Catatan Pengadaan Alat Kesehatan Covid-19: Efektivitas Rapid Test dan APD Buatan Lokal

Kompas.com - 07/04/2020, 07:00 WIB
Petugas medis Dinas Kesehatan Kota Bogor melakukan uji cepat (rapid test) massal Covid-19 dengan skema drive thru di GOR Pajajaran, Bogor, Sabtu (4/4/2020). Sebanyak 128 orang dalam pemantauan (ODP) mengikuti rapid test ini dari target 284 orang. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOPetugas medis Dinas Kesehatan Kota Bogor melakukan uji cepat (rapid test) massal Covid-19 dengan skema drive thru di GOR Pajajaran, Bogor, Sabtu (4/4/2020). Sebanyak 128 orang dalam pemantauan (ODP) mengikuti rapid test ini dari target 284 orang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VIII DPR menggelar rapat kerja dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sekaligus Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait perkembangan Covid-19, Senin (6/4/2020).

Ada catatan penting yang disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo selama rapat kerja tersebut, mulai dari efektivitas penggunaan alat rapid test hingga pengadaan alat pelindung diri (APD)

Doni mengatakan, pemerintah telah mendistribusikan lebih dari 500.000 alat rapid test ke seluruh provinsi di Indonesia.

Dalam rapat melalui konferensi video, Doni mengatakan, pengadaan alat rapid test akan terus diperbanyak sekaligus memperbanyak alat PCR test.

Baca juga: Gugus Tugas Covid-19: Rapid Test Tak Semunya Efektif, Kita Perbanyak PCR Test

"Total yang sudah terdistribusi itu bisa mencapai lebih dari 500.000 unit. Kemudian ternyata juga rapid test ini tidak semuanya efektif. Oleh karenanya, ke depan kita lebih banyak mendatangkan PCR test," kata Doni.

Di sisi lain, Doni mengatakan, efektivitas dari alat rapid test menjadi perdebatan para ahli. Sebab, alat rapid test tersebut beragam dan memiliki kecocokan berbeda-beda.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Doni juga mengungkapkan, kendala dari penggunaan alat rapid test adalah tidak cukup melakukannya satu kali

Oleh karenanya, para ahli akan mengumpulkan seluruh jenis rapid test untuk diseleksi jenis yang cocok digunakan di Indonesia.

Baca juga: Kepala Gugus Tugas Covid-19: Banyak Negara dengan Sistem Kesehatan Bagus, tetapi Tak Semua Mampu

"Karena beberapa jenis rapid test yang datang ke Indonesia, itu terdiri dari beberapa jenis. Tetapi ada yang ditolak di Spanyol, itu dicoba di Indonesia malah bagus. Jadi agak unik memang ini," ujarnya.

APD buatan lokal

Selain rapid test, Doni mengatakan, pengadaan alat pelindung diri (APD) saat ini paling banyak di produksi di Tanah Air.

Sebab, Indonesia memiliki bahan baku untuk membuat APD sesuai dengan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Ternyata APD paling banyak diproduksi di negara kita. Dan Alhamdulillah, nanti kami laporkan, kita sudah bisa ke depan memproduksi APD dengan bahan baku lokal berdasarkan sertifikat dari WHO," kata Doni.

Baca juga: Puluhan Penjahit Ini Rela Kerja Siang Malam Demi APD untuk Tenaga Medis

Doni mengatakan, pembuatan APD lokal berstandar internasional ini merupakan hasil dari kerja sama para ahli dari Gugus Tugas Covid-19, Kemenkes, dan perguruan tinggi.

APD tersebut, kata dia, sudah diperlihatkan kepada Presiden Joko Widodo.

"Kami perlihatkan kepada bapak presiden bahwa, ini standar dan aman digunakan oleh para dokter, apabila ini bisa kita produksi secara massal dan kebutuhan domestik bisa kita penuhi," ucapnya.

Doni mengungkapkan, pengadaan APD buatan lokal ini membuat Indonesia tak perlu berebutan dengan negara lain untuk mendapatkannya.

Selain itu, Senin (6/4/2020), terdapat tambahan 105.000 set APD yang akan didistribusikan. Oleh karenanya, kata Doni, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mulai tenang atas persediaan APD dalam negeri tersebut.

Baca juga: Ketua Gugus Tugas Covid-19: RI Akan Produksi APD Berbahan Baku Lokal

"Jadi dua hari terakhir saya relatif agak tenang, agak senang," tuturnya.

