Penjarakan Penghina Presiden Dianggap Kontradiktif dengan Upaya Pengosongan Penjara di Tengah Wabah Corona

Kompas.com - 07/04/2020, 08:08 WIB
Ilustrasi sel tahanan. THINKSTOCKPHOTOSIlustrasi sel tahanan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah perlu menyusun rancang biru kebijakan yang jelas dalam menangani pandemi Covid-19.

Kebijakan yang disusun pun diharapkan tidak saling tumpang tindih bahkan kontradiktif, karena akan berdampak pada kurang maksimalnya proses eksekusi di lapangan.

Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu menanggapi sikap kontradiktif pemerintah dalam pembebasan tahanan dari penjara guna mengantisipasi penyebaran Covid-19 di dalam lembaga pemasyarakatan.

Baca juga: Amnesty: Pemidanaan Penghina Presiden Justru Bisa Tingkatkan Jumlah Orang Masuk Penjara

Sebab, pada saat yang sama Kapolri Jenderal Pol Idham Azis justru menerbitkan Surat Telegram Nomor ST /1100/IV.HUK.7.1./2020 yang memerintah jajaran di bawahnya untuk menindak tegas setiap orang yang menghina Presiden Joko Widodo dan jajarannya dalam penanganan Covid-19.

"Itulah kalau pemerintah enggak mempunyai konsep untuk menghadapi Covid-19. Kasihan pasukan di bawah. Orang (Ditjen) Pemasyarakatan pasti pusing betul," kata Erasmus kepada Kompas.com, Senin (6/4/2020).

Baca juga: Langkah Polisi Dinilai Bisa Sebarkan Covid-19 ke Dalam Penjara

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Surat Telegram yang ditandatangani Kabareskri Komjen Listyo Sigit Prabowo itu terbit sejak 4 April 2020.

Di dalam telegram itu, seluruh jajaran Polri diminta menggiatkan patroli siber untuk mengawasi perkembangan situasi dan opini di ruang siber.

Adapun yang menjadi sasaran adalah mereka yang menyebarkan hoaks terkait Covid-19, hoaks terkait kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran wabah Covid-19, penghinaan kepada penguasa/Presiden dan pejabat pemerintah, serta praktek penipuan penjualan alat kesehatan secara daring.

Baca juga: Napi yang Keluar dari Penjara Lewat Program Asimilasi Tak Boleh Keluar Rumah

Para pelaku juga diancam hukuman pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 207 KUHP.

Menurut Erasmus, narasi hukuman yang dimunculkan Polri kian membuat masyarakat bingung.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

Nasional
Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Nasional
Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Nasional
131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

Nasional
Satgas Jelaskan Penyebab Kematian akibat Covid-19 yang Didominasi Usia Produktif

Satgas Jelaskan Penyebab Kematian akibat Covid-19 yang Didominasi Usia Produktif

Nasional
Keberatan atas LAHP Ombudsman, KPK Klaim Tak Ada Penyisipan Materi TWK

Keberatan atas LAHP Ombudsman, KPK Klaim Tak Ada Penyisipan Materi TWK

Nasional
Jaksa Pinangki Segera Diberhentikan dengan Tidak Hormat

Jaksa Pinangki Segera Diberhentikan dengan Tidak Hormat

Nasional
Selama Ada Bukti, Moeldoko Mengaku Siap Dilaporkan Perkara Obat Ivermectin

Selama Ada Bukti, Moeldoko Mengaku Siap Dilaporkan Perkara Obat Ivermectin

Nasional
Varian Delta Cepat Menular dan Timbulkan Risiko Keparahan, Masyarakat Diminta 'Testing' Dini

Varian Delta Cepat Menular dan Timbulkan Risiko Keparahan, Masyarakat Diminta "Testing" Dini

Nasional
KRI Pollux-935 Tambah Daftar Kapal Perang TNI AL

KRI Pollux-935 Tambah Daftar Kapal Perang TNI AL

Nasional
Beda Data Kematian Covid-19 Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah

Beda Data Kematian Covid-19 Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah

Nasional
Demokrat Klaim Baliho AHY Bukan untuk Pilpres, tapi untuk Melawan Kubu Moeldoko

Demokrat Klaim Baliho AHY Bukan untuk Pilpres, tapi untuk Melawan Kubu Moeldoko

Nasional
Moeldoko Layangkan Somasi Kedua soal Ivermectin, Beri Waktu 3×24 Jam ICW Beri Bukti

Moeldoko Layangkan Somasi Kedua soal Ivermectin, Beri Waktu 3×24 Jam ICW Beri Bukti

Nasional
21 Hari Terakhir, Penambahan Harian Pasien Covid-19 Meninggal Selalu Lewati 1.000

21 Hari Terakhir, Penambahan Harian Pasien Covid-19 Meninggal Selalu Lewati 1.000

Nasional
Pertanyakan Penunjukan Emir Moeis Jadi Komisaris BUMN, PSI: Apakah Tidak Ada Orang Berkualitas di Negeri Ini?

Pertanyakan Penunjukan Emir Moeis Jadi Komisaris BUMN, PSI: Apakah Tidak Ada Orang Berkualitas di Negeri Ini?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X