Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketika Wakil Ketua Komisi III DPR Digantikan Loyalis Zulkifli Hasan

Kompas.com - 07/04/2020, 10:23 WIB
Tsarina Maharani,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lewat surat bernomor 01.027/K-S/FPAN/DPR RI/III/2020 tertanggal 27 Maret, Partai Amanat Nasional (PAN) menunjuk Pangeran Khairul Saleh sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR untuk menggantikan Mulfachri Harahap.

Surat tersebut ditandatangani Ketua Fraksi PAN Hanafi Rais dan Sekretaris Fraksi PAN Ahmad Yohan.

Apakah hanya sebuah kebetulan Mulfachri digantikan Pangeran Khairul?

Mulfachri diketahui merupakan rival Zulkifli Hasan dalam pemilihan ketua umum di Kongres V PAN yang digelar Februari lalu.

Baca juga: Resmi, Pangeran Gantikan Mulfachri Sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR

Dalam kongres, Zulkifli kemudian terpilih kembali sebagai Ketua Umum PAN 2020-2025.

Berbeda dengan Mulfachri yang satu barisan dengan Amien Rais, Pangeran Khairul merupakan loyalis Zulkifli.

Politikus PAN asal Kalimantan Selatan itu memuji Zulkifli sebagai sosok yang memang betul-betul dibutuhkan partai saat ini.

"Bang Zulhas orangnya santun, murah hati selalu senyum, positive thinking dan visioner," kata Pangeran Khairul, dilansir Tribun, Kamis (13/2/2020).

Baca juga: PAN Copot Mulfachri Harahap dari Kursi Pimpinan Komisi III DPR

Ia mengatakan, Zulkifli telah mencatat sejarah karena terpilih sebagai ketua umum dua kali berturut-turut.

Menurut Pangeran Khairul, hal tersebut menjadi bukti bahwa kader PAN betul-betul melihat sosok pemimpin dari kapabilitasnya.

"Selamat mendapat amanah menjadi Ketum PAN dua periode. Sekaligus meralat mitos bahwa tidak ada Ketum PAN yang bisa menjabat dua kali. Zulhas sekaligus juga menggugurkan bahwa PAN semakin cerdas memilih pemimpinnya bukan karena pengaruh ketokohan seseorang," ujarnya.

Dalam struktur kepengurusan DPP PAN 2020-2025 yang telah diumumkan Zulkifli beberapa pekan lalu, Pangeran Khairul menempati posisi Ketua DPP.

Baca juga: Saat Mulfachri Datangi Zulkifli Hasan dan Memeluknya...

Posisinya di DPR sebagai anggota komisi pun kini "dinaikkan" ke level pimpinan.

Pangeran Khairul resmi dilantik sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR pada Senin (6/4/2020).

Bantah karena hasil kongres partai

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com