Kompas.com - 07/04/2020, 14:12 WIB
Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Keamanan, Puan Maharani saat ditemui awak media di Panti Marhaen Semarang,Sabtu (15/2/2020). KOMPAS.com/RISKA FARASONALIAKetua DPP PDIP Bidang Politik dan Keamanan, Puan Maharani saat ditemui awak media di Panti Marhaen Semarang,Sabtu (15/2/2020).

JAKARTA,KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah pusat mempunyai data yang valid terkait distribusi alat pelindung diri (APD) di rumah sakit se-Indonesia.

"Pemerintah perlu memiliki database yang diperbaharui secara real time terkait Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan yang tenaga kesehatannya memerlukan APD. Di mana saja, berapa banyak, dan bagaimana penyebarannya yang tepat," kata Puan dalam keterangan tertulis, Selasa (7/4/2020).

Data valid tersebut dibutuhkan agar distribusinya benar-benar tepat sasaran.

Baca juga: Aksi Solidaritas Warga Cirebon Lawan Corona, Bagi-bagi Beras hingga Sumbang APD ke RS

Puan juga meminta pemerintah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan APD sampai di daerah dan langsung didistribusikan ke rumah sakit yang membutuhkan.

"Kita tidak boleh berasumsi bahwa ketika APD sudah dikirimkan dari pusat ke daerah, maka otomatis sudah akan diterima oleh rumah sakit tujuan," ujar Puan.

"Perlu ada mekanisme untuk memastikan bahwa APD sudah diterima langsung oleh berbagai Rumah Sakit rujukan Covid-19," lanjut dia.

Puan sekaligus mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menekankan agar penyaluran bantuan sosial dapat didistribusikan tepat sasaran.

Baca juga: Bandara Soekarno-Hatta Berikan Bantuan APD untuk Tenaga Medis di Kota Tangerang

Oleh karenanya, ia berharap, pelaksanaan pendistribusian perlu dilakukan dengan berbasis data yang akurat.

"Saya yakin bahwa ini dapat dilakukan dengan penggunaan data akurat, penyederhanaan proses pengiriman, dan mekanisme pengawasan dari hulu ke hilir," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya mengawasi distribusi alat pelindung diri (APD) di setiap daerah.

Baca juga: APD Langka, Dinkes Sukoharjo Bagikan Jas Hujan untuk Tenaga Medis

Ia menegaskan, kecepatan pengadaan dan distribusi APD ini menjadi perhatian pemerintah pusat.

Sebab, ketersediaan APD sangat penting untuk melindungi dokter dan tenaga kesehatan dari pasien virus corona (Covid-19).

"Kecepatan mengenai pengadaan dan distribusi APD, alat-alat kesehatan yang dibutuhkan rumah sakit akan juga menjadi perhatian," kata Jokowi saat rapat dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona, Senin (6/4/2020).

Presiden Jokowi menyebut, pemerintah pusat telah mendistribusikan APD ke sejumlah daerah.

Baca juga: Hati Rara Sekar Hancur Ketika Melihat Suami Isyana Sarasvati Pakai APD

Namun, ia meminta jajarannya memastikan Pemda segera mendistribusikan APD tersebut ke rumah sakit yang membutuhkan.

Jangan hanya dilaporkan telah didistribusikan ke daerah, namun tidak dilanjutkan distribusinya ke rumah sakit yang membutuhkan.

"Kita sudah mendistribusikan misalnya ke sebuah provinsi di daerah. Tetapi di daerah itu juga harus diawasi, dilihat betul apakah sudah didistribusikan ke rumah sakit," ucap Presiden Jokowi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antisipasi Arus Balik di Bakauheni-Merak, Ketua Satgas Covid-19 Sampaikan 7 Arahan

Antisipasi Arus Balik di Bakauheni-Merak, Ketua Satgas Covid-19 Sampaikan 7 Arahan

Nasional
UPDATE: 8.970.715 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.737.596 Dosis Pertama

UPDATE: 8.970.715 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.737.596 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE: Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia Capai 81.809 Orang

UPDATE: Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia Capai 81.809 Orang

Nasional
UPDATE 16 Mei: Bertambah 126, Total Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia 48.093 Orang

UPDATE 16 Mei: Bertambah 126, Total Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia 48.093 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.790, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.600.857

UPDATE: Bertambah 3.790, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.600.857

Nasional
UPDATE 16 Mei: Ada 90.800 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Mei: Ada 90.800 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.080, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 1.739.750

UPDATE: Bertambah 3.080, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 1.739.750

Nasional
Selasa 18 Mei, Buruh Akan Gelar Aksi Solidaritas untuk Palestina

Selasa 18 Mei, Buruh Akan Gelar Aksi Solidaritas untuk Palestina

Nasional
Menko PMK: Antisipasi Arus Balik Pemudik Bukan Hanya di DKI Jakarta

Menko PMK: Antisipasi Arus Balik Pemudik Bukan Hanya di DKI Jakarta

Nasional
Transformasi Digital pada Sistem Pertahanan dan Keamanan

Transformasi Digital pada Sistem Pertahanan dan Keamanan

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Upaya Pemerintah Bantu Selesaikan Agresi Israel ke Palestina

Anggota Komisi I DPR Dukung Upaya Pemerintah Bantu Selesaikan Agresi Israel ke Palestina

Nasional
Antisipasi Puncak Arus Balik, Ketua Satgas: Jangan Ada Pihak Ambil Kebijakan Berbeda

Antisipasi Puncak Arus Balik, Ketua Satgas: Jangan Ada Pihak Ambil Kebijakan Berbeda

Nasional
110 TKA China Disebut Masuk Indonesia di Hari Pertama Lebaran, KSPI: Keadilan Tidak Ada

110 TKA China Disebut Masuk Indonesia di Hari Pertama Lebaran, KSPI: Keadilan Tidak Ada

Nasional
Distribusi dan Penggunaan Vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547 Dihentikan Sementara

Distribusi dan Penggunaan Vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547 Dihentikan Sementara

Nasional
Guru Besar FH UGM Sebut Ada Pertentangan Hukum dalam TWK Pegawai KPK

Guru Besar FH UGM Sebut Ada Pertentangan Hukum dalam TWK Pegawai KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X