Kompas.com - 08/04/2020, 11:47 WIB
Ilustrasi Covid-19 ShutterstockIlustrasi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Pandemi Covid-19 yang kini tengah terjadi di Indonesia telah melemahkan sendi-sendi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Pasalnya, roda kehidupan masyarakat seakan terhenti pasca-pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) guna menekan laju pertumbuhan kasus positif baru.

Masyarakat kelas bawah yang bekerja di sektor informal, seperti pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pedagang dan tukang ojek, menjadi pihak yang merasakan dampak yang cukup signifikan atas kebijakan ini.

Termasuk mereka yang berprofesi sebagai buruh pabrik. Tak sedikit dari mereka harus dirumahkan karena tempat kerja mereka tidak beroperasi.

Baca juga: Bisnis Jalan Tol Anjlok, Pemerintah Upayakan Sejumlah Stimulus

Salah satu program yang telah disiapkan pemerintah yakni program jaring pengaman sosial.

Tak kurang dari Rp 110 triliun dialokasikan pemerintah dari belanja APBN 2020 untuk menanggulangi dampak pandemi, agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari mereka.

Presiden Joko Widodo menekankan, tiga hal utama dalam pelaksanaan program jaring pengaman sosial.

Pertama, pelaksanaannya harus tepat sasaran berdasarkan data dari kelompok penerima manfaat.

"Sehingga tepat dan akurat melibatkan RT/RW dan pemerintah desa dan pemerintah daerah sehingga betul-betul bantuan ini bisa tepat," tegas Jokowi saat rapat terbatas mengenai efektivitas penyaluran program jaring pengaman sosial melalui konferensi video di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/4/2020), seperti dilansir Kompas.com dari laman Setkab.go.id, Rabu (8/4/2020).

Baca juga: Hingga Selasa Ini, Pemerintah Bebaskan 35.676 Napi dari Penjara

Berikutnya, penyaluran harus dilaksanakan sesegera mungkin secara cepat dan tepat. Terakhir, mekanisme penyaluran jaring pengaman sosial ini dilakukan seefisien mungkin, menggunakan cara-cara praktis dan tidak menyulitkan masyarakat.

"Rancang mekanisme yang bisa melibatkan sektor usaha mikro, usaha kecil, pedagang sembako di pasar, jasa transportasi ojek," ucapnya.

Secara garis besar, ada tujuh jurus sakti yang dirancang pemerintah sebagai program jaring pengaman sosial, yaitu Porgram Keluarga Harapan (PKH), Padat Karya Tunai (PKT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, subsidi listrik untuk golongan tertentu, dan bantuan sosial khusus wilayah Jabodetabek.

Baca juga: Pemerintah Ajak Pengusaha Susun Strategi Jamin Ketersediaan Alat Kesehatan dan Kebutuhan Pokok Masyarakat

Berikut rinciannya:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Presiden menyatakan, PKH yang biasanya diberikan setiap tiga bulan sekali akan diberikan menjadi sebulan sekali.

Selain itu, nilai manfaat yang diterima masyarakat juga akan dinaikkan 25 persen.

"Pemerintah telah memperluas jumlah keluarga penerima manfaat dari PKH, dari 9,2 juta penerima menjadi 10 juta," kata Presiden.

Presiden pun meminta agar penerima manfaat program ini dapat diseleksi ketat bagi masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah.

"Terutama yang terkena PHK," kata dia.

Baca juga: Pemerintah Tambah Anggaran PKH, Kartu Sembako dan Kartu Pra Kerja

Menteri Sosial Juliari P Batubara menyampaikan, PKH ini dapat dicairkan masyarakat pada pertengahan April ini.

"Mulai pertengahan April ini, KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sudah mencairkan bansos PKH setiap bulan hingga Desember 2020. Sebelumnya, bansos PKH diberikan tiap tiga bulan sekali, yaitu di bulan Januari, April, Juli, dan Oktober," kata Juliari.

Ia berharap, dengan percepatan penyaluran bantuan ini, masyarakat dapat memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan dan asupan nutrisi harian yang diperlukan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Vaksin dan Puasa Punya Manfaat Sama, Jangan Takut

Kemenkes: Vaksin dan Puasa Punya Manfaat Sama, Jangan Takut

Nasional
Cerita Hamka Jadi Imam Shalat Jenazah Bung Karno yang Pernah Memenjarakannya...

Cerita Hamka Jadi Imam Shalat Jenazah Bung Karno yang Pernah Memenjarakannya...

Nasional
KPK: Tak Ada OTT di Tanjungbalai, Hanya Pengumpulan Bukti

KPK: Tak Ada OTT di Tanjungbalai, Hanya Pengumpulan Bukti

Nasional
KH Hasyim Asy’ari Tak Ada dalam Draf Kamus Sejarah, Kemendikbud Akui Kealpaan

KH Hasyim Asy’ari Tak Ada dalam Draf Kamus Sejarah, Kemendikbud Akui Kealpaan

Nasional
Penyusunan Teks Proklamasi yang Dibarengi Sahur Bersama...

Penyusunan Teks Proklamasi yang Dibarengi Sahur Bersama...

Nasional
Dewan Pengawas Minta KPK Usut Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Dewan Pengawas Minta KPK Usut Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Nasional
Kemenkominfo Sebut Jozeph Paul Tetap Dapat Dijerat UU ITE Meski Berada di Luar Negeri

Kemenkominfo Sebut Jozeph Paul Tetap Dapat Dijerat UU ITE Meski Berada di Luar Negeri

Nasional
Jokowi Punya Juru Masak Baru, Namanya Kaesang

Jokowi Punya Juru Masak Baru, Namanya Kaesang

Nasional
Ingin Kurangi Emisi, Pemerintah Susun Rencana Pemanfaatan Energi Baru hingga 2035

Ingin Kurangi Emisi, Pemerintah Susun Rencana Pemanfaatan Energi Baru hingga 2035

Nasional
Menristek: Listrik dari Pengolahan Sampah Harus Terus Dikembangkan

Menristek: Listrik dari Pengolahan Sampah Harus Terus Dikembangkan

Nasional
Kemenkes: Ada Kemungkinan Vaksinasi Covid-19 Libur Selama Idul Fitri

Kemenkes: Ada Kemungkinan Vaksinasi Covid-19 Libur Selama Idul Fitri

Nasional
Paspor Jozeph Paul Zhang Akan Dicabut, Polri Koordinasi dengan Imigrasi

Paspor Jozeph Paul Zhang Akan Dicabut, Polri Koordinasi dengan Imigrasi

Nasional
Presiden PKS: Jangan Atas Nama Investasi Hak-hak Buruh Dikorbankan

Presiden PKS: Jangan Atas Nama Investasi Hak-hak Buruh Dikorbankan

Nasional
Imbau Masyarakat Tidak Mudik, Anggota DPR: Jika Nekat, Indonesia Bisa seperti India

Imbau Masyarakat Tidak Mudik, Anggota DPR: Jika Nekat, Indonesia Bisa seperti India

Nasional
Kemendikbud: Kamus Sejarah Indonesia Sudah Ditarik

Kemendikbud: Kamus Sejarah Indonesia Sudah Ditarik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X