Masker tak digunakan sembarangan

Terakhir, Doni mengatakan, sesuai imbauan WHO, penggunaan masker bedah yang biasa digunakan tenaga kesehatan, tidak boleh digunakan secara bebas oleh masyarakat.

Doni mengimbau masyarakat menggunakan masker berbahan dasar kain yang bisa diproduksi sendiri.

Jokowi pun, lanjut dia, sudah memerintahkan seluruh Kementerian dan lembaga menyampaikan pesan penggunaan masker tersebut ke seluruh provinsi.

"Lewat UMKM bisa produksi masker, sehingga kebutuhan masker tidak harus tergantung pusat dan tidak perlu menggunakan yang sertifikatnya dari WHO," ujar Doni.

Baca juga: Pemerintah Akui Sulit Mendapatkan Alat Rapid Test dan APD

Adapun sebelumnya, Presiden Jokowi meminta masyarakat selalu menggunakan masker ketika berada di luar rumah.

Jokowi mengatakan, pemerintah saat ini memastikan ketersediaan stok masker untuk selanjutnya dibagikan ke masyarakat.

"Saya minta juga penyiapan masker ini betul-betul disiapkan dan diberikan ke masyarakat," ucap Jokowi, Senin (6/4/2020).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peringatan Maulid Nabi, Wapres Singgung Soal Prioritas Pemerintah Siapkan SDM

Peringatan Maulid Nabi, Wapres Singgung Soal Prioritas Pemerintah Siapkan SDM

Nasional
Airlangga: 176 Orang Terpapar Covid-19 di PON XX Papua

Airlangga: 176 Orang Terpapar Covid-19 di PON XX Papua

Nasional
Jokowi Ingin Booster Vaksinasi Covid-19 Mulai Disuntikkan Awal 2022

Jokowi Ingin Booster Vaksinasi Covid-19 Mulai Disuntikkan Awal 2022

Nasional
Saksi Mengaku Diancam Akan Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Jika Tak Beri Uang Stepanus Robin

Saksi Mengaku Diancam Akan Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Jika Tak Beri Uang Stepanus Robin

Nasional
125 Pegawai Kementerian ATR/BPN Terlibat Mafia Tanah, 32 di Antaranya Dihukum Berat

125 Pegawai Kementerian ATR/BPN Terlibat Mafia Tanah, 32 di Antaranya Dihukum Berat

Nasional
TNI AL Segera Buat Film Sejarah Pertempuran Laut Arafuru

TNI AL Segera Buat Film Sejarah Pertempuran Laut Arafuru

Nasional
Beredar Surat Kabar Berlogo Menyerupai Logo KPK, Diduga untuk Memeras

Beredar Surat Kabar Berlogo Menyerupai Logo KPK, Diduga untuk Memeras

Nasional
Luhut: Kalau Bisa Lewati Nataru, Kita Bisa Masuk ke Endemi Awal 2022

Luhut: Kalau Bisa Lewati Nataru, Kita Bisa Masuk ke Endemi Awal 2022

Nasional
Menkes Koordinasi dengan Menteri Haji Arab Saudi Terkait Pelaksanaan Umrah

Menkes Koordinasi dengan Menteri Haji Arab Saudi Terkait Pelaksanaan Umrah

Nasional
PDI-P Klaim Kemenangan Piala Thomas Tak Lepas dari Jokowi, Demokrat: Kemenangan Bangsa Indonesia

PDI-P Klaim Kemenangan Piala Thomas Tak Lepas dari Jokowi, Demokrat: Kemenangan Bangsa Indonesia

Nasional
Kapolri Perintahkan Kapolda Sanksi Anggota yang Lakukan Kekerasan

Kapolri Perintahkan Kapolda Sanksi Anggota yang Lakukan Kekerasan

Nasional
Bangun Gedung Baru, Golkar Sisipkan Nama Akbar Tandjung di Kantor DPP

Bangun Gedung Baru, Golkar Sisipkan Nama Akbar Tandjung di Kantor DPP

Nasional
Stepanus Robin Tawarkan Bantu Urus Perkara, Rita Widyasari: Saya Pikir KPK Berubah

Stepanus Robin Tawarkan Bantu Urus Perkara, Rita Widyasari: Saya Pikir KPK Berubah

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 8 November, Tak Ada Provinsi Level 4

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 8 November, Tak Ada Provinsi Level 4

Nasional
JPU: 4 Laskar FPI Dimasukkan ke Mobil Tanpa Diborgol, Polisi Langgar SOP

JPU: 4 Laskar FPI Dimasukkan ke Mobil Tanpa Diborgol, Polisi Langgar SOP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.