Perjuangan TKI Ilegal Menyambung Hidup saat Lockdown di Malaysia, Berutang hingga Terpaksa Makan Tikus

Kompas.com - 08/04/2020, 07:19 WIB
Pekerja migran asal Indonesia di Malaysia berharap bantuan pemerintah, Kamis (26/3/2020). P3WNI MalaysiaPekerja migran asal Indonesia di Malaysia berharap bantuan pemerintah, Kamis (26/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Nasib naas dialami sejumlah pekerja migran ilegal asal Indonesia di tengah kebijakan lockdown yang dilakukan Pemerintah Malaysia akibat pandemi Covid-19.

Hal tersebut diungkapkan salah seorang pekerja migran resmi yang bekerja di sebuah pertambangan batu di Sarawak, Malaysia, Mujianto.

Pria asal Blitar, Jawa Timur, itu menceritakan nasib pilu yang dialami migran ilegal di Malaysia.

Sejak pemberlakuan kebijakan tersebut, para migran ilegal yang bekerja di Negeri Jiran tak mendapat gaji penuh dari para majikannya.

Bahkan, di antara mereka terpaksa makan tikus setiap harinya.

Baca juga: Jika Kesulitan Distribusi Bantuan, Pemerintah Didorong Pakai Pendekatan Komunitas TKI di Malaysia

Hal itu yang dirasakan salah seorang teman Mujianto yang merupakan pekerja migran ilegal asal Flores, NTT.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Foto tikus sedang dibakar di atas panggangan seadanya dikirim Mujianto ke Kompas.com.

Mujianto mengatakan, itu dilakukan untuk menutupi kebutuhan makan setiap hari karena tidak adanya pendapatan penuh yang mereka terima.

"Sampai ada yang seperti ini, Mas, keadaan teman di Sarawak untuk mengurangi biaya belanja," ujar Mujianto ketika dihubungi, Selasa (7/4/2020).

Mujianto mengungkapkan, rata-rata para pekerja migran ilegal yang tak mendapat upah penuh bekerja di sektor informal.

Baca juga: TKI Kekurangan Bahan Pokok di Malaysia, Ini Respon Kemenlu

Di mana gaji harian menjadi sumber pemasukan utama mereka, seperti bekerja menjadi sopir truk hingga tukang potong buah.

Namun demikian, para pekerja migran resmi tak berdiam diri.

Sebagian dari mereka turut turun tangan membantu nasib sesama warga negara Indonesia (WNI) tersebut.

Sebaliknya, Ia mengungkapkan bahwa perwakilan RI di Malaysia sejauh ini belum ada tanda-tanda memberikan pertolongan terhadap nasib warganya, baik itu migran resmi maupun ilegal.

Mujianto mengungkapkan, akibat kebijakan lockdown tersebut, suasana di Sarawak saat ini sepi.

Baca juga: Nestapa TKI Ilegal Indonesia Bertahan Saat Lockdown di Malaysia: Tak Digaji sampai Terpaksa Makan Tikus

Ia mengatakan, otoritas setempat juga memberlakukan kebijakan di mana warga hanya memperbolehkan belanja berlangsung pada pukul 07.00 sampai 09.00 waktu setempat dan sore pukul 17.00 sampai jam 19.00 waktu setempat.

"Jadi jalan menuju pasar atau permukiman selalu dijaga polisi dan tentara. Jadi kalau tidak ada kepentingan yang mendesak tidak diperbolehkan keluar," katanya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

Nasional
Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Nasional
Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Nasional
Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Nasional
Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Nasional
Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Nasional
Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Nasional
Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Nasional
Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Nasional
Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Nasional
Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X