Kompas.com - 07/04/2020, 19:27 WIB
Ilustrasi bus AKAP di sebuah terminal tribunnews.comIlustrasi bus AKAP di sebuah terminal
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana pembatasan jumlah penumpang untuk mudik Lebaran 2020 rencananya juga diterapkan bagi transportasi umum, seperti bus.

Wacana pembatasan tersebut dirancang sebagai upaya pencegahan terhadap penyebaran Covid-19.

“Diutamakan bagi kendaraan bus, bahkan kereta api juga diatur oleh pihak KAI (PT Kereta Api Indonesia) pengaturan kursinya,” kata Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Benyamin ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (7/4/2020).

Baca juga: Korlantas Polri Akan Terapkan Pembatasan Jumlah Penumpang Selama Mudik Lebaran 2020

Pembatasan jumlah penumpang yang direncanakan adalah setengah dari kapasitas kendaraan tersebut.

Misalnya, bus dengan kapasitas 40 orang hanya boleh diisi maksimal 20 penumpang.

Kemudian, kendaraan jenis sedan mengangkut maksimal dua orang. Contoh lainnya, kendaraan jenis multi purpose vehicle (MPV) maksimal berpenumpang tiga orang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, pengendara roda dua tidak boleh berboncengan.

Benyamin menyebut, sanksi bagi bus maupun kendaraan pribadi yang melanggar adalah diminta pulang atau putar balik.

Bahkan, perusahaan otobus (PO) akan diberi sanksi jika melanggar. Sanksi tersebut akan diberikan oleh Kementerian Perhubungan.

“Tetap akan diputar balikan atau bus menurunkan sebagian penumpangnya. Tanggung jawab PO untuk jemput penumpang tersebut, PO-nya akan diberi sanksi oleh Kementerian Perhubungan,” tutur dia.

Baca juga: ASN Dilarang Mudik, Pemkot Solo Siap Ikuti Instruksi Pemerintah Pusat

Menurut dia, jajaran Korlantas akan mengawasi penerapan kebijakan tersebut di sejumlah titik di jalan tol dan jalan non-tol. Kendati demikian, titik pengawasan secara pasti belum ditentukan.

Ia mengatakan, wacana tersebut masih dalam tahap pembahasan oleh sejumlah instansi terkait.

Diberitakan, meski pemerintah tak mengeluarkan larangan resmi soal mudik Lebaran 2020 di tengah wabah Covid-19, tetapi upaya pencegahan melalui imbauan terus dilakukan.

Bahkan, pemerintah saat ini tengah melakukan berbagai kebijakan ketat bagi masyarakat yang tetap nekat akan melaksanakan mudik, salah satunya mengimplementasi jaga jarak fisik.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Ridwan Djamaluddin mengatakan, jaga jarak fisik tersebut di antaranya akan dilakukan dengan mengurangi kapasitas penumpang.

Ridwan menyebut, saat ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kemenko Marves, Kementerian PUPR, Kepolisian Negara RI, dan lembaga lainnya sedang mengerjakan buku panduan yang akan menjadi standar operasional prosedur (SOP) untuk implementasi langkah-langkah tersebut.

Baca juga: ASN yang Mudik Saat Pandemi Covid-19 Akan Dikenakan Sanksi Disiplin

Audiensi publik juga akan diadakan sebelum buku panduan diluncurkan.

"Dengan langkah-langkah ini, jumlah orang yang kembali ke kampung halaman mereka tahun ini diperkirakan rendah. Langkah dan peraturan yang berlaku akan berlaku selama 2 bulan, sampai akhir wabah dan akan ditinjau secara teratur," ucap Ridwan dalam keterangan resmi Biro Komunikasi Kemenko Marves, Senin (6/4/2020).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional
Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3T untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3T untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

Nasional
KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Nasional
OTT Bupati Musi Banyuasin, KPK Temukan Rp 1,5 Miliar dari Tas dan Rp 270 Juta dari Kantung Plastik

OTT Bupati Musi Banyuasin, KPK Temukan Rp 1,5 Miliar dari Tas dan Rp 270 Juta dari Kantung Plastik

Nasional
BEM UNJ Tolak Rencana Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa ke Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

BEM UNJ Tolak Rencana Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa ke Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Kronologi OTT Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Kronologi OTT Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Nasional
Sebaran 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Sebaran 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Bupati Musi Banyuasin Dijanjikan Uang Rp 2,6 Miliar oleh Direktur Perusahaan Pemenang Tender

Bupati Musi Banyuasin Dijanjikan Uang Rp 2,6 Miliar oleh Direktur Perusahaan Pemenang Tender

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Ada 490.512 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Oktober: Ada 490.512 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Ada 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Oktober: Ada 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 270.811 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,75 Persen

UPDATE: 270.811 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,75 Persen

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Sebaran 997 Kasus Baru Covid-19, di DKI Paling Tinggi

UPDATE 16 Oktober: Sebaran 997 Kasus Baru Covid-19, di DKI Paling Tinggi

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 29,85 Persen dari Target

UPDATE 16 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 29,85 Persen dari Target

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati Musi Banyuasin Punya Harta Rp 34 Miliar, Termasuk Aset di Australia

Jadi Tersangka, Bupati Musi Banyuasin Punya Harta Rp 34 Miliar, Termasuk Aset di Australia

Nasional
Profil Dodi Reza Alex Noerdin, Bupati Musi Banyuasin yang Susul Ayahnya Masuk Penjara

Profil Dodi Reza Alex Noerdin, Bupati Musi Banyuasin yang Susul Ayahnya Masuk Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.