Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Tanggung Pemulangan TKI dan ABK di Malaysia

Kompas.com - 08/04/2020, 10:45 WIB
Sania Mashabi,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Teuku Riefky Harsya meminta pemerintah menanggung biaya pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), anak buah kapal (ABK) dan jemaah tablig akbat yarg masih tertahan di Malaysia.

Pemulangan ini terkait penanggulangan penyebaran virus corona (Covid-19).

"Saat ini dapat dipastikan keuangan mereka sudah menipis dan entah berapa lama mereka bisa bertahan. Kami minta pemerintah mengantisipasi hal ini segera," kata Riefky dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/4/2020).

Baca juga: Perjuangan TKI Ilegal Menyambung Hidup saat Lockdown di Malaysia, Berutang hingga Terpaksa Makan Tikus

Kendati demikian, Riefky memberi apresiasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri terhadap pendampingan, bantuan shelter darurat, sembako dan obat-obatan yang diberikan melalui KBRI di berbagai negara.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Mayerfas mengatakan, pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 110 miliar untuk penanganan pandemi Covid-19.

Pengalokasiannya diambil dari anggaran Kementerian Luar Negeri Tahun 2020 sebesar Rp 8,6 triliun.

"Dalam rangka penanganan Covid-19 sesuai dengan komitmen yang disampaikan Menlu, telah dialokasi anggaran Rp 110 miliar, yang menurut rencana akan digunakan untuk penanganan WNI di luar negeri Rp 100 miliar dan penanganan di Menlu pusat Rp 10 miliar," kata Mayerfas dalam rapat dengan Komisi I DPR melalui konferensi video, Selasa (7/4/2020).

Mayerfas menjelaskan, anggaran untuk penanganan Covid-19 itu diambil dari realokasi belanja modal sesuai instruksi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Baca juga: Hasil Tracing Pasien Positif yang Meninggal di Bengkulu, 13 Jemaah Tabligh Asal Lampung Negatif Covid-19

"Anggaran sekitar Rp 100 miliar akan dipergunakan untuk penambahan kebutuhan 49 perwakilan Republik Indonesia untuk keperluan penanganan WNI yang terdampak Covid-19 di wilayah akreditasi," ujar dia.

Lebih lanjut Mayerfas mengatakan, Kemenlu akan berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan terkait anggaran tambahan yang dibutuhkan untuk penanganan WNI di luar negeri.

"Seluruh perwakilan RI di luar negeri juga sudah dimintakan dari waktu ke waktu, sampaikan kebutuhan anggaran yang diperlukan bagi penanganan WNI," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komnas HAM Soroti 8 Orang Tewas dan Belasan Luka akibat Kontak Senjata di Papua pada Maret-April 2024

Komnas HAM Soroti 8 Orang Tewas dan Belasan Luka akibat Kontak Senjata di Papua pada Maret-April 2024

Nasional
Soal Normalisasi Hubungan dengan Israel, Anggota Komisi I: Jangan OECD Jadi Alat Tekan Kebijakan Indonesia

Soal Normalisasi Hubungan dengan Israel, Anggota Komisi I: Jangan OECD Jadi Alat Tekan Kebijakan Indonesia

Nasional
Kemenlu Imbau WNI Tunda Perjalanan ke Iran dan Israel

Kemenlu Imbau WNI Tunda Perjalanan ke Iran dan Israel

Nasional
Kakorlantas Ingatkan Pemudik Tak Tempramental di Jalan Saat Arus Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Ingatkan Pemudik Tak Tempramental di Jalan Saat Arus Balik Lebaran 2024

Nasional
'Contraflow' Dihentikan di Km 72 sampai Km 47 Tol Cikampek

"Contraflow" Dihentikan di Km 72 sampai Km 47 Tol Cikampek

Nasional
Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Serangan Iran ke Israel Sejauh Ini

Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Serangan Iran ke Israel Sejauh Ini

Nasional
Berakhir Pekan di Sumut, Presiden Jokowi Ajak Cucunya Mengenal Satwa

Berakhir Pekan di Sumut, Presiden Jokowi Ajak Cucunya Mengenal Satwa

Nasional
Gerindra Dinilai Lebih Butuh PDI-P untuk Kurangi Dominasi Golkar

Gerindra Dinilai Lebih Butuh PDI-P untuk Kurangi Dominasi Golkar

Nasional
Kemerdekaan Palestina Jadi Syarat RI Normalisasi Hubungan dengan Israel

Kemerdekaan Palestina Jadi Syarat RI Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Mungkinkah Prabowo Pertemukan Jokowi, SBY, dan Megawati dalam Satu Meja?

Mungkinkah Prabowo Pertemukan Jokowi, SBY, dan Megawati dalam Satu Meja?

Nasional
'One Way' Diperpanjang di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

"One Way" Diperpanjang di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Nasional
Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Nasional
Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Nasional
Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, 'Safety Car' Bakal Kawal Pemudik

Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, "Safety Car" Bakal Kawal Pemudik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com