Pemilihan Ketua MA 2020 di Tengah Pandemi Covid-19...

Kompas.com - 07/04/2020, 06:07 WIB
Layar menampilkan live streaming Sidang Paripurna Khusus Pemilihan Ketua Mahkamah Agung periode 2020-2025 dari Gedung MA di Jakarta, Senin (6/4/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/hp. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak ALayar menampilkan live streaming Sidang Paripurna Khusus Pemilihan Ketua Mahkamah Agung periode 2020-2025 dari Gedung MA di Jakarta, Senin (6/4/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilihan Ketua Mahkamah Agung (MA) periode 2020-2025 digelar kemarin, Senin (6/4/2020). Acara pemilihan ini digelar karena Ketua MA Hatta Ali akan memasuki masa pensiun pada 7 April 2020.

Meski pensiun pada 7 April, Hatta baru akan resmi turun dari jabatan Ketua MA pada 1 Mei 2020. Sebanyak 47 hakim yang memiliki hak dipilih dan memilih ikut serta dalam pemilihan tersebut.

Pemilihan di tengah pandemi Covid-19

Acara pemilihan Ketua MA periode 2020-2025 digelar di tengah pandemi virus corona (Covid-19) tengah menyebar di Indonesia.

Jumlah warga yang terjangkit pun sudah mencapai sekitar kurang lebih 2.000 orang.

Baca juga: M Syarifuddin Terpilih sebagai Ketua MA 2020-2025

Hatta Ali menjelaskan, pemilihan ini harus segera dilakukan untuk mencegah kekosongan jabatan menjelang massa pensiunnya sebagai hakim.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia mengatakan, pemilihan ini juga telah direncanakan sejak dua bulan lalu. Oleh karena itu, Hatta menegaskan tidak ada niatan MA melanggar anjuran pemerintah untuk tidak berkerumun.

"Saya yakin kondisi ini tidak mengurangi makna keterbukaan dalam pemilihan," kata Hatta saat memberikan sambutan di acara pemilihan Ketua MA di Gedung MA, Jakarta, Senin (6/4/2020).

"Proses ini juga dapat disaksikan langsung secara live streaming oleh media massa serta seluruh warga pengadilan," ucap Hatta Ali.

Baca juga: Miliki Ketua BAru, MA Diminta Gelar Persidangan Uji Materi secara Terbuka

Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro, pemilihan ketua MA kali ini dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, yakni physical distancing.

Salah satu protokolnya adalah tidak mengundang tamu dalam proses pemilihan ketua.

"Melainkan yang hadir itu adalah para Hakim Agung yang punya hak pilih, baik memilih ataupun dipilih dan juga diikutikan dihadiri para hakim ad hoc yang ada di Mahkamah Agung," kata Andi pada Kompas.com, Senin (6/4/2020).

"Panitia pelaksana yang pada umumnya dari eselon satu Mahkamah Agung. Panitia ketua pelaksanaannya kan Sekma, Sekretaris Mahkamah Agung," sambung dia.

Andi melanjutkan, tata letak kursi hakim juga diatur dengan jarak kurang lebih satu setengah meter.

Baca juga: Hatta Ali Tak Pakai Hak Suaranya Pilih Calon Ketua MA Periode 2020-2025

Kemudian, para hakim dan panitia yang hadir diwajibkan menggunakan makser dan disediakan sarung tangan.

"Kita juga menjaga agar jangan sampai ada persentuhan ya. Jadi sudah diformulasi sedemikian rupa," ungkap dia.

Absensi para hakim juga sudah diberikan sebelumnya, sehingga hakim yang hadir hanya perlu meletakan kertas kehadirannya saja.

Para hakim dan panitia yang datang juga diperiksa suhu tubuhnya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Nasional
Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk 'Motoran'

Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk "Motoran"

Nasional
Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Nasional
Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Nasional
Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Nasional
Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Nasional
Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Nasional
Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Nasional
Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Nasional
UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

Nasional
KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

Nasional
Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Nasional
UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

Nasional
'Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk'

"Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk"

Nasional
DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.