Kemenkes Belum Terima Pengajuan PSBB dari Gubernur Jawa Barat dan Banten

Kompas.com - 08/04/2020, 09:00 WIB
Sekretaris Jendral Kemenkes, Oscar Primadi saat konferensi pers Asia Pacific Future Trends Forum ke-12. KOMPAS.com/Amalia ZhahrinaSekretaris Jendral Kemenkes, Oscar Primadi saat konferensi pers Asia Pacific Future Trends Forum ke-12.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Oscar Primadi mengatakan, sampai dengan Selasa (7/4/2020) pihaknya belum menerima surat pengajuan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) dari Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten.

Hal ini ia katakan terkait rencana dua gubernur tersebut mengajukan PSBB untuk mengurangi penyebaran virus corona (Covid-19) seperti langkah yang diambil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Sampai kemarin (7/4/2020) belum ada surat yang masuk, pagi ini segera di cek," kata Oscar pada Kompas.com, Rabu (8/4/2020).

Baca juga: Penerapan PSBB, Ridwan Kamil Ingin Kompak dengan Anies

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jawa Barat ( Jabar) Ridwan Kamil mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar tengah mengajukan PSBB kepada pemerintah pusat.

Kebijakan ini didasarkan pada peta persebaran dan data argumentasi yang diterima dari daerah kabupaten dan kota.

“Jabar akan ambil keputusan berdasarkan data, termasuk PSBB itu akan kita exercise berdasarkan data yang kita terima (dari daerah),” ucap Ridwan Kamil usai rapat koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (6/4/2020).

Baca juga: Gubernur Banten Ingin PSBB Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Tangsel Gabung dengan Jakarta

Ridwan Kamil yang akrab disapa Kang Emil ini menyatakan bahwa pihaknya membutuhkan data dan hasil tes rapid diagnostic test (RDT).

Saat ini Pemprov Jabar masih menunggu hasil dan data lengkap dari daerah dan dinas terkait untuk melihat peta sebaran dan pola-pola baru yang ada.

“Kalau datanya tidak lengkap, kita susah melengkapi argumentasi PSBB kepada pemerintah pusat,” ujarnya.

Baca juga: Sektor Logistik dan Distribusi Barang Berjalan Normal Saat PSBB, Ojol Hanya Angkut Barang

Kemudian, Gubernur Banten Wahidin Halim meminta tiga wilayah yakni Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan (Tangsel) melakukan PSBB.

Wahidin meminta PSBB segera dilakukan setelah melihat perkembangan jumlah kasus positif corona atau Covid-19 semakin bertambah.

"Agar secepatnya membuat surat kepada presiden dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk dipertimbangkan perlunya PSBB dan melakukan pembatasan-pembatasan," kata Wahidin dalam siaran video yang diterima Kompas.com, Selasa (7/4/2020).

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jusuf Kalla Sebut Shalat Jumat di Masjid Bisa Digelar Kembali jika PSBB Dicabut

Jusuf Kalla Sebut Shalat Jumat di Masjid Bisa Digelar Kembali jika PSBB Dicabut

Nasional
Update 3 Juni, Total 28.233 Kasus Covid-19 di Indonesia

Update 3 Juni, Total 28.233 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: WNI Sembuh dari Covid-19 di Luar Negeri Capai 551 Orang

Update: WNI Sembuh dari Covid-19 di Luar Negeri Capai 551 Orang

Nasional
Penyaluran Bansos bagi Warga Terdampak Covid-19 Masih Jadi Persoalan

Penyaluran Bansos bagi Warga Terdampak Covid-19 Masih Jadi Persoalan

Nasional
Pemerintah Pastikan Tak Ada WNI yang Terdampak Demonstrasi di AS

Pemerintah Pastikan Tak Ada WNI yang Terdampak Demonstrasi di AS

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya, Dakwaan Rugikan Negara hingga Terkuaknya Nama Samaran

Sidang Kasus Jiwasraya, Dakwaan Rugikan Negara hingga Terkuaknya Nama Samaran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jawa Timur Alami Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi | PTUN Putus Presiden dan Menkominfo Bersalah

[POPULER NASIONAL] Jawa Timur Alami Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi | PTUN Putus Presiden dan Menkominfo Bersalah

Nasional
Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Nasional
Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Nasional
Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Nasional
Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Presiden RI Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Presiden RI Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X