buruh Merasa Dirampok Pejabat Berdasi

Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, KSPI: Buruh Merasa Dirampok Pejabat Berdasi

Nasional
BPOM dan Kemenkes Bakal Kaji Keamanan Vaksin Covid-19 Buatan Pfizer

BPOM dan Kemenkes Bakal Kaji Keamanan Vaksin Covid-19 Buatan Pfizer

Nasional
Tanggapi Moeldoko Soal Menteri yang Tak Terbuka Positif Covid-19, Pengamat: Publik Butuh Keteladanan

Tanggapi Moeldoko Soal Menteri yang Tak Terbuka Positif Covid-19, Pengamat: Publik Butuh Keteladanan

Nasional
Kementerian Pertahanan Akan Rekrut 25.000 Orang untuk Komponen Cadangan

Kementerian Pertahanan Akan Rekrut 25.000 Orang untuk Komponen Cadangan

Nasional
IDI Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan yang Tidak Prioritaskan Vaksin untuk Penyintas Covid-19

IDI Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan yang Tidak Prioritaskan Vaksin untuk Penyintas Covid-19

Nasional
Teka-teki Penyebab Banjir Besar di Kalimantan Selatan

Teka-teki Penyebab Banjir Besar di Kalimantan Selatan

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang Kepada PPK Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang Kepada PPK Kemensos

Nasional
PMI Salurkan 250.000 Liter Air Bersih ke Sulbar dan Kalsel

PMI Salurkan 250.000 Liter Air Bersih ke Sulbar dan Kalsel

Nasional
Banjir Bandang Puncak Bogor, Menko PMK Minta PTPN Relokasi Permukiman Karyawan

Banjir Bandang Puncak Bogor, Menko PMK Minta PTPN Relokasi Permukiman Karyawan

Nasional
Saat Pemda Diminta Perbaiki Penanganan Covid-19 di Tengah Tingginya Laju Kasus Harian

Saat Pemda Diminta Perbaiki Penanganan Covid-19 di Tengah Tingginya Laju Kasus Harian

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Citra Satelit: Eks Ketua BIG Tersangka, Kerugian Negara Rp 179,1 Miliar

Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Citra Satelit: Eks Ketua BIG Tersangka, Kerugian Negara Rp 179,1 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X