Kompas.com - 06/04/2020, 22:20 WIB
Seorang petugas memeriksa tiket pemudik di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Minggu (10/6/2018). Puncak arus mudik di Stasiun Pasar Senen diperkirakan jatuh pada 13 Juni 2018 atau H-2 Idul Fitri. KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELISeorang petugas memeriksa tiket pemudik di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Minggu (10/6/2018). Puncak arus mudik di Stasiun Pasar Senen diperkirakan jatuh pada 13 Juni 2018 atau H-2 Idul Fitri.

KOMPAS.com - Mudik merupakan fenomena tahunan menjelang Hari Raya besar di Indonesia, terutama saat Hari Raya Idul Fitri. Namun mudik tahun ini menimbulkan polemik.

Pasalnya, seluruh dunia kini tengah dilanda wabah Covid-19 yang persebarannya terjadi lebih cepat melalui mobilitas manusia.

Disisi lain, masyarakat menilai mudik adalah momentum terutama bagi para pekerja perantau yang sulit mendapatkan hari libur untuk berkumpul dengan sanak keluarga.

"Mudik di hari raya Lebaran adalah peristiwa Sosio Kultural yang sudah menjadi tradisi di Indonesia. Ini karena nilai- nilai kekeluargaan dan kekerabatan yang sangat dijunjung tinggi masyarakat Indonesia, " jelas Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi, Senin (6/4/2020)

Banyaknya perantau yang kemungkinan besar mengikuti tradisi mudik ini dikhawatirkan akan menjadi transmisi lokal Covid-19 bagi masyarakat desa.

Baca juga: Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemendes PDTT Wajibkan Desa Bentuk Relawan Desa Lawan Covid-19

Dalam keterangan tertulisnya, Kementerian Desa (Kemendes) Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi (PDTT) menjelaskan jumlah desa di pulau Jawa yang ada di luar Jakarta mencapai 15.470 desa.

Rinciannya adalah Banten 1.237 desa, Jawa Barat 5.311 desa, Jawa Tengah 7.808 desa, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 391 desa, dan Jawa Timur 7723 desa.

"Jika tahun lalu ada sekitar 20 juta pemudik. Dengan asumsi sebagian besar mudik ke Pulau Jawa maka setiap desa di Jawa harus menanggung rata-rata 1200-1300 pemudik di momen itu. Tentu ini beban yang berat," jelas Budi.

Budi menjelaskan desa harus dilindungi dari para pemudik bukan hanya dari segi kesiapannya menghadapi arus mudik, tetapi juga tentang risiko yang harus menjadi beban desa.

Oleh karena itu, Budi Arie menghimbau beban desa juga harus dikelola dengan jumlah yang rasional dan masuk akal.

Baca juga: Ini 5 Tugas Relawan Desa Lawan Covid-19 Menurut Protokol Kemendes PDTT

"Mitigasi resiko harus akurat. agar desa tidak menerima beban di luar kemampuannya dan menanggung resiko lebih tinggi," tegas Budi.

Wamendes PDTT ini mengatakan setiap desa sudah menyiapkan protokol keamanan untuk menerima pemudik.

Setiap desa juga dihimbau untuk menyiapkan relawan pos jaga guna mencegah penyebaran wabah Covid-19 dan memantau mobilitas masyarakat.

Adanya pembatasan arus mobilitas termasuk fenomena mudik ini bertujuan untuk memutus rantai persebaran Covid-19 dan melindungi masyarakat baik perantau maupun yang berada di desa.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RI dan Papua Nugini Usut Video Warga PNG Dukung KKB Papua

RI dan Papua Nugini Usut Video Warga PNG Dukung KKB Papua

Nasional
Fraksi PKS Minta PBB dan Negara Islam Desak Israel Hentikan Serangan ke Palestina

Fraksi PKS Minta PBB dan Negara Islam Desak Israel Hentikan Serangan ke Palestina

Nasional
Kakorlantas: Puncak Arus Balik Libur Lebaran Akhir Pekan, 1,5 Juta Pemudik Kembali

Kakorlantas: Puncak Arus Balik Libur Lebaran Akhir Pekan, 1,5 Juta Pemudik Kembali

Nasional
Ini Alasan Pemerintah Tak Tambah Provinsi yang Berlakukan PPKM Mikro Usai Larangan Mudik

Ini Alasan Pemerintah Tak Tambah Provinsi yang Berlakukan PPKM Mikro Usai Larangan Mudik

Nasional
Antisipasi Arus Balik di Bakauheni, Disiapkan 200.000 Alat Rapid Test

Antisipasi Arus Balik di Bakauheni, Disiapkan 200.000 Alat Rapid Test

Nasional
Pimpinan DPR Kritik Pemprov DKI soal Kerumunan di Ancol

Pimpinan DPR Kritik Pemprov DKI soal Kerumunan di Ancol

Nasional
Tempat Wisata Ramai Pengunjung, Menko Perekonomian: Wajib Ikuti Protokol Kesehatan

Tempat Wisata Ramai Pengunjung, Menko Perekonomian: Wajib Ikuti Protokol Kesehatan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Kemenhub Siapkan Pos Tes Swab Antigen di Pelabuhan Bakauheni dan Gilimanuk

Antisipasi Arus Balik, Kemenhub Siapkan Pos Tes Swab Antigen di Pelabuhan Bakauheni dan Gilimanuk

Nasional
Meski Dilarang Mudik, Masyarakat Menyeberang dari Merak ke Lampung 440.014 Orang

Meski Dilarang Mudik, Masyarakat Menyeberang dari Merak ke Lampung 440.014 Orang

Nasional
UPDATE: 4.596 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 8 di Singapura

UPDATE: 4.596 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 8 di Singapura

Nasional
Kakorlantas: 600.000 Kendaraan Diputarbalikkan, 600 Travel Gelap Ditindak

Kakorlantas: 600.000 Kendaraan Diputarbalikkan, 600 Travel Gelap Ditindak

Nasional
Tahun 2021, Kemensos Targetkan Berdayakan 2.500 KK Warga Komunitas Adat Terpencil

Tahun 2021, Kemensos Targetkan Berdayakan 2.500 KK Warga Komunitas Adat Terpencil

Nasional
Kakorlantas Klaim Penyekatan Efektif, Jumlah Pemudik Turun Drastis

Kakorlantas Klaim Penyekatan Efektif, Jumlah Pemudik Turun Drastis

Nasional
BMKG: Gempa Nias Barat Tak Berpotensi Tsunami, Getaran Dirasakan hingga Aceh

BMKG: Gempa Nias Barat Tak Berpotensi Tsunami, Getaran Dirasakan hingga Aceh

Nasional
KM Bandar Nelayan 118 Kecelakaan di Samudera Hindia, 26 Awak Belum Diketahui Nasibnya

KM Bandar Nelayan 118 Kecelakaan di Samudera Hindia, 26 Awak Belum Diketahui Nasibnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X